“Sekali lagi: Kalau saja seorang Belanda, sekali-kali tida koebiarkan bangsakoe memperboeat pesta demikian roepa didalam negri ini, jang lagi dalam koengkoengannja. Terlebih dahoeloe rajat jang terkoengkoeng itoe diberi kemerdikaan, baharoelah rajakan hari kemerdikaan kita sendiri!”

Anggota Komisi X DPR RI menuntut Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998.

Presiden B.J. Habibie mengecam kekerasan terhadap perempuan dan perkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Habibie menyampaikan permintaan maaf.

Kabinet presidensial yang dibentuk Presiden Sukarno tidak bertahan lama karena mendapat kritikan. Sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer yang memunculkan jabatan perdana menteri.

Amerika Serikat percaya dengan memperkenalkan budayanya kepada mahasiswa asing dapat meredam penyebaran komunisme. Namun, kontradiksi dengan diskriminasi yang membuat mahasiswa asing dari kelompok kulit berwarna menjadi minoritas di Amerika.

Terpilihnya Sukarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia tak dapat dilepaskan dari popularitasnya. Ia membentuk dirinya menjadi tokoh penting gerakan nasionalis sejak zaman kolonial Belanda dan semakin kuat di masa pendudukan Jepang.

Kolonialisme Inggris dianggap berperan dalam kemajuan beberapa negara bekas jajahannya. Namun, penjajahan yang menerapkan segregasi kelas dan kebijakan yang menguntungkan satu pihak memicu masalah di wilayah-wilayah koloni.

Butuh 30 tahun sejak merdeka untuk melahirkan buku “Sejarah Nasional Indonesia”. “Indonesia dalam Arus Sejarah” kemudian muncul menggantikan SNI yang kontroversial.

Konsep mencatat sejarah dalam naskah sudah ada sejak era Majapahit. Di masa kolonial, karya Raffles mendorong studi dan penulisan sejarah Nusantara.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut buku sejarah nasional yang tengah ditulis oleh tim bentukan Kementerian Kebudayaan terdiri dari 10 jilid. Pembahasannya dimulai dari sejarah awal Nusantara hingga pelantikan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, penulisan ulang buku sejarah nasional Indonesia untuk menghapus bias kolonial dan menekankan sejarah perspektif Indonesia atau Indonesia-sentris.

Menteri Fadli Zon menyatakan penulisan ulang sejarah takkan jadi sejarah resmi. Soal stigma “radikal” dan “sesat” kepada kalangan yang menolak bukanlah sikap kementeriannya.

Sejarah yang digunakan untuk meligitimasi kekuasaan telah meminggirkan peran perempuan dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Penulisan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah ditolak karena dikerjakan terburu-buru dan tidak transparan. Buku “sejarah resmi” ini dikhawatirkan menghasilkan tafsir tunggal, meminggirkan peran orang dan kelompok, serta menjadi legitimasi bagi rezim yang berkuasa.

Sejumlah aktivis dan sejarawan khawatir penulisan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah memicu lahirnya suatu tafsir tunggal yang dapat menjadi alat legitimasi penguasa dan berpotensi menghilangkan peristiwa sensitif di masa lalu.