SITUASI panas di Iran akibat aksi protes besar-besaran terhadap pemerintahan Republik Islam dikabarkan mulai mereda. Kendati begitu pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Tehran, tetap mengimbau ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Iran tetap waspada.

Demonstrasi besar itu bergulir sejak 28 Desember 2025. Nahasnya, aksi damai itu berubah jadi kerusuhan berdarah yang menewaskan lebih dari tiga ribu jiwa. Bahkan, beberapa sumber menyebut korban mencapai lima ribu jiwa.

Pemerintah Iran menuding agen-agen asing dari Israel dan Amerika Serikat (AS) yang memprovokasi kerusuhan. Presiden AS Donald Trump bahkan pernah sesumbar akan membantu rakyat Iran. Meski demikian, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mike Waltz di forum Dewan Keamanan PBB pada Kamis (15/1/2026) membantah AS terlibat konspirasi asing dalam gejolak politik di Iran.

Terlepas dari potensi konflik antara AS dan Iran, pemerintah Indonesia terus memantau warganya. Mengutip laman resmi Kemlu RI, ada sekitar 329 WNI di Iran yang terkonsentrasi di kota Qom. Belum ada rencana untuk mengevakuasi WNI dari Iran. Akan tetapi Kemlu RI mengimbau mereka untuk tetap waspada dan memantau perkembangan situasi demi mengantisipasi eskalasi situasi keamanan. Pun bagi WNI yang hendak berperjalanan ke Iran hendaknya ditunda dahulu.

Hubungan Nusantara dan Persia

Hubungan masyarakat Indonesia dan Iran sudah terjalin sebelum Islam tersebar di Nusantara. Pasalnya, di abad ke-7 sudah tercatat tentang suatu bani atau kumpulan orang yang ditengarai berasal dari Nusantara dan berdiam di Teluk Persia, yakni orang-orang Sayabiga.

Dari sejumlah sumber, belum diketahui secara pasti dan detail sejak kapan dan dari mana orang-orang Sayabiga itu berasal. Tak sedikit yang menyebut orang-orang itu asalnya dari Pulau Jawa. Banyak pula yang menyebutnya dari Sumatra, khususnya dari Kerajaan Sriwijaya. Satu yang pasti, ini membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia adalah pelaut.

Salah satu catatan paling awal tentang orang-orang Sayabiga terdapat dalam catatan perjalanan saudagar dan penjelajah Persia, Sulaiman al-Tajir al-Sirafi berjudul Rihlah As-Sirafiy. Berisi kisah perjalanannya sekitar tahun 815 Masehi dari Persia ke India, China, dan Nusantara yang ia sebut sebagai Kerajaan Zabaj. Dalam beberapa sumber disebut Zabag atau Sabak.

Al-Sirafi menceritakan, Kerajaan Zabaj berada di antara India dan China dan bisa dicapai dalam sebulan pelayaran. Penguasanya menyandang sebutan Maharaja yang menguasai banyak pulau seluas lebih dari 1.000 farsakh atau sebutan ukuran luas Persia kuno. Orang-orang dari Kerajaan Zabag itu lantas bermigrasi ke Sind, India (kini di Pakistan) hingga ke Teluk Persia. Sebutan Sayabiga atau Sayabija terbentuk dari lidah orang Persia terhadap para pendatang dari Zabag atau Sabak.

Perpindahan orang-orang Sayabiga dari tanah India ke Teluk Persia tak lepas dari invasi Persia ke Lembah Indus. Penguasa Persia menjadikan orang-orang Sayabiga sebagai tambahan kekuatan pasukannya.

“[Orang-orang] Sayabiga adalah para prajurit yang alami, berdisiplin, terbiasa dengan laut, pelayan yang setia, di mana kualitasnya sangat cocok untuk mengabdi di dalam pasukan darat maupun laut, untuk bertindak sebagai pengawal dan sebagai prajurit,” tulis Martijn Theodoor Houtsma dkk. dalam The Encylopaedia of Islam: A Dictionary of the Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, Volume 4.

Sementara orang-orang Persia kemudian mulai banyak yang berdagang ke Sumatra. Bahkan, komunitasnya terdapat di Barus.

“Hubungan antara Persia dan Nusantara telah berlangsung berabad-abad silam. Sejak lama terdapat komunitas Persia di Barus serta beberapa tempat di Pulau Sumatra. Karena pelayaran melalui Sri Lanka, maka mereka menggunakan jaringan maritim India yang sudah ada saat ini. Baru pada abad ke-8 jalur maritim antara Teluk Persia dengan Nusantara lebih berkembang. Pada situs arkeologi Majapahit di Trowulan ditemukan keramik Persia dari abad ke-15 dan 16,” tulis sejarawan Asvi Warman Adam dalam Pelurusan Sejarah Indonesia.

Dari KAA ke Orde Baru

Di era modern, Iran yang berada di bawah pemerintahan kekaisaran Shah Reza Pahlavi, memberi pengakuan kedaulatan dan menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia mulai tahun 1950. Lima tahun berselang, Shah Reza Pahlavi mengirim delegasi ke Konferensi Asia-Afrika di Bandung.

Robert Steele dalam Pahlavi Iran’s Relations with Africa: Cultural and Political Connections in the Cold War mencatat, ketika itu Iran memberangkatkan delegasi yang dipimpin Direktur Jenderal Seksi Politik Luar Negeri Kemlu Iran Jalal Abdoh dengan didampingi Amir Aslan Afshar. Nama terakhir ini disebutkan diplomat Iran yang pro-Belanda. Maklum, Dinasti Pahlavi saat itu sangat pro-Barat.

“Dalam pidatonya di hadapan kongres [KAA], Abdoh menerangkan posisi Iran yang cenderung moderat. Ia mendorong para delegasi untuk menghindar dari subjek-subjek yang bisa menimbulkan perbedaan di antara bangsa-bangsa dan menyarankan tidak memanfaatkan konferensi itu untuk mempromosikan ideologi-ideologi politik,” tulis Steele.

Di era Dinasti Pahlavi pula Presiden Soeharto mengadakan kunjungan kenegaraan pertama ke Iran. Ia datang untuk menghadiri perayaan 2.500 tahun Kekaisaran Iran pada 1971. Shah Reza Pahlavi membalas kunjungan ke Indonesia pada 1974.

Dinasti Pahlavi tumbang pada 1979. Shah Reza Pahlavi mengungsi ke AS. Tak heran ia sangat menantikan pergantian rezim lagi demi bisa kembali berkuasa di Iran. Terlepas dari itu, pemerintahan Presiden Soeharto memilih waspada terhadap arus Revolusi Islam Iran yang bisa menular ke Indonesia.

“[Kewaspadaan] itu terjadi dari tahun 1979 hingga 1987. Film revolusi 1979 dan Yaum Al-Quds dianggap upaya Teheran untuk mengekspor revolusi ke Indonesia,” tulis sejarawan dan pengamat politik Timur Tengah, M. Riza Sihbudi dalam Islam, Dunia Arab dan Iran: Bara Timur Tengah.

Tak ayal pemerintah melalui Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin, kini Badan Intelijen Negara/BIN), memantau Kedutaan Iran di Jakarta dan orang-orang yang pernah ke Iran dan kembali ke Indonesia.

Tiga Fase Hubungan Indonesia dan Iran

Ketegangan antara Indonesia dan Iran perlahan mereda pada 1990. Bahkan, Presiden Soeharto mengadakan kunjungan kenegaraan lagi ke Iran pada 1993.

Riza Sihbudi dalam kolom “Makna Kunjungan Presiden ke Iran” di harian Republika, 16 November 1993, menguraikan kembali perihal tiga fase relasi antara Indonesia dan Iran. Yang dimaksud adalah fase era 1979–1989, 1989–1991, dan 1992–1993.

“Fase pertama (1979–1988) Indonesia berusaha ‘menjaga jarak’ dengan Iran. Ini sekurang­-kurangnya disebabkan adanya kekhawatiran terhadap pengaruh revolusi Islam Iran di Indonesia. Memang sulit dipungkiri, revolusi Iran membangkitkan kekaguman sebagian anak muda Indonesia. Waktu itu misalnya, tak sedikit kamar­-kamar kos mahasiswa Islam Indonesia dihiasi poster Ayatullah Khomeini,” tulis Riza Sihbudi.

Faktor kedua menjaga jarak karena sikap Indonesia yang berusaha netral. Utamanya ketika terjadi Perang Iran-Irak (1980–1988) dan konflik Iran-Arab Saudi (1979–sekarang). Meski kemudian pemerintah Orde Baru cenderung pro-Saudi.

“Fase Kedua (1989–1991) adalah masa transisi, dalam hubungan ekonomi politik kedua negara, di mana mulai positif perubahan sikap Jakarta terhadap Teheran pada fase ini tak terlepas dari terjadinya perubahan politik di Iran sendiri. Berakhirnya perang Irak-Iran, wafat Imam Khomeini, naiknya kaum ‘moderat’ di bawah [Presiden Akbar Hashemi] Rafsanjani ke panggung politik bersamaan dengan mulai menghilangnya slogan-slogan ‘ekspor revolusi’ merupakan faktor yang mempengaruhi arus ‘moderasi’, baik politik dalam maupun luar negeri,” tambah Riza Sihbudi.

Di era inilah relasi Jakarta-Teheran mulai membaik. Baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral.

“Fase ketiga, dimulai sejak 1992, adalah ‘era baru’ hubungan Indonesia-Iran. Kedua negara tampak sudah benar-benar meninggalkan sikap saling curiga. Fase ini ditandai kunjungan Presiden Rafsanjani untuk menghadiri KTT GNB (Gerakan Non-Blok) ke-10 di Jakarta [September 1992]. Saat itu Rafsanjani juga mengadakan pertemuan khusus dengan Soeharto. Sejak itulah kedatangan pejabat tinggi Iran ke Indonesia, dan sebaliknya, seakan-akan sudah hal rutin,” tandasnya.*