Diperbarui: 25 Sep
SEPANJANG masa kekuasaan Orde Baru, citra Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tak seagung namanya. Akronimnya kerap dipelesetkan menjadi “Dewan Pensiunan Agung” atau yang lebih parah lagi “Diam Pasti Aman”. Laksamana Soedomo, ketua DPA periode 1993-1998, bukannya tidak menyadari gunjingan terhadap lembaga yang pernah dipimpinnya itu. Kelakar masyarakat soal DPA sebagai Dewan Pensiunan Agung seolah jadi lumrah.
“Ini tidak bisa disalahkan, karena rakyat yang merasa telah membayar pajak cukup banyak, ingin tahu juga apa sih kerja DPA,” kata Sudomo sambil tersenyum setelah dilantik menjadi ketua DPA, dikutip dalam Majalah Dharmasena, No 6, Juni 1993.
Senyapnya suara DPA, menurut Soedomo, tidak dapat dipersalahkan. Sebab, “diamnya” mereka terikat pada tata tertib atau ketentuan yang berlaku. DPA periode 1988-1993 pimpinan Jenderal Maraden Panggabean setidaknya telah menghasilkan 38 pertimbangan untuk Presiden Soeharto dan 11 permasalahan yang masih dalam pembahasan. Masalah itulah yang menjadi agenda DPA periode Soedomo untuk diselesaikan menjadi masukan kepada presiden. Bersama anggota DPA yang berjumlah 45 orang itu, Soedomo sepakat untuk melakukan pembaruan terhadap citra DPA.
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
