- 1 jam yang lalu
- 4 menit membaca
GONTOK-gontokan antarsastrawan menemui antiklimaks pada peristiwa Gerakan 30 September 1965. Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan. Orang-orang kiri, simpatisan PKI, dikejar-kejar aparat dan massa anti-PKI. Mereka dihukum tanpa pengadilan bahkan dibunuh dan dipenjara di Pulau Buru.
Begitu pula dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), tempat sastrawan kiri berhimpun. Tamatlah era ketika seniman-seniman kiri tak lagi punya panggung dalam dunia kesusastraan di Indonesia.
Tersisalah kelompok sastrawan pengusung humanisme universal yang mendeklarasikan Manifes Kebudayaan. Inilah kelompok lawan sastrawan kiri Lekra yang sebelumnya terlibat polemik sastra sepanjang paruh pertama 1960. Setelah huru-hara 1965, sebagian dari anggota Manifes Kebudayaan kemudian menggawangi majalah sastra Horison.
“Pada tahun 1966 situasi itu sangat stabil karena Orde Baru baru muncul. Orang kiri sudah dihabisi. Mereka sedang mengalami pengejaran atau penangkapan. Kecemasan untuk mereka itu kuat sekali. Kemudian munculah [majalah] Horison,” kata kritikus sastra Zen Hae dalam diskusi publik dan pameran “Yang Terbit, Yang Tenggelam: 60 Tahun Majalah Horison” di Balai Sastra H.B. Jassin, Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026.
Majalah Horison terbit perdana pada 15 Juli 1966 di bawah naungan Yayasan Indonesia dengan Mochtar Lubis sebagai pimpinan redaksi. Susunan dewan redaksinya antara lain Mochtar Lubis (sekaligus penanggung jawab), H.B. Jassin, Taufik Ismail, Soe Hok Djin, dan D.S Moeljanto.
Dalam pengantar edisi pertama itu, salah satu tujuan diterbitkannya Horison adalah untuk merangsang pemikiran-pemikiran dan eksperimen baru di bidang kesusastraan khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Selain itu, majalah ini ditujukan untuk menghargai karya-karya pengarang, tidak saja secara spiritual, tetapi juga materil.
Dengan tebal 32 halaman pada edisi perdananya, Horison memuat cerita pendek (cerpen), puisi, esai, dan kritik sastra. Harganya 5 rupiah sudah termasuk sumbangan pembangunan Monumen Nasional. Redaksi Horison memberikan honorarium minimum 75 rupiah bagi cerpen dan esai, minimum 50 rupiah untuk sajak, dan lain-lain karangan menurut pertimbangan redaksi.
Pada 1967, Goenawan Mohammad, yang kelak dikenal sebagai salah satu pendiri majalah Tempo, bergabung dalam jajaran redaksi Horison Edisi 2/1967. Turut bergabung pula Lie Boen Liok dan Djufri Tanissan sebagai pembantu umum. Sementara itu, Soe Hok Djin telah mengganti namanya menjadi Arief Budiman.
Menurut Zen Hae, Horison sejatinya majalah sastra yang kelahirannya sangat diuntungkan oleh stabilitas politik yang kuat pada tahun-tahun pertama rezim Orde Baru. Dalam konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia saat itu sudah tiada lagi rivalitas antar kubu sastrawan. Seluruh pengarang Indonesia bebas berkarya berdasarkan acuan estetik yang mereka kuasai.
“Dari suasana itulah kemudian melahirkan sastrawan Danarto, puisi lirik Goenawan Mohammad dan Sapardji Djoko Damono, novel absurdnya Budi Dharma, teater eksperimental Putu Wijaya, Arifin C. Noer, Rendra, dan sebagainya,” kata Zen Hae. “Jadi, setelah Orde Baru, tak ada lagi rivalitas, tidak ada lagi gontok-gontokan. Semuanya berjalan dalam kendali Orde Baru. Politik sangat stabil.”
Di tengah stabilitas Orde Baru, Horison muncul sebagai majalah sastra yang berpengaruh. Ia menumbuhkan generasi pengarang baru yang disebut Angkatan ‘66. Horison juga menjadi barometer dalam kajian sastra di Indonesia. Para pengarang pun seolah memperoleh validasi sebagai sastrawan bila karya mereka terbit dalam Horison.
Menurut Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film, kesusastraan Indonesia pada masa itu distandarisasi oleh Horison. Cerpen-cerpen yang terbit di Horison periode 1966–1970, sangat dipengaruhi propaganda antikomunis. Cerita-cerita pilihan di Horison pada kurun waktu tersebut mencerminkan ideologi humanisme universal, khususnya, tentang bagaimana kekerasan yang terjadi pada 1965–1966 dinormalisasi. Konflik psikologis para tokoh dalam cerita menjadi faktor utama dalam menaturalisasi kekerasan terhadap kaum komunis.
Dukungan logistik untuk Horison pun datang dari mana saja. Ketika Horison kesulitan finansial pada 1970, IACF memberikan bantuan US$10.000 per tahun sepanjang 1970–1977. IACF (International Association for Cultural Freedom) sebelumnya bernama CCF (Congress for Cultural Freedom), yang saat terjadinya huru-hara 1965, didanai oleh Dinas Intelijen Amerika (CIA).
“Seperti halnya Goenawan Mohammad, Taufiq Ismail juga adalah salah satu penerima bantuan keuangan terbesar dari Barat dan salah satu agen kebudayaan terpenting Orde Baru. Selain dari Ford Foundation, Taufiq Ismail juga menerima dana dari pemerintah Orde Baru bagi kegiatan kebudayaannya di Horison,” ungkap Wijaya.
Meskipun majalah Horison tidak terang-terangan menyatakan mendukung Orde Baru, menurut Zen Hae, “tetapi kita tahu [Horison] sangat diuntungkan oleh situasi stabilitas sosial-politik masa Order Baru sehingga penerbitannya terus berlanjut hingga mengalami semacam penurunan pengaruh setelah tahun 1980.”
Jamal D. Rahman, redaktur Horison dekade 1990-an, mengakui, sensor terhadap karangan yang dikirimkan ke redaksi Horison berlaku bila menyangkut hal-hal berkaitan dengan politik ataupun isu sensitif. Biasanya suhu-suhu seperti Mochtar Lubis, Jassin, atau Taufik Ismail yang turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Sudah barang tentu karya demikian gagal dimuat atau tidak diterbitkan.
“Mochtar Lubis dan H.B. Jassin hanya sesekali, jarang sekali ke kantor. Biasanya yang kami lakukan, kami datang ke Mochtar Lubis, datang ke Jassin kalau ada hal-hal yang perlu kami konsultasikan. Apalagi kalau ada karya yang menyangkut politik. Ingat, waktu itu masih Orde Baru. Meskipun Horison itu menjunjung kebebasan, di sisi lain tetap harus hati-hati di tengah iklim politik Orde Baru,” kata Jamal.*
Komentar