LAUT kerap hadir dalam sejarah Indonesia sebagai jalur perdagangan, medan peperangan, dan ruang persaingan kekuasaan. Di sisi lain, laut juga menjadi ruang tempat manusia berpindah, berdagang, membangun hubungan antarkelompok, bahkan membentuk kehidupan. Jauh sebelum batas-batas negara modern terbentuk, berbagai komunitas telah menjadikan perairan Nusantara sebagai lingkungan hidup sekaligus jalur penghubung antarpulau.
Di antara komunitas tersebut terdapat Orang Laut, masyarakat yang kehidupan sosial dan kebudayaannya berhubungan erat dengan laut. Kehidupan mereka menyimpan kisah tentang cara manusia beradaptasi dengan lingkungan perairan, membangun jaringan sosial, dan mempertahankan pengetahuan maritim dari generasi ke generasi. Namun, sejarah mereka kurang mendapat tempat dalam penulisan sejarah Indonesia. Narasi sejarah maritim lebih banyak menyoroti kerajaan, pelabuhan, perdagangan, dan tokoh-tokoh besar, sementara masyarakat yang hidup di laut hanya sebagai catatan tambahan.
Oleh karena itu, untuk mengetahui sejarah Orang Laut, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar pameran “Kembali ke Laut: Nomaden Laut dalam Arsip, Manuskrip, dan Literatur” (Return to the Sea: The Sea Nomad in Archives, Manuscripts, and Literature) pada November 2026. Pameran ini bagian dari rangkaian 11th MOWCAP General Meeting dan seminar internasional UNESCO bertajuk The World of Water: Sea Nomads, Documentary Heritage, and Memory of the World.
“Pameran ini terselenggara berkat kolaborasi antara Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI, dan Komunitas Sea Nomads,” ujar R. Suryagung Sudibyo Putro, Ketua Tim Pameran dan Diorama Arsip.
Melalui arsip tekstual dan dokumentasi fotografi, pameran menghadirkan kehidupan masyarakat laut sejak abad ke-19 hingga abad ke-20. Arsip-arsip itu memperlihatkan bahwa sejarah Nusantara tidak hanya dibentuk oleh mereka yang tinggal di darat, tetapi juga oleh komunitas yang menjadikan laut sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan.
Kehidupan Orang Laut
Istilah Orang Laut digunakan untuk menyebut kelompok masyarakat yang terikat kuat dengan kehidupan perairan. Dalam berbagai sumber, mereka juga dikenal dengan sebutan Bajau, Bajo, atau Badjo. Sebutan-sebutan tersebut tidak selalu berasal dari identitas yang digunakan oleh komunitas itu sendiri.
Menurut sejarawan maritim Adrian B. Lapian dalam kajiannya tentang kawasan Laut Sulawesi, sejumlah kelompok yang disebut Bajau atau Bajo dalam sumber luar mengenali diri mereka sebagai Orang Sama.
Komunitas ini tersebar di berbagai wilayah perairan Nusantara. Mereka memiliki pola kehidupan yang beragam, mulai dari tinggal di perahu, berpindah mengikuti sumber penghidupan, hingga menetap di permukiman pesisir atau rumah-rumah di atas air. Oleh karena itu, kehidupan Orang Laut tidak dapat dipahami melalui satu pola tunggal. Setiap komunitas memiliki pengalaman sejarah, lingkungan, dan hubungan sosial yang berbeda.
Laut bagi mereka bukanlah ruang kosong yang memisahkan satu pulau dengan pulau lain. Laut justru menjadi ruang yang membentuk hubungan antarkelompok. Pengetahuan mengenai arus, musim, angin, lokasi penangkapan ikan, dan jalur pelayaran menjadi keterampilan hidup yang diwariskan. Pengetahuan tersebut memungkinkan masyarakat laut bertahan sekaligus berinteraksi dengan komunitas pesisir, pedagang, dan kekuasaan politik di sekitar perairan mereka.
Sejarah Orang Laut memperlihatkan bahwa mobilitas merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Perpindahan melalui laut tidak berarti meninggalkan tempat tinggal. Bagi komunitas laut, bergerak ke wilayah perairan lain merupakan cara mempertahankan kehidupan dan membangun hubungan sosial.
Orang Laut dalam Arsip
Pameran “Kembali ke Laut” menampilkan keberagaman arsip koleksi ANRI. Dokumentasi fotografi memperlihatkan kehidupan masyarakat laut secara lebih konkret, sementara arsip tekstual menggambarkan bagaimana mereka dicatat dan dipahami oleh pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia.
Sejumlah foto memperlihatkan perahu-perahu masyarakat Bajo di Sumbawa, rumah perahu Orang Laut di Jambi dan Riau, serta permukiman masyarakat di atas air. Salah satunya foto Perahu Bajo di Pantai Kampung Nelayan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tahun 1930. Ada pula dokumentasi rumah perahu Orang Laut di Kuala Tungkal, Jambi, dan permukiman masyarakat laut di Sumatra bagian selatan.
Foto-foto tersebut memperlihatkan bahwa perahu memiliki fungsi lebih dari alat transportasi. Perahu merupakan ruang domestik sekaligus tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, batas antara ruang tinggal dan ruang pelayaran lebih cair dibandingkan kehidupan masyarakat di daratan.
Dokumentasi lain menampilkan potret orang laut di Indragiri, Riau, serta aktivitas nelayan di Kampung Bojo, Kabaena, Sulawesi Selatan. Ada pula foto orang sedang menebarkan jala di laut. Rangkaian foto tersebut mengenai hubungan masyarakat dengan perairan, mulai dari tempat tinggal hingga kegiatan ekonomi.
Arsip foto memiliki arti penting karena menghadirkan aspek kehidupan yang tidak ditemukan dalam laporan tertulis. Melalui gambar, pengunjung dapat mengamati bentuk perahu, konstruksi permukiman, pakaian, aktivitas menangkap ikan, dan lingkungan tempat masyarakat laut hidup.
Selain foto, pameran juga menampilkan arsip tekstual yang mencatat masyarakat laut dalam administrasi kolonial. Salah satunya Laporan I. van den Boogart kepada Gubernur Jenderal Johannes Siberg mengenai pengambilalihan Bangka pada 1803. Dokumen tersebut memuat keterangan tentang komunitas maritim yang tinggal di perahu dengan penghidupan menangkap ikan. Di dalamnya juga terdapat informasi mengenai kepemimpinan komunitas maritim dan hubungan dengan Kesultanan Palembang.
Arsip lain berupa Memorie Padt Brugge tahun 1862, memuat keterangan mengenai kelompok Bajau, Badjoes, Wadjoes, atau Bwadjoes. Dokumen tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat yang memiliki keterampilan pelayaran dan menjalin hubungan dengan penduduk di kawasan pesisir.
“Salah satu arsip yang menarik perhatian dalam pameran ini adalah Memorie Padt Brugge tahun 1862, yang memuat catatan mengenai keberadaan masyarakat Badjoes atau Bajoe. Kelompok ini digambarkan sebagai komunitas pelaut yang aktif menjelajahi sejumlah wilayah perairan, mulai dari Manado, Gorontalo, Kepulauan Togian, Makassar, Bone, Filipina, hingga Bungku. Catatan ini memperlihatkan luasnya jangkauan mobilitas masyarakat Bajau pada abad ke-19. Laut menjadi ruang yang menghubungkan berbagai kawasan, memungkinkan mereka membangun jaringan pelayaran dan interaksi dengan masyarakat pesisir di berbagai wilayah,” jelas Suryagung.
Selain itu, pameran ini menghadirkan catatan mengenai Kampung Baroe tahun 1861 yang menyinggung kunjungan pejabat kolonial, keberadaan pemimpin adat, serta rencana pembangunan tempat penyimpanan batu bara. Catatan ini memperlihatkan bahwa masyarakat laut tidak terpisah dari perkembangan administrasi dan kepentingan ekonomi kolonial. Mereka berada dalam hubungan yang terus berubah dengan kekuasaan yang berusaha mengatur wilayah perairan.
Sementara itu, surat dari Acting Governor Sunda Kecil kepada Menteri Dalam Negeri mengenai kematian sejumlah orang Bajau di Sagu pada 15 Juli 1952 memperlihatkan sisi lain kehidupan masyarakat laut. Dokumen tersebut mencatat persoalan kesehatan dan kesulitan hidup, termasuk malaria, kudis, dan kelaparan. Arsip ini penting karena menunjukkan bahwa sejarah masyarakat laut juga berkaitan dengan persoalan kesejahteraan, kerentanan sosial, dan hubungan mereka dengan kebijakan pemerintah.
Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut
Adrian B. Lapian dalam Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX, menguraikan hubungan antara masyarakat laut, aktivitas pelayaran, dan dinamika kekuasaan di kawasan perairan. Lapian mengingatkan bahwa istilah Orang Laut, bajak laut, dan raja laut perlu dipahami secara hati-hati. Ketiganya tidak dapat disamakan karena masing-masing merujuk pada kedudukan dan aktivitas yang berbeda dalam kehidupan maritim.
Orang Laut merujuk pada komunitas yang kehidupannya berpusat pada laut. Sementara itu, bajak laut berkaitan dengan aktivitas perompakan di perairan. Adapun raja laut berhubungan dengan kekuasaan atau pengaruh politik atas wilayah perairan tertentu. Sekitar abad ke-19, ketiga istilah tersebut memperlihatkan kompleksitas dunia maritim, yang tidak hanya berisi aktivitas perdagangan dan pelayaran, tetapi juga persaingan kekuasaan, keamanan, dan penguasaan jalur laut.
“Bajak laut pada abad ke-19 juga dirangkul oleh sejumlah kerajaan dan raja laut untuk membantu menjaga keamanan wilayah perairan dari ancaman kolonialisme Barat,” jelas Suryagung.
Pembedaan ini penting karena sumber-sumber kolonial menggunakan istilah yang tidak selalu menggambarkan identitas maupun kehidupan masyarakat secara utuh. Komunitas yang memiliki kemampuan berlayar dan bergerak di laut, misalnya, dipandang dengan kecurigaan oleh penguasa kolonial, terutama ketika mobilitas mereka sulit diawasi. Padahal, kemampuan berlayar dan pengetahuan mengenai wilayah perairan merupakan keterampilan hidup masyarakat maritim. Mobilitas Orang Laut tidak dengan sendirinya menunjukkan aktivitas perompakan.
“Bajak laut sangat bergantung pada siapa yang melihat dan dari sudut pandang mana ia dinilai. Orang yang dianggap bajak laut oleh Belanda bisa jadi merupakan pahlawan bagi kerajaan pribumi karena membantu melawan kekuatan kolonial. Jadi, label bajak laut tidak selalu menggambarkan tindakan kriminal semata, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan politik dan kekuasaan pada zamannya,” tegas Suryagung.
Pandangan Lapian membantu menempatkan Orang Laut dalam konteks sejarah yang lebih luas. Mereka bukan sekadar kelompok yang berpindah-pindah di perairan, melainkan bagian dari dunia maritim yang memiliki sistem pengetahuan, hubungan sosial, dan dinamika kekuasaan.
Membicarakan sejarah Orang Laut berarti memperluas cara memahami sejarah Indonesia sebagai negara kepulauan. Sejarah nasional sering kali disusun dengan menjadikan kota, kerajaan, pelabuhan, dan pusat pemerintahan sebagai titik utama pembahasan. Padahal, kehidupan masyarakat yang bergerak di antara pusat-pusat tersebut turut membentuk jaringan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
Orang Laut memperlihatkan bahwa laut merupakan ruang hidup yang membentuk pengetahuan, identitas, dan hubungan antarmanusia. Melalui pengalaman komunitas ini, kita dapat memahami bagaimana masyarakat Nusantara membaca perubahan musim, mengenali jalur pelayaran, memanfaatkan sumber daya laut, serta membangun hubungan dengan kelompok lain.
Sejarah mereka juga penting untuk melihat bagaimana masyarakat maritim berhadapan dengan perubahan politik dan ekonomi. Sejak masa kolonial hingga setelah Indonesia merdeka, berbagai kebijakan administrasi, pengawasan wilayah, dan pengelolaan sumber daya memengaruhi kehidupan komunitas laut. Arsip mengenai hubungan Orang Laut dengan Kesultanan Palembang, catatan pejabat kolonial, hingga laporan mengenai kematian masyarakat Bajau pada 1952 memperlihatkan perubahan tersebut dari sudut pandang yang berbeda.
Pembahasan Orang Laut juga berkaitan dengan upaya memahami keragaman identitas masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan dalam arsip belum tentu sama dengan sebutan yang digunakan oleh komunitas itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian sejarah perlu memperhatikan asal-usul istilah, konteks pencatatan, serta suara masyarakat yang menjadi subjek sejarah.
Pameran ANRI memberikan kesempatan untuk melakukan pembacaan semacam itu. Arsip tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif masa lalu, tetapi juga sumber untuk merekonstruksi pengalaman kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan ruang dalam narasi sejarah.
Tentu saja, arsip kolonial memiliki keterbatasan. Sebagian besar dokumen dibuat oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan administrasi, pengawasan, atau pelaporan. Oleh karena itu, kehidupan Orang Laut yang terekam di dalamnya telah melalui sudut pandang pembuat arsip. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, dokumen-dokumen tersebut perlu dibandingkan dengan manuskrip, literatur, penelitian antropologi, dan pengetahuan yang diwariskan oleh komunitas itu.
Melalui arsip-arsip tersebut, pengunjung diajak melihat bahwa sejarah maritim tidak hanya berbicara tentang kapal besar, perdagangan antarpulau, atau kerajaan yang menguasai jalur pelayaran. Ada pula sejarah masyarakat yang menjadikan perahu sebagai rumah, laut sebagai halaman, dan pengetahuan pelayaran sebagai bekal untuk mempertahankan keberlangsungan hidup komunitasnya.*
Komentar