IBARAT butterfly effect, kemenangan Zohran Kwame Mamdani di Pemilihan Walikota New York 2025 berimbas lintas benua dari Amerika Serikat ke Asia. Indonesia bahkan masyarakatnya via aneka platform media sosial mensyukuri kemenangannya di tengah gencarnya Islamofobia, diskriminasi, dan rasisme yang kembali terjadi. Zohran sebagai calon walikota dengan latar belakang minoritas bisa unggul dari dua lawannya yang di-endorse penguasa dan oligarki.

Dengan program-programnya yang “sosialis” dan merakyat dan cara-caranya yang unik ketika menghadapi black campaign yang berbau Islamofobia dari lawan-lawannya, Zohran menuai suksesnya. Pada pemilihan walikota di kota keuangan di Amerika pada Rabu (4/11/2025), hasilnya Zohran mendapatkan 1.036.051 suara (50,4 persen), membawahkan Andrew Cuomo sebagai calon independen (dengan 854.995 suara atau 41,6 persen) dan Curtis Sliwa dari Partai Republik (146.137 suara atau 7,1 persen).

Maka jadilah Zohran walikota New York terpilih. Ia akan dilantik pada 1 Januari 2026. Zohran menjadi walikota New York pertama keturunan India dan beragama Islam. Di usia 34 tahun, ia juga tercatat jadi walikota New York termuda kedua setelah Hugh John Grant –juga dari Partai Demokrat– pada 1889-1892 yang kala itu berusia 30 tahun.

Pada pidato kemenangannya, Zohran berterima kasih atas dukungan keluarganya. Juga kepada Rama Duwaji, seorang aktivis dan sineas animasi keturunan Suriah, lalu kepada warga New York terutama –keturunan imigran Amerika Selatan, Afrika, Arab, dan Asia Barat yang notabene warga kelas pekerja dari sopir taksi, koki hingga perawat– atas kepercayaan mereka.

“Seperti yang biasa kami katakan di (Jalan) Steinway, ana minkum wa ilaykum (aku untukmu dan hanya untukmu). Berdiri di hadapan kalian, saya memikirkan kata-kata Jawaharlal Nehru: ‘Sebuah momen yang jarang terjadi dalam sejarah datang ketika kita melangkah dari masa lalu ke masa depan, ketika sebuah era berakhir, dan ketika jiwa dari sebuah negeri yang telah lama tertindas menemukan suaranya,” seru Zohran Mamdani dalam penggalan pidatonya, dilansir The Guardian, Kamis (5/11/2025).

Ayah Zohran dan Pemikirannya soal Afrika Pasca-Kolonialisme

Zohran Kwame Mamdani lahir di Kampala, Uganda pada 18 Oktober 1991. Ia lahir sebagai anak tunggal pasangan suami-istri India, Mira Nair –yang seorang Hindu Punjab– dan Mahmood Mamdani– seorang muslim Gujarat. Nama tengahnya, Kwame, diambil dari tokoh Ghana yang dikagumi ayahnya, Kwame Nkrumah.

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mira seorang sineas sebagaimana Rama, istri Zohran. Sedangkan Mahmood Mamdani seorang akademisi, sejarawan, dan antropolog dengan bidang studi Afrikana, sebagaimana juga putranya yang sarjana bidang studi serupa. Bedanya Zohran kemudian memilih jalan sebagai aktivis dan politikus, sementara Prof. Mahmood Mamdani tetap di jalan akademik sebagai guru besar besar di Departemen Antropologi, Columbia University.

“Mahmood Mamdani seorang akademisi Afrika terkemuka yang karya-karyanya sangat berpengaruh terhadap sejumlah studi akademik. Ia berkewarganegaraan Uganda berdarah India. Lahir di Mumbai, India pada (23 April) 1946 namun dibesarkan dan sekolah di Uganda,” tulis Meike de Goede dalam An Analysis of Mahmood Mamdani’s Citizen and Subject.

Mamdani dibesarkan di Uganda sebagai anak diaspora India, di masa Uganda masih “dibekap” segregasi rasial. Namun ia cukup beruntung bisa sekolah tinggi karena jadi salah satu dari 23 siswa Uganda penerima beasiswa program “Kennedy Airlift” pada 1963, untuk kemudian makan bangku kuliah di Program Studi (Prodi) Ilmu Politik di University of Pittsburgh. Sedangkan gelar masternya diperoleh setelah kuliah lagi di Tufts University pada 1968.

Mamdani sempat balik ke Uganda pada 1972 dan mengajar sebagai asisten dosen di Makerere University, sembari mencari bahan penelitian untuk program doktoralnya. Sialnya baru beberapa bulan, ia dan para diaspora India lainnya diusir oleh diktator Uganda, Idi Amin.

Dekrit itu datang tepatnya pada 4 Agustus 1972, di mana Idi Amin memberikan waktu sampai 90 hari agar diaspora India, Pakistan, dan Bangladesh untuk angkat kaki karena dianggap mensabotase ekonomi Uganda dan menyebarkan korupsi. Inggris dituntut Idi Amin untuk bertanggungjawab, mengingat mereka pula yang membawa para pendatang itu ke Uganda. Maka ke Inggris pula Mamdani dan sekitar 23 ribu orang India mengungsi ke kamp pengungsian di Kensington, Inggris.

Setidaknya sebagai akademisi, Mamdani bisa “balik” ke Afrika, tepatnya ke Tanzania untuk mengajar di University of Dar es Salaam, sembari menyusun disertasinya. Ia lantas memperdalam lagi studi kolonialisme, anti-kolonialisme, dan dekolonisasi hingga akhirnya mendapat gelar PhD di Harvard University pada 1974 lewat disertasinya, Politics and Class Formation in Uganda, di bawah bimbingan langsung Prof. Karl Deutsch.

Mamdani baru benar-benar kembali ke Uganda pada 1986 setelah pemerintahan Presiden Milton Obote berakhir. Sejak saat itu Mamdani tidak hanya mengajar namun juga melahirkan banyak karya untuk menuangkan pemikirannya tentang situasi dan aneka konflik di Afrika pasca-kolonialisme.

Dari beberapa karyanya, nama Mamdani melejit jadi akademisi antropologi yang diperhitungkan dunia lewat buku Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism (1996). Sederhananya, Mamdani menganalisa mengapa banyak negara-negara Afrika terbilang gagal dalam pemerintahannya hingga menimbulkan banyak konflik dan perang saudara lewat kacamata historis dan warisan kolonialisme.

“Mamdani juga menganalisa banyak argumen tentang sumber masalah-masalahnya, menarik implikasi-implikasi dan asumsi-asumsi tersembunyi untuk memuluskan visi barunya yang kreatif tentang bagaimana mengatasi halangan-halangan demokratisasi di Afrika. Lewat analisisnya yang padat dan brilian tentang warisan alami kolonialisme di Afrika, karya Mamdani itu masih jadi referensi berpengaruh sampai hari ini,” sambung De Goede.

Dalam Citizen and Subject, Mamdani menggali analisis dengan studi-studi lapangan di Uganda hingga Afrika Selatan. Bahwa kegagalan demokratisasi di negara-negara Afrika bukan semata karena ketidakmampuan orang-orang Afrika dalam memerintah secara fundamental namun juga sangat dipengaruhi akar-akar kolonialisme dari masa lalu. Di salah satu identifikasinya, Mamdani menguak problem utamanya adalah terputusnya kehidupan masyarakat urban dan pedalaman, hasil dari warisan kolonial yang punya kebijakan yang berbeda di dua area itu: pemerintahan kolonial dengan hukum modern di area-area urban, sementara di area-area pedalaman kolonial seperti butuh perantara otoritas tradisional dan hukum-hukum adat sesuai adat-istiadatnya masing-masing.

Menjadi menarik karena Mamdani juga sedikit-banyak kembali membahas soal hukum adat dalam karyanya yang lain, Define and Rule: Native as Political Identity (2012). Dalam bukunya itu, sedikit banyak ia mengambil contoh tentang mulanya hukum adat di Indonesia pada era kolonial Hindia Belanda.

Mamdani menganalisa karya orientalis Belanda, Christiaan Snouck Hurgronje, The Achehnese (1906) dan menganalisa “jasa” antropolog Cornelis van Vollehoven yang merumuskan hukum adat lewat semacam kitab kecil hukum adat, Het adatrecht van Nederlandsch-Indië (1918). Hal itu turut ditiru di koloni-koloni Prancis di Afrika Utara.

“Snouck Hurgronje pada 1931 juga pernah menyampaikan saran kepada pemerintah Prancis tentang menyalurkan hukum adat masyarakat Berber. Sementara di Indonesia, di Vollenhoven menyelesaikan apa yang diawali Hurgronje, begitu juga (sosiolog) Jacques Berque yang pada akhirnya menyelesaikan implementasi hukum adat Berber di Maroko,” tulis Mamdani dalam bukunya itu.

“Hurgonje melihat pengaruh historis eksternal dan menengok ke belakang sejauh mungkin untuk melihat sejarah untuk memisahkan (pengaruh) eksternal dan internal atas nama mendefinisikan, memulihkan, dan melestarikan tradisi. Pada akhirnya, pemerintahan Hindia (Belanda) dijalankan melalui hukum terpisah bagi orang-orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi; sistem yang terus diterapkan sampai Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 1945.”*