ISTANA Kesultanan Langkat di Tanjung Pura dirongrong massa pada hari-hari pekan pertama Maret 1946. Belum pulih dari rasa terkejut, Sultan Mahmud Abdul Djalil Rahmat Shah, raja Kesultanan Langkat, kedatangan sepasang tamu tak diundang. Mereka antara lain Marwan dan Usman Parinduri, dua orang pentolan front rakyat (volksfront) Langkat. Di selasar Istana, Sultan menerima mereka dengan hati berat dan jantung berdebar-debar.  

Berkatalah seorang dari kedua bandit tadi dengan petantang-petenteng kepada Sultan.  

“Rakyat meminta Anda untuk menyerahkan kedaulatan,” ujar Marwan membuka percakapan.  

“Rakyat yang mana? Kedaulatan yang mana?” tanya Sultan, “Kalau yang kau maksud rakyat adalah orang-orang yang datang dan menembaki istanaku semalam, maka rakyat yang kau bicarakan itu cuma sekumpulan penyamun, pencuri, dan tukang rusuh.” Sultan memaki Marwan dengan sumpah serapah.  

“Hati-hati kalau bercakap! Silap lidah hilang nyawa,” ancam Marwan.  

Usman Parinduri yang semula duduk santai sembari mengisap rokok, lalu buka suara.  

“Kalau Sultan bisa berkompromi, kita selesaikan persoalan ini baik-baik,” timpal Usman diikuti hembusan asap rokoknya yang ditiup ke arah muka Sultan.  

Sultan Mahmud ditekan untuk menyerahkan tanahnya kepada buruh-buruh penggarap perkebunan karet milik Belanda. Menurut Usman dan Marwan itulah harga yang pantas dibayar Kesultanan Langkat kepada negara Republik yang baru berdiri. Itu sekaligus penebusan dosa leluhur Sultan yang turun-temurun memeras tenaga orang-orang jelata. Tapi, Sultan Mahmud tak terima dengan tudingan itu.  

“Saya dan leluhur saya tak pernah berbuat dosa! Kaummu yang datang kemari mencari hidup! Pemerintah Belanda yang mengangkut kakek-nenekmu ke tanah ini! Sejak awal, kami tak bertanggungjawab atas kelangsungan hidupmu dan kaummu! Orang-orang dari seberang jangan berlakon jadi korban teraniaya!” hardik Sultan.  

“Jadi Anda mau atau tidak?” todong Usman. “Negosiasi ini singkat saja. Tapi keputusannya jelas. Kita tak punya banyak waktu. Buatlah keputusan selekas mungkin. Rakyat sedang gelisah. Amat sangat gelisah. Saya khawatir mereka tidak cukup sabar menunggu keputusan Anda.”  

Percakapan tersebut memang rekaan dalam novel Luka dari Pantai Timur karya Yoga Aditama. Namun, nama-nama itu adalah tokoh sebenarnya yang terlibat dalam revolusi sosial di Langkat pada Maret 1946. Dalam peristiwa itu, Istana Kesultanan Langkat porak-poranda. Tangan-tangan liar menjarah seisi harta benda kesultanan. Beberapa keluarga bangsawan Langkat ditangkap, dianiaya, dilecehkan, bahkan ada yang dibunuh. 

Kesultanan Terkaya 

Kesultanan Langkat berada dalam puncak kejayaannya ketika Sultan Mahmud naik ke tampuk kekuasaan. Inilah kesultanan yang disebut-sebut paling kaya di Hindia Belanda memasuki abad 20. Dapat ditilik dari bangunan arsitektur Istana Darussalam dan Istana Darul Aman yang megah, serta Mesjid Raya Azizi sebagai pusat pendidikan Islam. Begitu pula harta benda kepunyaan Sultan Mahmud yang meliputi 13 mobil limosin, 2 kapal pesiar, hingga kapal tanker. 

Kemakmuran Sultan Mahmud merupakan buah yang dirintis sejak zaman ayah dan kakeknya. Bila tetangganya Kesultanan Deli menjadi kaya karena konsesi tanah perkebunan tembakau yang dimodali tuan kebun Belanda, maka Kesultanan Langkat tajir melintir lewat kandungan minyak bumi yang ditemukan di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Dari pertambangan minyak, Kesultanan Langkat memperoleh royalti dari perusahaan Royal Dutch Petroleum yang mengeksplorasi sekaligus menjadikan Pangkalan Brandan sebagai kilang minyak terbesar di Sumatra.  

“Sultan Langkat memperoleh sekitar 3.000 dolar, Sultan Serdang lebih dari 1.200 dolar, sedangkan Sultan Deli mencapai 4.000 dolar setahun. Tidak seluruhnya penghasilan ini dipergunakan untuk pembiayaan aktivitas kerajaan, sebagian dari cukai ini secara pribadi masuk juga ke kantong Sultan,” ulas Usman Pelly dan Ratna M.S dalam Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli, dan Serdang.  

Pendapatan Kesultanan Langkat tak hanya berasal dari minyak bumi. Tanah Langkat juga kaya dengan hasil bumi berupa perkebunan tembakau dan kayu hutan. Dari situ, Sultan Mahmud menjalankan kerajaan yang makmur, stabil, kaya raya, beragama, dan terdidik. 

Kehidupan kaum bangsawan di Langkat menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat pendatang. Mereka pada umumnya bekerja sebagai petani dan penggarap tanah. Revolusi sosial yang menjalar di Sumatra kawasan timur untuk meruntuhkan kekuasaan feodal kerajaan-kerajaan lokal turut menyasar Kesultanan Langkat. Padahal, beberapa waktu sebelumnya, Sultan Mahmud telah menyatakan sumpah setia mendukung Republik Indonesia.  

“Kami sultan-sultan dan raja-raja telah mengambil keputusan bersama untuk melahirkan sekali lagi iktikad kami bersama untuk berdiri teguh di presiden dan pemerintah Republik Indonesia dan turut menegakkan dan memperkokoh Republik Indonesia,” kata Sultan Mahmud dalam pidatonya tanggal 3 Februari 1946, seperti termuat dalam Perjuangan Rakyat Semesta Sumatra Utara yang diterbitkan Forum Komunikasi Eks Teritorium VII Komando Sumatra. 

Tragedi Putri Sultan 

Sebulan sebelum tragedi, Sultan Mahmud telah memaklumatkan Kesultanan Langkat bergabung menjadi bagian dari Indonesia. Namun, pada 3 Maret 1946, pecahlah gerakan aksi sepihak yang dikenal sebagai revolusi sosial. Beberapa kerajaan dan kesultanan diserbu bahkan istananya digeruduk.  

“Tindakan pertama ialah membunuh para bangsawan yang ada dalam daftar hitam, kemudian menangkapi semua bangsawan atau yang dianggap musuh baik juga wanita dan anak-anak, lalu merampoki harta benda mereka, dan kemudian baru mencari bukti kalau ada mengenai hubungan mereka dengan NICA. Lalu kemudian barulah tokoh rakyat yang dianggap moderat atau pro Barat,” catat Tengku Luckman Sinar dalam “Revolusi Sosial Pihak Kiri 1946 di Serdang” termuat di kumpulan tulisan Revolusi Nasional di Tingkat Lokal.  

Aksi inilah yang terjadi di Tanah Karo, Simalungun, Asahan, dan Labuhan Batu. Sementara itu, di Kesultanan Langkat, sebagaimana dicatat Luckman Sinar, aksi dipusatkan di Binjai dan Tanjung Pura yang dipimpin oknum Pesindo dan PKI. Sekira 38 orang bangsawan utama dibunuh dan dikuburkan di dalam beberapa lubang massal, termasuk wakil pemerintah RI untuk Langkat, Amir Hamzah yang juga sastrawan Pujangga Baru merangkap keponakan dan menantu Sultan Mahmud. Korban lain di sekitar Binjai ialah ratusan orang India dan orang terkemuka dari berbagai suku bangsa serta orang Toba dari Pasukan Kelima.  

Tak hanya membunuh dan merampas harta Kesultanan Langkat, pimpinan gerakan Marwan dan Usman Parinduri juga menodai dua putri Sultan Mahmud. Menurut Tengku Fery Bustaman dalam Bunga Rampai Kesultanan Asahan, perbuatan itu akhirnya ketahuan. Kaum ulama bereaksi keras atas perkosaan terhadap putri-putri Sultan Langkat. “Dan dengan segera, Komite Nasional Indonesia Langkat atas desakan partai-partai agama mengadakan sidang kilat, lalu memutuskan hukuman mati bagi kedua pelaku,” ulas Tengku Fery.  

Usman Parinduri dan Marwan ditembak mati sebagai hukuman setimpal atas perbuatannya. Meski pahit, peristiwa revolusi sosial tetap diceritakan turun-temurun di lingkungan Kesultanan Langkat sebagai upaya memulihkan luka sekaligus merawat ingatan sejarah.*