LETNAN Kolonel (Letkol) Herman Pieters mesti memutar otak dan berupaya keras. Komandan Resimen Infanteri ke-25 di Maluku –yang merupakan bagian dari komando Tentara dan Teritorium (TT) VII Wirabuana pimpinan Letnan Kolonel Ventje Sumual– menyaksikan kemunduran di tanah kelahirannya, Maluku, pada pertengahan 1950-an. Pasalnyaa, di zaman Hindia Belanda Maluku sudah punya sekolah guru dan sekolah menengah menterang, namun di masa Indonesia merdeka justru hanya punya SMA.

Wacana pembangunan perguruan tinggi di Maluku pun mengemuka, hingga akhirnya berdiri perguruan tinggi. Pada Juli 1955, muncul lembaga Yayasan Perguruan Tinggi Muluku di Ambon. Elien Utrecht dalam Melintasi Dua Zaman menyebut Herman Pieters sebagai orang yang memrakarsai pendirian kampus tersebut.

Pada permulaannya, yayasan itu diizinkan mendatangkan para dosen dari Jawa dan Makassar. Salah satu dosen yang dipinjamkan adalah Ernst Utrecht, ahli hukum Indo lulusan Leiden.

“Ernst (Utrecht) tahun 1956 sudah dilibatkan dalam mempersiapkan universitas itu,” catat Elien Utrecht, yang merupakan istri dari Ernst Utrecht.

Ernst dilibatkan dalam pengorganisasian para dosen. Dengan kelengkapan tenaga pendidik itulah, sebut John Pattikayhatu dalam Sejarah Daerah Maluku, fakultas hukum bisa berdiri sebagai fakultas pertama kampus tersebut. Lalu, diikuti fakultas sosial-politik.

Ekonomi Indonesia era 1950-an jauh dari kondisi baik. Pembangunan infrastruktur di daerah umumnya terganggu. Jika tak karena masalah keamanan, keuangan negara tak mampu menunjang pembangunan jalan atau sekolah atau pengadaan guru. Maka pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Muluku itu tak berasal dari pemerintah pusat.

“Uang untuk itu secara eksplisit berasal dari kotak barter,” terang Elien Utrecht.

Barter yang dimaksud adalah perdagangan tukar barang dengan pihak luar negeri. Seperti pertukaran kopra dengan beras, kain, mobil dan barang-barang lain.

Untuk barter itu, daerah Indonesia Timur yang sejak dulu kaya hasil alam punya modal. Mereka mengandalkan kelapa, yang tumbuh di hampir tiap wilayah.

“Juga panglima dari Ambon mengatakan kopra daerah Maluku akan dibarter dengan buldoser dan jip,” catat Mochtar Lubis dalam Catatan Subversif.

Panglima dari Ambon yang terkenal adalah Herman Pieters. Barter dipilihnya sebagai cara daerah untuk membangun. Berbeda dari barter dengan luar negeri yang ada di Sulawesi  yang umumnya memperkaya para komandan atau panglima setempat, di Maluku barter dilakukan guna mendapatkan modal untuk membangun.

Setelah Permesta meletus di bawah pimpinan Ventje Sumual, komando tentara Wirabuana terpecah menjadi empat Komando Daerah Militer (KODAM). Maluku dan Irian Barat disatukan menjadi KODAM bernama Pattimura. Herman Pieters menjadi panglima pertamanya dengan pangkat kolonel.

Naiknya Herman Pieters menjadi panglima KODAM membuat wewenangnya jauh lebih luas. Kendati perekonomian masih sulit, wewenang itu membuatnya lebih leluasa bergerak. Kampus yang diprakarsainya pun kian tumbuh.

“Pada tahun 1959, disusul dengan pembukaan Fakultas Sosial Politik, sedang Yayasan Perguruan Tinggi Muluku diubah menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Muluku Irian Barat,” tulis John Pattikayhatu.

Berkat barter, kegiatan kampus di Ambon itu bisa dimulai. Ernst Utrecht pun bisa mengajar dengan lebih nyaman selama beberapa tahun di Ambon. Namun pada awal 1960-an, ia berseteru dengan Panglima Herman Pieters. Ernst menilai campur tangan Pieters di kampus terlihat parah. Alhasil pada 30 Juli 1960, sebut Elien, Ernst dipecat dari posisi dosen di kampus tersebut karena campur tangan Pieters.

Perseteruan itu ternyata tak hanya berhenti di sana. Ketika Ernst sudah pindah ke Jawa pun, ia masih diganggu orang-orang militer atas pengaruh Pieters. Meski sejak 1959 Ernst sudah anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) mewakili Partai Nasional Indonesia (PNI), ia tak mampu melawan Pieters yang dekat dengan pejabat di Jakarta itu.

“Maka keterlibatan Pieters dalam perdagangan barter di Maluku bagi Ernst merupakan titik lemah menyerangnya,” terang Elien.

Kolonel Herman Pieters dianggap dekat dengan Jenderal Nasution yang pada 1960 masih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Elien menyebut ada perwira yang cerita bahwa di rumah Nasution nama Ernst Utrecht haram untuk disebut dalam pembicaraan apapun. Setelah 1960, Herman Pieters sendiri ditarik ke pusat menjadi salah satu asisten KSAD. Sementara, kampus yang didirikannya bersama yang rekan-rekannnya lalu menjadi Universitas Pattimura.

Sewaktu Herman Pieters masih panglima KODAM (Pangdam), wartawan Rosihan Anwar pernah berkunjung ke kampus itu dan bertanya kepada seorang mahasiswi di sana, mengapa mahasiswa tidak berpolitik dan tidak berdiskusi ilmu politik terkait keadaan di sekitarnya. Si mahasiswi hanya memberi jawaban singkat, seperti dicatat Rosihan dalam Sejarah Kecil La Petite Histoire, “Bapak (Kolonel Herman Pieters, red.) larang.”*