Diperbarui: 14 Mar
SELAMA ini, urusan umrah dan haji ditangani Kementerian Agama. Tapi tahukah Anda di balik sejarah berdirinya kementerian itu pada 79 tahun silam ada peran Wapres Mohammad Hatta di dalamnya? Begini kisahnya.
Sampai tiga bulan Republik Indonesia berdiri, pemerintah belum menaruh perhatian pada sebuah lembaga yang mengurusi persoalan agama. Padahal, di zaman kolonial ada badan yang mengurusinya, Departement van Onderwijs en Eredienst, en Nijverheid (Departemen Pendidikan, Ibadah, dan Industri Kerajinan). Pun di masa pendudukan Jepang, ada Shubumu alias Kantor Urusan Agama.
Persoalan itu menjadi concern tiga tokoh Masyumi yang juga anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) Karesidenan Banyumas: H. Moh. Saleh Suaidy, M. Sukoso Wirjosaputro, dan KH. Abu Dardiri. Isu itu dibawa ketiganya ketika mengikuti sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Gedung Pendidikan Tinggi Kedokteran (kini Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) Salemba, Jakarta, pada 23-28 November 1945.
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
