MERASA ada yang salah dengan daftar nama calon anggota perempuan Dewan Rakyat (Volksraad) yang diusulkan Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVV), Nyonya Datoe Toemenggoeng langsung mengeluhkannya. Daftar itu hanya memuat nama calon yang merupakan perempuan kulit putih.

Nyonya Toemenggoeng kemudian mengusulkan agar VVV mencalonkan juga perempuan-perempuan dari berbagai organisasi perempuan Indonesia. Tapi, usulan itu tak didengar. Nyonya Datoe Toemenggoeng keluar dari VVV tak lama kemudian.

Ketidakpedulian pimpinan VVV menunjukkan adanya ambivalensi dalam sikap dan perjuangan perempuan Belanda terhadap hak pilih perempuan di negeri jajahan. Meski berupaya memperjuangkan hak pilih perempuan, di saat bersamaan mereka memandang rendah perjuangan perempuan Indonesia.

Hal itu terlihat dari pandangan pemimpin VVV Nyonya M. Nittel-de Wolff van Westerode dalam tulisannya di tahun 1917, “Doel en Atreven van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht”. Menurutnya, seperti dikutip Elsbeth Locher-Scholten dalam Women and the Colonial State, “Jika 'orang pribumi yang tidak berpendidikan' memperoleh hak politik, apa lagi wanita Eropa yang terpelajar?”

Pandangan rasis juga terlontar dari anggota terhormat VVV Ny. M. Stibbe-Knoch. Ketika berdebat untuk calon anggota Volksraad tahun 1934, dia mengatakan bahwa perempuan pribumi tidak berpendidikan sehingga menjadi anggota Dewan Rakyat adalah hal yang sulit.

Dalam beberapa kesempatan, mereka kerap menyebut diri sebagai penyelamat peradaban. Maka ketika merespon realita adanya perempuan pribumi yang maju, semisal Kartini, mereka pasti menitikberatkan pada pendidikan Barat dan perempuan Eropa yang jadi sahabat pena Kartini, bukan pada pemikiran Kartini. Para feminis Eropa berpendapat, perempuan pribumi terbelakang karena pemikirannya didominasi agama dan adat.

Hal itu menyalahi realita kala itu bahwa sudah banyak perempuan pribumi mengenyam pendidikan tinggi dan berprofesi sebagai guru, dokter, atau pengacara serta aktif dalam gerakan perempuan. Beberapa perempuan pribumi bahkan berpendidikan lebih tinggi ketimbang anggota VVV. Maria Ulfah, misalnya, dengan gelar sarjana di bidang hukumnya dari Universitas Leiden jelas membuatnya berpendidikan lebih tinggi dari Cornelia Metzer, anggota perempuan pertama Volksraad asal VVV, yang hanya mengenyam sekolah guru.

Menurut Elsberth, penyataan dan sikap para feminis Eropa menunjukkan adanya prasangka rasial dan pemeliharaan prestis orang kulit putih. “Wanita Eropa yang progresif dalam perilaku mereka di satu sisi menunjukkan sikap kolonial. Meskipun secara eksplisit mereka tidak membatasi hak pilih hanya untuk perempuan Eropa, pernyataan dan argumentasi mereka meninggalkan sedikit ruang untuk hak perempuan Indonesia,” tulis Elsbeth.

Pandangan dan sikap para feminis Eropa itu datang dari minimnya pengetahuan mereka terhadap perempuan pribumi. Di sisi lain, mereka sangat berani menyimpulkan. Hasilnya, mereka membuat kesimpulan amat sembrono yang menjadi dasar tindakan mereka.

Alhasil, sikap berat sebelah kerap mengiringi perjuangan mereka. Sikap berat sebelah itu antara lain ditunjukkan saat VVV mengajukan usulan anggota Dewan Rakyat. Lantaran mendapat protes dari Nyonya Datoe Toemenggoeng, yang merupakan pribumi, VVV tak mau mendengar. Sehingga, Nyonya Datu pun keluar. “(Keluarnya Datu Tumenggung, red.) mungkin karena perbedaan pendapat antara dia dan anggota VVV tentang posisi perempuan Indonesia dalam VVV,” tulis Elsbeth.

Hubungan Tegang dengan Gerakan Perempuan Indonesia

Sejak bersatu di Kongres Perempuan Indonesia (KPI), gerakan perempuan Indonesia tak pernah ambil pusing dengan keberadaan VVV. Hubungan kedua organisasi perempuan itu sangat berjarak. “Kebanyakan anggota VVV memandang rendah saudari pribumi yang dianggap kurang tercerahkan. Cara pandang mereka pun sangat konservatif, mencerminkan masyarakat Eropa di Hindia pada akhir 1920-an dan 1930-an,” kata Susan Blackburn dalam Women and the State in Modern Indonesia.

Terlepas dari progresifnya feminisme di Eropa, feminisme di Hindia-Belanda yang dijalankan para feminis Belanda masih rasis. Sebagian karena para feminis bagian dari sayap kanan politik kolonial. Pemimpin VVV berafiliasi dengan Vaderlandsche Club (VC), partai sayap kanan ultra-konservatif yang mayoritas anggotanya pro pemerintah kolonial.

Hal itu membuat hubungan VVV dan gerakan perempuan Indonesia terus tegang karena sebagian anggota KPI adalah sayap organisasi nasionalis. Pada 1928, VVV tak bisa menghadiri Kongres Wanita Indonesia pertama meski amat ingin hadir. Penyelenggara kongres tidak menghendaki kehadiran perwakilan VVV.

Ketua VVV Sophie van Overveldt-Biekart amat menyayangkan penolakan itu. Menurutnya, gerakan perempuan Indonesia bisa belajar dari organisasi perempuan Eropa karena mereka merasa lebih berpengalaman terkait pergerakan perempuan.

“Sejalan dengan partai politik Eropa konservatif, feminis kolonial Belanda menampilkan dirinya terlibat penuh dalam proyek kolonial…. Dengan demikian tidak ada alasan sama sekali untuk solidaritas perempuan,” tulis Elsbeth.