SETELAH lulus dari Koninklijke Militaire Academie atau Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda, Hidayat Martaatmadja diangkat menjadi Letnan KNIL dan ditempatkan di Cimahi. Namun, pekerjaan sebagai tentara KNIL mengguncang hati dan pikirannya. Matanya terbuka bahwa selama ini rakyat sebangsanya dieksploitasi oleh pemerintah kolonial Belanda.

“Sekembalinya [dari Belanda], ia melihat kehidupan masyarakat jajahan di sekitarnya yang ‘aneh’ dan membuatnya berpikir, sehingga lama-kelamaan membuat ayah diserang depresi,” kata Dewi A. Rais Abin, putri Hidayat, dalam Hidayat: Father, Friend, and a Gentleman.

Dewi menyebut ayahnya pernah ditegur oleh seorang atasan ketika naik dokar menuju kediaman kakaknya di Batavia. Pria kelahiran Cianjur, 26 Mei 1915 itu menaiki dokar dengan mengenakan seragam opsir KNIL. Menurut atasannya tindakan itu tidak terpuji karena sebagai opsir KNIL sudah gelijksteld atau setara dengan opsir Belanda.

Momen lain yang mengguncang Hidayat terjadi ketika bertemu ayahnya, Rd. Rangga M. Martaatmadja, yang pernah menjabat wedana Cimahi.

“Contoh lain yang membuat ayah ‘kacau’, misalnya, apabila ayahnya berhadapan dengan Letnan KNIL Hidayat, ayahnya itu tidak dibenarkan sama-sama duduk. Hanya boleh kalau dipersilakan saja dahulu... Karena itulah ayah merasakan tekanan kejiwaan yang berat dari kenyataan sekelilingnya itu. Itulah pangkalnya ia diserang depresi yang cukup berat dan akhirnya meminta pensiun dini dari KNIL,” jelas Dewi.

Di masa pendudukan Jepang, setelah pensiun dini dari KNIL, Hidayat melanjutkan hidup dengan menjadi sopir. Ia menaksikan mobil sedannya dan menyupirinya sendiri. Pernah suatu ketika, Hidayat pulang dalam kondisi babak belur dan berlumuran darah. Rupanya ia dihadang tentara Jepang di sekitar Ciater, Jawa Barat, dan diinterogasi mengenai tentara Belanda atau pelariannya. Karena tidak memberikan jawaban yang memuaskan, Hidayat dipukuli dan dijejerkan dengan beberapa orang penduduk setempat. Serdadu itu mengokang senapannya ke arah Hidayat dan para petani.

Saat nyawa sudah berada di ujung tanduk, muncul seorang opsir yang menyandang pedang. Ia mengajukan sejumlah pertanyaan terkait pekerjaan Hidayat sebagai sopir taksi dan lain-lain.

“Keduanya berbicara dalam bahasa Inggris. Entah mengapa lalu si opsir membebaskan ayah. Tapi sebelum pergi ayah minta supaya orang-orang yang sama-sama ditangkap dan dijejerkan mau dieksekusi itu dibebaskan, karena kata ayah kepada opsir itu, orang-orang itu cuma petani biasa,” kenang Dewi.

Pada akhir September dan awal Oktober 1945, Didi Kartasasmita yang juga pernah belajar di Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda menemui sejumlah eks opsir KNIL, salah satunya Hidayat, mengajaknya bergabung dengan Republik. Keputusan tersebut disampaikan oleh Amir Sjarifoeddin yang menjabat menteri penerangan.

“Dari 21 orang, 14 orang menandatangani surat pernyataan setuju bergabung ke dalam tentara nasional, di antaranya Letnan Satu Hidayat. Dari kelompok Koninklijke Militaire Academie Bandung yang berada sekitar A. H. Nasution dan T.B. Simatupang, kecuali satu, seluruhnya bergabung ke dalam tentara nasional,” tulis Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 3.

Pada 1945, Didi Kartasasmita menjadi Panglima Komandemen Jawa Barat dan Hidayat sebagai kepala stafnya. Hidayat kemudian diangkat menjadi Wakil Panglima Siliwangi di Tasikmalaya, lalu bertugas sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang I, Panglima Komando Sumatra hingga Kepala Staf Q. Tak hanya itu, Hidayat juga menjadi salah satu perwira TNI yang ikut terlibat dalam perundingan delegasi Indonesia menjelang tercapainya Perjanjian Linggarjati pada November 1945 dan ketika Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin akan menjadi perwakilan Indonesia dalam Perundingan Renville di akhir tahun 1947.

Suatu ketika, ayah Hidayat menyambangi pondoknya di pedalaman dengan membawa surat penting. Ketika itu, istri dan anak Hidayat mengungsi untuk menghindari serangan pasukan Belanda dalam agresi militer pertama. Rupanya kedatangan ayahnya bagian dari rencana Komandan Tentara Belanda di Jawa Barat yang mengaku pernah satu sekolah dengan Hidayat di Breda. Inti surat itu meminta Hidayat mau “berdamai”.

Setelah mengetahui maksud kedatangan ayahnya, Hidayat tak bisa menahan amarahnya. Sang kolonel menganggap ayahnya melakukan pengkhianatan terhadap Republik. Dia pun meminta ayahnya dibawa kepada Komandan Batalyon. Hidayat juga meminta surat yang tidak dia buka itu dikembalikan. Setelah dipertemukan dengan Komandan Batalyon, ayahnya tidak “diapa-apakan” karena sang komandan menghormati Hidayat.

“Isi surat itu meminta supaya ayah ‘berdamai’. Kasarnya supaya belot ke pihak Belanda. Setelah peristiwa tengah malam itu saya suka berpikir kok tega-teganya ayah menyerahkan nasib ayahnya sendiri kepada Komandan Batalyon. Bukankah perilaku itu bisa digolongkan veraad atau pengkhianatan bagi perjuangan kemerdekaan? Biasanya pengkhianat di zaman revolusi dijatuhi hukuman mati tanpa pengadilan,” jelas Dewi.

“Dari kasus ini saya menarik kesimpulan, ayah seorang yang memegang teguh prinsip yang diyakininya. Kesetiaan kepada perjuangan bangsanya tidak tergoyahkan, apa pun pengorbanan yang harus ia pertaruhkan,” tambahnya.

Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada Desember 1948, Hidayat menjabat Panglima Komando Sumatra. Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan tokoh-tokoh Republik diasingkan ke Berastagi, Parapat, kemudian Bangka. Sjafruddin Prawiranegara kemudian mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Di balik pendirian PDRI, ada peran Hidayat dan Islam Salim, putra Haji Agus Salim, yang berjalan kaki menembus belantara hutan Sumatra untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda.

“Sjafruddin yang sarjana hukum berpikir legalistis. Pada saat itu datanglah Hidayat dan Islam Salim ke Halaban dekat Payakumbuh. Kedua perwira itu mendesak sangat agar mengambil putusan bersifat politis. Merasa ada backing penuh dari tentara, pembicaraan berjalan lancar. Maka lahirlah PDRI yang diketuai oleh Sjafruddin Prawiranegara untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda,” jelas Rosihan.*