PERDEBATAN soal penulisan ulang sejarah Indonesia yang rencananya akan diterbitkan dalam 10 jilid kembali dibahas di parlemen. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon beserta jajarannya hadir dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Senin (26/5/2025) dengan agenda memberi sejumlah penjelasan dan klarifikasinya. Salah satunya, buku baru sejarah Indonesia itu bukan berlabel sejarah resmi.
Menteri Fadli Zon memaparkan bahwa buku sejarah Indonesia yang baru itu akan mengisi kekosongan selama beberapa waktu terakhir. Menurutnya, sejak diterbitkannya enam jilid buku “babon” Sejarah Nasional Indonesia edisi pemutakhiran oleh R.P. Soejono dan R.Z. Leirissa, belum ada lagi buku pegangan sejarah nasional yang meng-update peristiwa sejarah di masa pasca-Reformasi seperti masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi dari dari era Pak Habibie sampai hari ini belum pernah ditulis. Belum ada pemutakhiran meskipun itu terbit terakhir 2008. Jadi tidak ada eranya Ibu Megawati, eranya Pak (SBY), eranya Pak Jokowi apalagi. Eranya Gus Dur juga belum ada itu. Terakhir (sejarah) pemilu 1997. Jadi pemilu 1999, 2004 tidak ada soal siapa yang menang, siapa yang jadi presiden, itu tidak ada. Jadi memang sudah lama kita tidak membuat buku sejarah. Buku Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2008 lebih topical tapi baru dicetak 2012,” terang Menteri Fadli dalam raker yang ditayangkan terbuka via akun Youtube TVR Parlemen, Senin (26/5/2025).
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
