Berapa perkiraan jumlah korban pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru?

Nirbaya simbol represi rezim otoriter Orde Baru. Rumah Tahanan Militer ini meninggalkan cerita tentang persahabatan dan rasa senasib sepenanggungan para tahanan politik.

Pahlawan mestinya membawa cahaya keadilan hingga kerakyatan. Keteladanan seperti apa yang dijadikan dasar Soeharto diberikan status pahlawan Nasional, kata Usman Hamid.

Presiden Soeharto mencanangkan gerakan hidup sederhana bagi para pejabat negara pada 1974. Dalam praktiknya, kampanye ini lebih sebagai “gimmick” ketimbang aksi nyata.

Menjelang kejatuhannya, Presiden Soeharto mulai mengambil sendiri kemudi kebijakan ekonomi. Termasuk bersimpang jalan dengan menteri keuangannya.

Semasa menjabat menteri pertambangan, Slamet Bratanata berkonflik dengan Ibnu Sutowo yang menyebabkannya didepak oleh Soeharto. Berselang tahun kemudian, Slamet jadi oposisi rezim Orde Baru dalam kelompok Petisi 50 dan konseptor pernyataan keprihatinan.

Kelompok oposisi yang kritis terhadap pemerintahan otoriter Orde Baru. Sebagian masih sempat menyaksikan rezim Orde Baru tumbang, sebagian lagi diakui sebagai pahlawan nasional.

Sebagai peletak dasar Dwifungsi ABRI, Jenderal A.H. Nasution disebut Bapak Dwifungsi. Namun, dia kecewa melihat konsep yang digagasnya itu dalam praktiknya melenceng di masa Orde Baru.

Keterbatasan dalam penjara Orde Baru di Pulau Buru memicu Pramoedya untuk menulis. Tetralogi Buru lahir dari lingkungan serba terbatas itu.

Pada masa Orde Baru, MSG dan mi instan dipilih untuk mengatasi masalah kekurangan gizi. Fortifikasi pangan ini gagal jadi program nasional.

Jangan sampai rakyat lapar. Kelaparan menciptakan sekumpulan orang pemarah dan menghambat pembangunan. Begitu kata Presiden Soeharto.

Di pengujung kekuasaannya, Presiden Soeharto mencanangkan program perbaikan gizi. Tak sempat tuntas karena keburu lengser.

Pameran instalasi seni tentang kejahatan negara di masa Orde Baru. Meski menyentil penguasa, pameran dan perupanya tidak diapa-apakan.

Pemerintah Orde Baru menghadapi inflasi dan minimnya penerimaan negara. Radius Prawiro mengeluarkan kebijakan devaluasi dan deregulasi.

Pada masa Orde Baru terjadi kasus korupsi besar di lembaga-lembaga negara. Beberapa kasus korupsi tersebut sebagai berikut.