KABAR penulisan ulang sejarah Indonesia oleh tim bentukan Kementerian Kebudayaan yang rencananya akan terbit pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada Agustus 2025 menuai pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah sejarawan, aktivis, dan akademisi menganggap buku babon sejarah nasional itu berpotensi menjadi polemik karena rawan digunakan sebagai alat legitimasi penguasa dan dikhawatirkan meminggirkan beberapa peristiwa sensitif terkait perempuan dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang