Kapten KNIL Julius Tahija akhirnya berhenti menjadi staf dari Jenderal Simon Hendrik Spoor, Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia. Pahlawan Pertempuran Saumlaki di Perang Dunia II ini lalu belajar administrasi ke Departemen Keuangan. Setelahnya, Tahija diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Maluku Selatan. Dirinya hadir dan dapat jatah berpidato dalam Konferensi Malino pada 16-22 Juli 1946.

“Saya mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi kembali ke sistem pemerintah Hindia Belanda karena terlalu sentralistis. Saya menekankan bahwa Indonesia merdeka akan tetap membina hubungan khusus dengan Belanda,” kata Julius Tahija dalam Melintas Cakrawala.

Baca juga: Upaya Berarti di Saumlaki

Kala itu perang antara Indonesia dengan Belanda masih terjadi. Belanda tentu sangat ingin menguasai kembali bekas wilayahnya, Hindia Belanda yang telah menjadi Indonesia.

Setelah Konferensi Malino dan Denpasar, Negara Indonesia Timur (NIT) terbentuk November 1946 dan kemudian Tahija menjadi wakil Maluku lagi. NIT beribukota di Makassar, memaksa Tahija harus menetap di sana. Apalagi dia mendapat jabatan penting di negara federal itu.

“Secara berturut-turut saya menjabat Menteri Penerangan, Menteri Sosial dan Menteri Ekonomi,” aku Julius Tahija.

Tahija termasuk menteri termuda di dalam kabinet NIT. Usianya di tahun 1946 saja masih 30 tahun. Tapi ada yang lebih muda darinya. Perdana Menteri Anak Agung Gde Agung masih sekitar 26 tahun.

Baca juga: Jalan Hidup Perdana Menteri Negara Indonesia Timur

Selain pernah jadi pejabat NIT, Tahija juga pernah menjadi perwakilan di Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) alias badan negera-negara federal yang berkordinasi dengan Belanda dan Indonesia. Di masa inilah Tahija menyempatkan diri ke ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta, dengan menumpang pesawat PBB. Tahija berangkat bersama Jean, istrinya.

Setelah kota Yogyakarta diserang dan diduduki tentara Belanda pada 19 Desember 1948 dalam apa yang dikenal sebagai Agresi Militer II, para Menteri NIT di Makassar ramai-ramai mengundurkan diri sebegai bentuk protes terhadap Belanda. Para pejabat NIT bahkan menuntut pembebasan Sukarno-Hatta yang ditawan tentara Belanda. Setelah Pengakuan Kedaulatan RI oleh Belanda pada 27 Desember 1949, Tahija masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Baca juga: Sebuah Usaha Mengenal Sultan Hamengku Buwono IX

“Saya disumpah oleh Hamengkubuwono IX, Sultan Yogyakarta, sebagai pejabat staf di bawah koordinasi Kolonel Simatupang. Tugas pertama saya, selain tugas-tugas logistik, adalah bergabung dengan tim pengadaan persenjataan,” kata Tahija.

Di TNI, Tahija mendapat pangkat lebih tinggi, yakni letnan kolonel. Dua tingkat lebih tinggi dari pangkat kapten yang disandangnya di Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL). Dengan demikian, pangkat Tahija cukup tinggi di TNI lantaran para kepala staf angkatan di TNI hanya berpangkat kolonel.

Dengan pengalaman luas di KNIL, Tahija pada 1950 dipercaya ikut menangani perpindahan anggota KNIL ke TNI. Tugas tersebut terbilang sulit. Tak semua anggota KNIL asal Ambon mau bergabung dengan TNI. Terlebi antara Oktober 1945-pertengahan 1946 ada pembantaian orang-orang Ambon. Maka, menurut arsip Kabinet Perdana Menteri  RI Yogyakarta nomor 82, ada anggota-anggota KNIL Ambon yang memandang Tahija terlalu opurtunis dengan menjadi perwira TNI.

Baca juga: Corputty Menyerah Tapi Malah Ditembak

Entah karena ada serangan itu atau bukan, yang pasti Tahija menjadi TNI hanya sampai tahun 1951. Setelah keluar dari TNI, dia bekerja di Caltex Pacific Indonesia. Caltex merupakan perusahaan minyak Amerika Serikat (AS) yang –merupakan kongsian dua perusahaan minyak AS, Standard Oil Company of California (Socal) dan Texaco– sejak awal beroperasi di Riau.

“Socal dan Texaco, melalui kemitraan mereka di Caltex, menemukan minyak di Indonesia sebelum Perang Dunia II, namun pengembangan ekstensif atas penemuan tersebut tertunda hingga terjadinya perang. Eksplorasi dan pengembangan berlangsung di bawah pemerintahan Belanda hingga tahun 1948 ketika Indonesia mencapai kemerdekaan. Caltex terus melanjutkan revolusi dan menjadi andalan ekonomi utama negara yang baru merdeka ini. Namun, pada akhir tahun 1950an dan awal tahun 1960an, iklim politik memburuk. Nasionalisasi industri minyak, termasuk Catlex, diputuskan. Meski demikian, Caltex berhasil melanjutkan operasinya, bekerja dari hari ke hari. Caltex memberikan kehadiran Amerika yang dapat diterima di Indonesia, dan merupakan sumber pemasukan devisa dalam jumlah besar yang sangat diperlukan untuk mempertahankan dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Pengakuan Pemerintah Amerika Serikat terhadap peran penting Caltex di Indonesia diwujudkan ketika Presiden Kennedy menunjuk utusan khusus Presiden, Gubernur Wyatt, untuk menggunakan jasa baiknya menyelesaikan masalah sulit nasionalisasi dalam negosiasi menjelang penandatanganan kontrak kerja CPI tahun 1963,” kata Kongres dan Senat AS dalam Multinational Corporations and United States Foreign Policy: Hearings, Ninety-third Congress [Ninety-fourth Congress, Second Session.

Baca juga: CIA, PRRI, dan PSI

Uniknya, Tahija bekerja di Caltex tanpa kontrak tertulis. Kendati begitu, posisinya lumayan penting sebagai asisten dari Managing Director, yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan yang beroperasi di Indonesia tersebut. Belakangan, Tahija menjadi salah satu pemimpin juga di sana. Selain dengan Caltex Indonesia, Tahija juga terkait dengan Freeport Indonesia dan Bank Niaga.