INSTITUSI Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah terguncang. Sejumlah jenderal polisi atas perintah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, petinggi partai politik, pengusaha, pemimpin media massa, hingga aktivis. Selain diberhentikan secara tidak hormat, para jenderal polisi pelaku penyadapan terancam pidana makar dengan hukuman maksimal hukuman mati.
Kasus penyadapan pernah bikin heboh pada masa Presiden Habibie. Ketika Habibie menggantikan Soeharto, muncul desakan kuat untuk mengadili Soeharto. Untuk itulah Habibie menugaskan Jaksa Agung Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad Ghalib mengusut perkara Soeharto.
“Di era Presiden B.J. Habibie, masalah Pak Harto memang terus menerus mencuat ke permukaan. Menjadi bulan-bulanan opini publik. Pelbagai pemeriksaan dilakukan. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Pemeriksaan sudah berlangsung terus-menerus, namun hasil penyelidikannya belum juga rampung sementara berkembang pemikiran untuk menyelesaikan kasus Pak Harto,” sebut Dewi Ambar Sari dan Lazuardi Adi Sage dalam Pak Harto Habis Manis Sepah Dibuang: Percik Pengkhianatan dan Hujatan.
Pada 9 Desember 1998, Ghalib menginterogasi Soeharto selama tiga jam. Celakanya, entah dari mana, pembicaraan telepon antara Ghalib kepada Habibie yang melaporkan soal pemeriksaan Soeharto bocor ke publik. Isi transkripnya dimuat oleh Majalah Panji Masyarakat, Edisi 17 Februari 1999. Berikut ini cuplikan kutipan pembicaraannya.
“Kalau Bapaknya [Soeharto] berapa jam?” Habibie menanyakan durasi pemeriksaan Soeharto kepada Ghalib.
“Tiga jam lebih,” jawab Galib.
“Ya udah, cukup,” kata Habibie.
“Iya, tapi kan kalau cuma dua jam juga nanti orang, wah, sandiwara apa lagi nih,” kata Ghalib.
Setelah rilis ke media massa, transkrip percakapan Habibie-Ghalib itu menggemparkan publik. Rekaman pembicaraan itu beredar dalam bentuk kaset. Dari pembicaraan itu, orang menyimpulkan bahwa Habibie telah disadap. Selain itu, Habibie disebut setengah hati menyelesaikan proses hukum terhadap Soeharto. Kecaman bertubi-tubi pun dialamatkan kepada pemerintahan Habibie.
“Memang, penyadapan telepon itu menjadi delik aduan dan tidak dibenarkan hukum. Tetapi, di situlah ada hikmah yang bisa diketahui masyarakat luas, kalau selama ini masyarakat menganggap pemeriksaan Soeharto bohong-bohongan, sekarang terkonfirmasi,” kata Amien Rais, tokoh Reformasi yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), dalam Bali Post, 22 Februari 1999.
Habibie dan Ghalib membantah pemberitaan Panji Masyarakat maupun kaset rekaman suaranya yang beredar luas. Namun, Habibie dalam beberapa kesempatan memperlihatkan sikap mendua, tidak membenarkan tetapi tidak menampik. Menurutnya, penyadapan hanya boleh dilakukan oleh intelijen ABRI atas seizin dari Panglima ABRI. Di luar itu, penyadapan adalah perbuatan melanggar hukum yang tak bisa ditoleransi.
“Bagaimana kita melaksanakan demokrasi, bagaimana kita melaksanakan reformasi, bagaimana bisa meningkatkan kualitas yang esensial, kalau yang begini kita toleransi,” kata Habibie di depan Keluarga Besar Korps Pembangunan Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Bali Post, 24 Februari 1999.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menolak tegas bila ABRI dikaitkan dengan isu penyadapan Presiden Habibie. Menurutnya, kemampuan sadap-menyadap bukan hanya dimiliki lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun ABRI.
Wiranto memastikan alat-alat penyadapan dijual bebas di Singapura dan Hong Kong. Badan Intelijen ABRI (BIA) tidak pernah diinstruksikan untuk menyadap percakapan pejabat negara.
“BIA tidak ada instruksi, tekad atau itikad sama sekali untuk mengadakan penyadapan terhadap pejabat negara. Ini supaya ada klarifikasi karena ada kecenderungan seakan-akan tuduhan bahwa intelijen ABRI-lah yang perlu dicurigai,” tandas Wiranto.
DPR menuntut klarifikasi Habibie. Meskipun kasus penyadapan ini dianggap sebagai skandal, beberapa anggota fraksi memberikan dukungan moral kepada Habibie. Andi Mattalatta, ketua Fraksi Karya Pembangunan, mengatakan bahwa pemanggilan Habibie ke DPR belum diperlukan. Alasannya, dalam pembicaraan itu tidak terlontar ucapan atau perintah dari Presiden Habibie kepada Jaksa Agung Andi Ghalib untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Soeharto.
“Penyadapan ini pasti ada tujuan politisnya, yakni ingin menjatuhkan Habibie. Kan tidak fair kalau begitu caranya dan sangat berbahaya jika para penyadap ini nanti jadi presiden. Bisa jadi, semua gerak-gerik rakyat akan diinteli, sehingga kita tidak punya kebebasan lagi,” ujar Andi Mattalatta dalam Majalah Parlementaria, No. 26, 1999.
Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana dalam Dari Soekarno sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik Penguasa menyebut penyadapan ini semakin membuktikan bahwa upaya Habibie untuk menyelidiki kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Soeharto betul-betul sandiwara belaka. Bantahan Habibie tidak punya makna apa-apa, terlebih setelah terbukti bahwa suara dalam rekaman tersebut memang suara Habibie dan Ghalib.
“Pihak-pihak tertentu tatkala itu mendesak supaya DPR segera meng-impeach Habibie karena pelanggaran TAP MPR yang dilakukannya,” tulis Tjipta Lesmana.
Soeharto sendiri tidak tersentuh proses hukum atas kasus-kasus yang menjeratnya. Faktor kesehatan menjadi alasan ditangguhkannya pemeriksaan terhadap Soeharto. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terbit pada 11 Oktober 1999. Soeharto urung dimajukan ke pengadilan.
“Rekaman pembicaraan telepon yang diduga antara Habibie dan Ghalib, tampaknya menunjukkan bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh akan penyelidikan tersebut, dan bahwa Soeharto malah mendorong agar mencegah kemungkinan orang lain main hakim sendiri. Dan tak heran pula jika penyelidikan Ghalib tidak menghasilkan bukti bahwa Soeharto memperoleh kekayaan lewat cara-cara yang tidak benar,” sebut sejarawan Robert Elson dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik.
Penyadapan terhadap Habibie dilakukan dengan cara menyembunyikan mikrofon kecil yang dipasang di ruang kerja kepresidenan. Hingga Habibie lengser dari jabatan presiden, pelaku penyadapan tidak terungkap.
Sementara itu, skandal penyadapan Habibie membuat Panji Masyarakat diburu pembeli. Setelah terbit, majalah ini diborong habis sehingga harus dicetak ulang. Kabarnya, Wakil Pemimpin Umum Panji Masyarakat Uni Zulfiani Lubis sampai dijemput paksa ke Mabes Polri.
Namun, siapa narasumber yang membocorkan rekaman percakapan itu tak pernah dibeberkan. “Saya tidak bisa memberitahukannya, sebab ini berkaitan dengan kode etik jurnalistik,” katanya seperti dikutip Bali Post, 22 Februari 1999.
Kasus penyadapan Habibie masih misteri. Siapa pelakunya, sampai saat ini tidak terungkap. Hingga 27 tahun berselang, kasus penyadapan terjadi lagi terhadap Presiden Prabowo yang dilakukan oleh petinggi Polri.*
Komentar