KABAR duka datang dari Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo. Duta besar Indonesia untuk Filipina ini tutup usia pada 8 Februari 2026 karena sakit. Agus diangkat menempati posisi tersebut pada Januari 2022.

Selain sebagai putra Pahlawan Revolusi Mayjen TNI Sutoyo Siswomihardjo,  nama Agus dikenal sebagai jenderal intelek dan reformis-humanis. Menulis dan menjadi pembicara bermacam acara diskusi ilmiah terus aktif dilakoninya.

Pria kelahiran Surakarta, 8 Juli 1947 itu di masa akhir Orde Baru pernah mengutarakan pemikirannya mengenai posisi ABRI yang mesti dikoreksi demi mengahadapi perang masa depan yang jauh berbeda dari perang Revolusi (masa lalu) yang selalu dijadikan dasar peran serta ABRI dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

“[Perang masa depan] Akan dipengaruhi oleh apa yang dikenal dengan Revolution in Military Affairs, suatu medan perang yang ditandai dengan elemen-elemen precision strike, information warfare, dominating maneuvers, dan space warfare. Ancaman bersenjata di masa mendatang akan ditandai dengan penggunaan keempat elemen tersebut secara terintegrasi. Kaena itu, peperangan tidak dapat hanya bersandarkan pada kekuatan militer nyata yang eksis pada saat itu,” tulisnya dalam “Wawasan Masa Depan Tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara”, yang termaktub dalam Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000 karya Salim Said.

Pertahanan, sambung Agus, tak bisa hanya dilakukan militer an sich. Ia mesti melibatkan berbagai komponen bangsa dan juga membutuhka seluruh sumberdaya demi bisa membangun prasarananya.

“[Itu] akan melibatkan semua pihak, meliputi instansi pemerintah di pusat dan daerah termasuk TNI, instansi nonpemerintah dan warganegara, dan industri nasional,” sambungnya.

Sebagai perwira intelek, Agus tidak sendiri. Ada nama-nama lain seperti Agus Wirahadikusumah, Saurip Kadi, atau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada awal 1996, Brigadir Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi kepala Staf KODAM (Kasdam) Jaya di Jakarta Raya. Namun di pertengahan tahun, 27 Juli 1996, terjadilah penyerbuan kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tempat para pendukung Megawati Sukarno, berlindung dalam konflik internal partai. Kelompok ini berseberangan dengan kubu Soerjadi yang didukung Presiden Soeharto.

KODAM Jaya berperan penting dalam penyerbuan itu. Suatu hari, SBY dipanggil atasan langsungnya di KODAM Jaya, Panglima KODAM (Pangdam) Mayor Jenderal Sutiyoso. SBY mendapat kabar yang tidak dia sangka-sangka.

“Dik, Anda mau dipromosikan menjadi Pangdam Sriwijaya,” kata Sutiyoso, dikutip Usamah Hisyam dkk. dalam SBY Sang Demokrat.  

“Lho, kan Pak Agus Widjojo yang ditempatkan di sana,” kata SBY yang punya hubungan dekat dengan orang yang namanya disebutnya itu.

“Nggak , Pak Agus tidak jadi,” terang Sutiyoso.

SBY pun kemudian terbang ke Palembang. Di sanalah markas KODAM Sriwijaya berada.

Setelah dilantik menjadi panglima menggantikan Mayor Jenderal R. Karyono, SBY resmi memegang komando teritorial membawahi empat provinsi di Sumatra bagian Selatan: Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Lampung.

Di KODAM Sriwijaya itu, posisi kasdam (kepala staf KODAM) tetap Brigadir Jenderal Agus Widjojo. Jabatan itu sudah diembannya sejak masa Pangdam Mayjen Karyono. Jadi, Agus sejatinya disalip adik angkatannya. SBY adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) angkatan 1973, sementara Agus adalah lulusan Akabri 1970.

Dari Palembang, keduanya kemudian berpindah ke Jakarta. Agus pernah menggantikan SBY sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI. Ketika SBY diangkat Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) menjadi menteri pertambangan dan energi, Agus pada 2001 diangkat menjadi wakil ketua Majelis Permusyawarat Rakyat mewakili Fraksi TNI/Polri.

Sepak terjang SBY, Agus, dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Agus Wirahadikusumah –ketiganya pernah bertugas di Kostrad– sebagai jenderal reformis di kalangan TNI kian santer. Mereka menginginkan sebuah tentara yang profesional yang fokus pada tugas sejatinya.

Namun, keinginan tiga jenderal reformis tadi sangat sulit untuk diwujudkan di Indonesia. Penghambat reformasi TNI dan supremasi sipil tak datang dari kalangan elite tentara saja, tapi juga dari kebanyakan masyrakat sipil. Ada bermacam kultur paternalistik di Indonesia, di antaranya kerajaan atau kesultanan. Feodalisme sangat umum di negara-negara yang baru merdeka setelah 1945.

“Hal ini juga yang menyebabkan proses demokrasi dalam negara-negara demokrasi baru berjalan tersendat-sendat bagai bergerak dalam lumpur,” tulis Agus Widjojo dalam Agus Widjojo dalam Transformasi TNI,  dari Pejuang Kemerdekaan menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri.

Masyarakat feodal kerap tergantung kepada sosok tertentu yang seringkali dilihat dari garis keturunan. Mereka sulit berpikir kritis apalagi demokratis.

Kendati begitu, Agus tak pernah patah semangat dalam mereformasi TNI. Pemikirannya terus dituangkan ketika dia dipercaya menjadi Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) sedari 2016 hingga 2022. Di masa kepemimpinannya sebagai Gubernur (Lemhanas), Agus yang dikenal sebagai sosok humanis di kalangan aktivis itu berperan penting mendukung digelarnya “Simposium Tragedi 1965” di mana banyak korban 1965 ikut bersuara. Para korban itu dulunya ditindas oleh rezim Orde Baru setelah kematian para jenderal –salah satnya ayah Agus, Mayjen TNI (Purn.) Sutoyo Siswomihardjo– pada 1 Oktober 1965. Jadi, Agus sejatinya juga korban 1965.

Meski begitu, Agus bisa berbesar hati dan mengobati lukanya. Dia memahami kematian ayahnya dan para jenderal rekannya adalah akibat politik tingkat tinggi. Maka daripada mengabadikan kebencian, dirinya lebih memilih perdamaian. Selamat jalan, Jenderal-humanis!