UPAYA pemerintah pusat meredam pergolakan di Sumatra dan Sulawesi menemui jalan buntu. Pemerintah tak bisa memenuhi tuntutan para panglima daerah. Mereka juga tak mau berkompromi dengan tuntutannya, terutama pulihkan dwitunggal Sukarno-Hatta, ganti pimpinan TNI AD (KSAD Mayjen TNI A.H. Nasution diganti sebagai langkah pertama stabilisasi TNI), otonomi daerah yang luas, dan melarang komunisme yang hakikatnya berorientasi internasional.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang