- 3 jam yang lalu
- 4 menit membaca
LAHIR dan berasal dari Amerika Serikat (AS) bukan berarti pemimpin Vatikan, Paus Leo XIV, serta-merta ikut arus yang diarahkan Presiden AS Donald Trump. Sang Bapa Suci berdiri tegak berseberangan dengan mereka yang melancarkan perang, sampai-sampai Paus Leo XIV dihina Presiden Trump.
Tidak seperti beberapa pemimpin negara lain, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Vatikan pada Februari 2026 menolak ikut Board of Peace bikinan Trump. Keputusannya benar, sebab konflik global kemudian makin bergejolak. Palestina masih dianiaya Zionis Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat, Lebanon diserang Israel, hingga serangan AS- Israel ke Iran sejak 28 Februari 2026.
Dalam khotbahnya di misa Minggu Palma di Vatikan pada 28 Maret 2026, Paus Leo XIV menyampaikan pesan perdamaian. Ia mengutip Yesaya 1:15 dengan mengatakan bahwa Yesus adalah “Raja Damai” yang menolak peperangan. Yesus Kristus tidak akan menerima dan mendengarkan doa mereka yang melancarkan perang.
Paus Leo XIV kembali menegaskan pesan perdamaian pada khutbah misa Hari Paskah, 5 April 2026. Deeskalasi konflik semestinya bisa dilakukan melalui dialog, ujarnya. Dua hari setelahnya, Paus Leo XIV mengecam Trump yang mengancam akan melenyapkan peradaban Iran. “Hari ini, seperti kita tahu, terdapat ancaman terhadap segenap rakyat Iran dan ini sungguh tak dapat diterima,” kata Paus Leo XIV sebagaimana dikutip Associated Press, 7 April 2016.
Kendati Trump membalasnya via akun Truth Social-nya, @realDonaldTrump, pada 13 April 2026, dengan mengatakan Paus Leo XIV adalah sosok lemah dan tak semestinya berurusan dengan kebijakan luar negeri, pemimpin Gereja Katolik dunia itu tetap mengaskan sikapnya.
“Saya tidak punya rasa takut terhadap pemerintahan Trump atau lantang bicara menyampaikan pesan-pesan Gospel, yang saya yakini itulah yang saya lakukan, itulah yang gereja lakukan. Kami memang bukan politisi, kami tidak berurusan dengan kebijakan luar negeri dengan perspektif yang sama dengan yang mungkin ia mengerti. Namun saya percaya pada pesan-pesan Gospel, sebagai juru damai,” terang Paus Leo XIV dikutip CNN, Selasa (14/4/2026).
Dua Paus Menentang Napoleon
Ketegangan antara Trump dan Paus Leo XIV menarik perhatian banyak pihak. Perdana Menteri Italia Georgia Meloni, yang warga negaranya mayoritas Katolik, sampai mengecam Trump. Menurutnya, hinaan Trump yang mengatakan Paus Leo XIV sosok lemah, tidak bisa diterima karena sebagai pemimpin Katolik dunia, Bapa Suci berhak menyerukan perdamaian dan mengutuk segala bentuk perang.
Dr. Miles Pattenden, sejarawan Deakin University dan University of Oxford, dalam artikelnya di kolom opini ABC, 13 April 2026, “When popes and emperors collide” mengungkapkan, mengatakan Trump terlalu personal menanggapi kritikan Paus Leo XIV. Ketegangan Trump-Paus Leo XIV sedikit-banyak mirip dengan konflik Napoleon-Paus Pius VII di awal abad ke-19.
“Logika struktural konflik Trump dengan Leo sangat mirip dengan sebelumnya. Seperti Pius, Leo memiliki modal simbolis sangat besar. Seperti Pius, ia memimpin sebuah institusi yang butuh dukungan kekuatan-kekuatan besar namun secara berkala harus menentang mereka untuk mempertahankan kredibilitasnya. Dan seperti Pius, ia menghadapi pemimpin ‘yang kuat’ meski tidak boleh terlihat langsung menyerang gereja,” ungkap Pattenden.
Perseteruan Napoleon Bonaparte dengan Gereja Katolik merupakan imbas dari Revolusi Prancis (1789-1799). Revolusi yang awalnya untuk menggulingkan monarki itu melebar hingga agresi militer Prancis pimpinan Jenderal Napoleon atas Italia (Kampanye Italia, 1792-1801). Saat itu, Paus Pius VI memimpin Negara Gereja dengan wilayahnya Roma, Romagna, Marche, Umbria, dan Marittima pada masa pra-Unifikasi Italia (1861).
Agresi Napoleon tak mampu dibendung koalisi Negara Gereja, Kekaisaran Habsburg, Kerajaan Sardinia, Kerajaan Napoli, dan Republik Venezia. Negara Gereja dipaksa menandatangani Traktat Tolentino (19 Februari 1797) yang mengintegrasikan Gereja Katolik ke dalam negara boneka bikinan Napoleon, Republik Roma. Paus Pius VI menolak dan akibatnya ia ditangkap. Setelah Gereja Katolik dikuasai, Prancis menyita benda-benda seni dari Vatikan untuk dikirim ke Museum Louvre, Paris.
“Pada malam 20 Februari (1799), Paus dibawa dari Vatikan dan ditahan di Siena. Lalu kemudian diasingkan dari satu tempat ke tempat lain, di mana Pius VI, akhirnya ditempatkan di penahanan terakhir di Valence (14 Juli 1799). Ia meninggal pada 29 Agustus,” ungkap François Guizot dan Henriette de Witt dalam History of France from the Earliest Times to the Year 1789: Volume 6.
Jasad Paus Pius VI yang diawetkan baru dipulangkan dari Valence ke Roma pada Desember 1801. Setelah terjadi beberapa bulan sede vacante (kekosongan takhta) pasca-wafatnya Paus Pius VI, konklaf yang digelar di Gereja San Giorgio, Venezia dari November 1799-Maret 1800 akhirnya memilih Kardinal Barnaba Chiaramonti sebagai Bapak Suci dengan nama Pius VII untuk menghormati pendahulunya.
Setahun setelah memimpin Takhta Suci, Paus Pius VII berhasil menarik Napoleon ke meja perundingan. Hasilnya, Konkordat 1801 ditandatangani Napoleon dan Pius VII sebagai upaya rekonsiliasi Takhta Suci dengan Prancis. Di antara isinya adalah, pengakuan atas Katolik sebagai agama mayoritas di Prancis yang mesti dihormati sehingga umat Katolik Prancis dibebaskan dalam beribadah. Sebaliknya, pemerintah Prancis mengklaim semua lahan dan properti Gereja Katolik di Prancis yang disita selama terjadinya Revolusi Prancis.
Tiga tahun berselang, Napoleon mengundang Sri Paus ke Paris. Sri Paus hadir dalam rangka penobatan Napoleon sebagai kaisar Prancis pada 2 Desember 1804.
“Pius VII memberi berkat pada mahkota-mahkota dan beberapa regalia yang dikenakan kaisar dan permaisuri (Joséphine de Bouharnais). Namun Napoleon tak mengizinkan Pius yang memakaikan mahkota padanya maupun Joséphine dan ia mengambil dan memakai sendiri mahkotanya,” tulis Thomas Worcester dalam artikel di buku The Papacy Since 1500: From Italian Prince to Universal Pastor, “Pius VII: Moderation, Revolution and Reaction”.
Namun, begitu Napoleon terus melancarkan agresinya ke banyak negeri –demi menetapkan Sistem Kontinental pada 1809– dengan tujuan blokade ekonomi melumpuhkan Inggris, Sri Paus melawan. Alhasil, Napoleon menjawabnya dengan menganeksasi Roma ke dalam Kekaisaran Prancis pada 17 Mei 1809 sekaligus mencabut kewenangan Bapa Suci.
Paus Pius VII melawan. Pada 10 Juni 1809 Sri Paus mengeluarkan Quum memoranda atau surat keputusan Sri Paus untuk mengucilkan Napoleon. “Kami menyatakan bahwa mereka yang menginvasi Roma dan wilayah Takhta Suci, serta pasukan Prancis yang melanggar kesakralan Santo Petrus. Kami menyatakan semua orang tersebut dikenai ekskomunikasi, sebagaimana yang ditetapkan konstitusi Apolstolik,” demikian bunyinya.
“Kaisar [Napoleon] merespons pada malam 5 Juli 1809 dengan pasukan Prancis merangsek ke Istana Quirinal, kediaman para pejabat Takhta Suci, melucuti Garda Swiss, dan apartemen Sri Paus. Sri Paus kemudian ditahan dan dibawa ke Savona. Ini kali kedua Napoleon menahan seorang Sri Paus kurang dalam satu dekade. Napoleon mengira dengan membawa Sri Paus ke Prancis akan membuanya lebih patuh, namun upaya itu sama sekali gagal karena Pius menolak mendukung Napoleon,” ungkap Frank J. Coppa dalam The Papacy in the Modern World: A Political History.
Paus Pius VII baru dibebaskan dari pengasingannya tak lama setelah Napoleon dipaksa turun takhta pada 11 April 1814 usai kalah dari Rusia. Sri Paus kembali ke Roma sebulan berselang dengan disambut bak pahlawan.*
Komentar