HERMAN Willem Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Timur pada 29 Januari 1807. Ia diberikan dua tugas penting oleh Raja Belanda Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, yakni mempertahankan wilayah Jawa agar tak jatuh ke tangan Inggris dan melakukan reformasi birokrasi, termasuk membenahi sistem administrasi, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih di Hindia Timur.

Menurut Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Djoko Marihandono, dalam disertasinya “Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811: Penerapan Instruksi Napoleon Bonaparte,” hingga saat kedatangan Daendels di Pulau Jawa, sistem administrasi pemerintahan di wilayah tersebut sangat lemah. Karena kelemahan itu, kehormatan dan kepentingan negara seringkali dikorbankan. Hal ini terlihat dari kondisi moral pegawai di berbagai dinas yang rusak akibat sistem administrasi yang ada.

Kelemahan lain para pejabat tinggi adalah sifat mudah menyetujui dan mudah mengalah. Sifat ini dianggap sebagai penghambat bagi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para pejabat berwenang.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang