SEKALI waktu, Laksamana TNI (Purn.) Sudomo meninjau Asrama Embarkasi Haji Donohudan di Boyolali. Waktu itu, Sudomo menjabat ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sembari memeriksa fasilitas asrama, Sudomo bercengkrama dengan para calon haji yang sedang menunggu pemberangkatan. Perhatian Sudomo tertuju kepada calon haji tua yang duduk di pinggiran ranjang. 

“Berapa umur Bapak,” tanya Sudomo. Bapak tua tersebut menjawab bahwa umurnya sudah 80 tahun. 

Mendengar jawaban itu, Sudomo pun menimpali, “orang yang berumur di atas 80 tahun, Insya Allah dosa-dosanya sudah luntur, alias diampuni Allah,” kata Sudomo yang langsung dijawab, “Amin,” oleh si bapak tua. 

Sudomo melanjutkan obrolan. “Umur saya sendiri 71 tahun, tapi umur dari alis ke mata atas,” kata Sudomo sambil menunjuk rambutnya yang sudah memutih. Sudomo lahir pada 20 September 1926 di Malang, Jawa Timur.

“[Tapi] umur dari alis mata ke bawah, masih tiga puluhan,” sambung Sudomo. 

Celetukan Sudomo sontak bikin cair suasana. Gelak tawa dari para calon haji memenuhi bangsal asrama. Di tengah riuh jenaka itu, tiba-tiba seorang calon haji setengah baya, tergopoh mendekat dan menyalami Sudomo sambil mohon maaf lahir batin. 

“Lha, kamu punya salah apa pada saya,” tanya Sudomo 

“Saya sering ngrasani (menggunjingkan) Pak Domo, jadi mumpung ketemu saya minta maaf. Lagi pula sebelum saya naik haji, saya berusaha bersih dari dosa,” ujar calon haji itu. 

Sudomo, sebagaimana diberitakan dalam Solopos, 17 Maret 1998, hanya tertawa saja mendengarnya, sambil mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa dirasani. 

Tangan Kanan Soeharto 

Menurut pakar politik Salim Said, Sudomo menjadi satu-satunya perwira Angkatan Laut yang menduduki posisi penting hampir sepanjang sejarah Orde Baru. Sudomo tercatat pernah menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Laut (1969–1973), Kepala Staf Kopkamtib (1974– 1978), Wakil Panglima ABRI merangkap Panglima Kopkamtib (1978–1983), Menteri Tenaga Kerja (1983–1988), Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam 1988–1993), dan Ketua DPA (1993–1998). Sebagai langganan masuk kabinet, pencapaian Sudomo barangkali hanya ditandingi oleh B.J. Habibie (Menteri Riset dan Teknologi periode 1978–1998) dan Harmoko (Menteri Penerangan periode 1983–1997). 

Ketika memimpin Kopkamtib, Sudomo begitu ditakuti. Posisi itu memberinya kuasa untuk mengatur keamanan dan ketertiban, menyensor, hingga menangkap orang. Sudomo juga dikenal sebagai salah satu orang dalam lingkaran Presiden Soeharto. Singkatnya, Sudomo adalah tangan kanannya Soeharto. 

“Sudomo ini dulu di sekolah paling nakal, susah diatur, kok sekarang sebagai Kas Kopkamtib dapat mengatur masyarakat,” tutur Pak Azis, mantan guru bahasa Indonesia Sudomo di SMT Malang, dalam sebuah acara reuni, seperti dikutip Tempo, 20 Maret 1976. 

Sudomo pula yang mengeluarkan perintah cekal terhadap kelompok oposisi yang tergabung dalam Petisi 50. Dalam Petisi 50 tergabung sejumlah tokoh seperti Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santoso, M. Jasin, hingga Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara.

Akibat dicekal, sebagian dari mereka dilarang berbisnis, keluarganya dipersulit, hingga dilarang keluar negeri. Sudomo bertindak sebagai tukang jagal bagi mereka yang dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan rezim Orde Baru. 

“Sebagai orang yang pada dasarnya baik, mungkin sadar sebagai hanya alat kekuasaan Soeharto, Sudomo terpaksa menujukkan loyalitasnya kepada Bos dengan bertindak keras kepada para seniornya yang tidak disenangi Soeharto,” tulis Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto. 

Ketika menjabat Menkopolkam, Sudomo berupaya merangkul kelompok Petisi 50 dengan mengundang mereka berdialog ke kantornya. Pertemuan ini cukup menyita perhatian publik bahkan menggegerkan. Konflik antara pemerintah dan Petisi 50 sudah berlangsung satu dekade. Dialog berlangsung seru dan terbuka. Sudomo menawarkan pencabutan pencekalan asalkan kelompok Petisi 50 bersedia mencabut enam butir pernyataan keprihatinan. Dengan kata lain meminta maaf. 

“Kalau mereka melakukannya, saya kira Presiden akan mempertimbangkan dan otomatis semua pembatasan yang diberlakukan akan dicabut,” ujar Sudomo kepada pers usai pertemuan sebagaimana dilansir Media Indonesia, 22 Mei 1991. 

Sudomo Bikin Kejutan 

Pertemuan itu tidak mencapai titik temu karena kelompok Petisi 50 tetap bersikukuh pada prinsipnya. Namun, bagi pers, Sudomo adalah narasumber penting. Ia kerap menjadi buruan awak media, entah itu terkait hal penting atau bukan. Pernyataannya selalu menuai reaksi. Ada lelucon yang berkembang di sebagian masyarakat, bukan Sudomo namanya kalau tak bikin kejutan. 

“Sudomo memang sering melakukan pelesetan. Ia, misalnya, mempopulerkan SDSB menjadi Sudomo Datang Semua Beres. Atau, Sudomo Datang Semua Berantakan. Tak lama setelah menikah dengan Sisca Widowati, Sudomo mengubah pelesetan SDSB menjadi Sisca Datang Sudomo Senang,” ulas majalah Editor, 17 Juli 1993.  

SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) adalah undian berhadiah yang dilegalkan pemerintah pada 1989-1994 untuk tujuan sosial seperti untuk olahraga. Namun, SDSB menjadi judi lotre yang memicu banyak masalah. SDSB dihentikan karena dinilai haram dan ilegal.

Sudomo memang pernah bikin geger ketika menikah lagi dengan Sisca Widowati pada 1990 yang diikuti dengan pindah agama menjadi Protestan. Sudomo saat itu menjabat Menkopolkam. Namun, pernikahan dengan Sisca tak berlangsung lama. Mereka berpisah pada 1994. Sudomo kemudian kembali masuk Islam. 

Karena pernah lama menjadi pejabat yang selalu menjadi sumber berita pers, Salim Said menyebut, Sudomo sudah amat terbiasa berurusan dengan wartawan. Dalam suasana persaingan pers yang makin ketat, wartawan tentu senang mendapatkan berita dari orang seterkenal Sudomo. Apalagi Sudomo dikenal ceplas-ceplos, jenaka, dan gampang bergaul dengan awak media. 

“Dengan latar belakang seperti inilah, munculnya sejumlah komentar Sudomo yang kadang menimbulkan kebingungan publik menjelang berakhirnya rezim Orde Baru,” kata Salim Said. 

Sudomo dan PDI

Ketika terjadi konflik internal dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri, Sudomo selaku ketua DPA menawarkan dirinya sebagai mediator. Namun, menurut Sudomo, niatnya itu tidak mendapat tanggapan positif. Meskipun demikian, ia mengaku selalu membuka diri untuk terlibat dalam penyelesaian konflik. 

“Akhirnya, sejak dulu memang ada pendapat bahwa PDI itu Partai Domo Indonesia,” kata Sudomo sambil terkekeh, diwartakan Berita Yudha, 18 Agustus 1997. 

Berkaitan dengan PDI, Sudomo sambil bergurau meyakinkan wartawan bahwa sejak dulu dirinya memang PDI, tetapi yang ia maksud bukan Partai Demokrasi Indonesia. 

“Sekarang Anda saya kasih tahu, pasti sudah tahu tetapi tidak sadar. Sejak dulu saya memang PDI bahkan disebut-sebut menjadi ketuanya. Itu lho PDI singkatan dari Persatuan Duda Indonesia,” kata Sudomo disambut tawa wartawan. 

Sudomo wafat pada 18 April 2012 dalam usia 85 tahun.*