DARI putusan Mahkamah Konstitusi (MK), lalu Mahkamah Agung (MA), bola panas soal polemik ijazah SMA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berada di parlemen. Pada Rabu (11/11/2026), 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR, meski dalam hitungan jam kemudian, Wapres Gibran disebutkan memilih mundur dari jabatannya.
Sebelumnya, 10 September 2026, aktivis hukum yang juga mantan wakil menteri Hukum dan HAM (2011-2014) Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan soal keabsahan ijazah Wapres Gibran ke MK. Setelah serangkaian persidangan, pada 6 Oktober 2026 MK mengeluarkan Putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang hasilnya tidak bisa menerima gugatan Denny Indrayana cs., namun MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wapres Gibran memiliki ijazah yang bisa jadi dasar penyetaraan pendidikan tamat SMA atau sederajat.
Lantas pada 30 Oktober 2026, MA mengeluarkan Putusan 742 K/PTUN/2026 yang mengabulkan kasasi atas pengajuan dari H.M. Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen). Subhan Palal mengajukan kasasi atas gugatannya yang ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 21 Mei 2026. MA dalam putusannya membatalkan putusan PTUN dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wapres Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelumnya, di tengah masih berkobarnya kebakaran hutan di berbagai tempat dan unjuk rasa mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat sipil terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, isu soal ijazah Wapres Gibran terkesan masih landai dibicarakan parlemen. “Kobarannya” baru tampak tak lama pasca-gegernya kasus penyadapan oleh beberapa jenderal polisi, termasuk eks-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terhadap sekitar 6.000 nomor telepon, termasuk Presiden Prabowo.
Tepat di Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan soal kabar bahwa Wapres Gibran menyatakan niatnya untuk mundur kepada presiden. Di hari yang sama pasca-rapat paripurna DPR, muncul pendapat anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yanuar Arif Wibowo yang disuarakan lewat poster, “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”.
Akan tetapi tak lama setelah delapan fraksi “berjamaah” menyampaikan HMP, Wapres Gibran memutuskan mundur. Pada Kamis (12/11/2026) pagi, Wapres Gibran pergi ke MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dan diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Dalam sejarah politik Indonesia, belum pernah ada satupun wapres yang di-impeach atau dimakzulkan. Satu-satunya wapres yang pernah mundur adalah Mohammad Hatta, pada 1 Desember 1956 pasca-perbedaan pandangan politik dengan Presiden Sukarno dan penolakannya terhadap gagasan Demokrasi Terpimpin.
Namun, tidak dengan negara-negara lain. Di negara seperti Amerika Serikat (AS) yang demokrasinya besar, parlemen permah beberapa kali megajukan pemakzulan terhadap wapres. Namun belum ada satupun wapres yang berhasil dimakzulkan atau dipaksa mundur dari jabatannya. Berikut beberapa wapres AS yang pernah coba dimakzulkan.
Andrew Johnson
Lahir di Raleigh, North Carolina pada 29 Desember 1808, Johnson menapaki karier politiknya dari Negara Bagian Tennessee dan kemudian ke DPR-nya AS. Namanya muncul jadi cawapres presiden petahana Abraham Lincoln untuk periode keduanya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 1864 setelah wapres sebelumnya, Hannibal Hamlin, terkendala masalah kesehatan. Pasangan Lincoln-Johnson menang mudah dari lawannya, George B. McClellan-George H. Pendleton di saat Lincoln dan pasukan Serikat sudah berada di atas angin dari pasukan Konfederasi di Perang Saudara AS (1861-1865).
Namun, tak lama setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 4 Maret 1865, Senator Negara Bagian Massachusetts Charles Sumner mencoba membujuk para anggota DPR untuk mengajukan pemakzulan terhadap Johnson. Alasan moral jadi dasarnya, Wapres Johnson dianggap mabuk saat pelantikan presiden dan wapres.
“Siang itu Andrew Johnson memasuki ruang Senat di Gedung Capitol untuk dilantik sebagai wapres. Setelah wapres terdahulu, Hamlin, pidato, giliran Johnson mendapat mimbar. Ia tak mampu mengontrol diri hingga membuat hadirin cemas. Ucapannya tak terdengar jelas, pesan yang disampaikan terbata-bata dengan nada suara serak dan melantur. Orang-orang yang menyaksikan menyimpulkan bahwa wapres mereka mungkin sedang sakit, mabuk, atau bahkan keduanya,” tulis Chester G. Hearn dalam The Impeachment of Andrew Johnson.
Johnson memang sedang sakit beberapa hari sebelum dilantik. Ia banyak menenggak minuman brandy untuk penenang sepanjang perjalanannya ke Washington jelang dilantik. Presiden Lincoln pun merasa malu dan menginstruksikan para bawahannya agar tidak membiarkan Wapres Johnson bicara di luar ruangan supaya tak terekspos media massa kendati kemudian tetap bocor juga ke khalayak.
“Charles Sumner begitu marah sampai ia mengusulkan agar wapres segera dimakzulkan. Tetapi karena DPR sedang tidak dalam sesi, ia beralih mengumpulkan kaukus Senat Fraksi Republik untuk membahas resolusi menggugat agar Johnson mundur. Para koleganya tak setuju. Mosi Sumner memang gagal namun kalangan Radikal (di Partai Republik) tak membuat Johnson lupa akan insiden itu,” tambahnya.
Kelak ketika Johnson sudah menggantikan mendiang Lincoln sebagai presiden, pada 1868 Johnson justru dimakzulkan. Dia dianggap melanggar Undang-Undang Masa Jabatan dengan memecat Menteri Perang Edwin M. Stanton tanpa persetujuan Senat AS. Pun begitu pada pengambilan suara di Sidang Pemakzulan Presiden Johnson, 26 Mei 1868, hasilnya 35 suara menyatakan bersalah dan 19 tidak bersalah. Hasilnya kurang satu suara saja untuk mendongkel Johnson dari kursi AS 1 karena butuh 36 suara bersalah.
Schuyler Colfax
Dari jurnalis ke politikus. Colfax yang lahir di New York pada 23 Maret 1823 masuk ke politik dari Partai Whig. Ia kemudian beralih ke Partai Republik sebagai anggota DPR dari Negara Bagian Indiana. Pada Pilpres AS 1868, Colfax maju jadi cawapres mendampingi capres Jenderal Ulysses S. Grant dan menang mudah lantaran Jenderal Grant adalah pahlawan Perang Saudara AS.
Namun, dalam Skandal Crédit Mobilier, sebuah kasus korupsi, suap, dan penipuan kontrak pembangunan proyek jalur kereta api transkontinental (1864-1867), nama Colfax turut muncul hingga diduga terlibat. Namanya terkuak dalam penyidikan bersama tiga nama anggota DPR dan lima anggota Senat.
“Fernando Wood anggota DPR dari Partai Demokrat yang mewakili New York, pada 1873 mulai membahas pengajuan resolusi pemakzulan kepada Komite Yudisial terhadap Wapres Colfax, terutama dengan terungkapnya deposit misterius lain kepadanya,” ungkap David Haward Bain dalam Empire Express: Building the First Transcontinental Railroad.
DPR AS kemudian sampai menindaklanjutinya kasusnya. Namun dalam pengambilan suara soal potensi apakah kemudian akan diajukan pemakzulan ke Senat, hanya 105 yang setuju sementara 109 lainnya menolak. Selain karena proses pengajuan pemakzulannya hanya berjarak beberapa pekan sebelum masa jabatan wapresnya habis, pihak-pihak yang menolak punya alasan lain.
“Wapres Schuyler Colfax, terungkap ikut terlibat dalam skandal suap Credit Mobilier, tetapi ia lolos (dari pemakzulan) karena keterlibatannya terjadi sebelum ia menjadi wapres,” tulis David E. Kyvig dalam The Age of Impeachment: American Constitutional Culture Since 1960.
Dick Cheney
Richard Bruce ‘Dick’ Cheney yang lahir di Lincoln, Nebraska pada 30 Januari 1941, mulai masuk ke politik praktis sebagai anggota DPR pada 1978 dengan kendaraan Partai Republik. Satu dekade berselang, ia masuk ke eksekutif sebagai menteri pertahanan di kabinet Presiden George H.W. Bush. Ia mendampingi capres George W. Bush sebagai cawapres di Pilpres AS 2000 dan menang tipis dari lawannya, pasangan Al Gore-Joe Lieberman dari Partai Demokrat.
Sekitar enam tahun pasca-Peristiwa 9/11 dan dimulainya Perang Terorisme Global (2001-2021) di Irak dan Afghanistan, anggota DPR dari Partai Demokrat Dennis Kucinich mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Wapres Cheney. Anggota DPR dari Negara Bagian Ohio itu menyematkan tiga poin utama dalam resolusinya: manipulasi ancaman senjata pemusnah massal di Irak sebagai justifikasi invasi, manipulasi relasi antara Irak dan kelompok Al-Qaeda, dan ancaman agresi terhadap Iran.
Ketika pengajuan resolusinya diabaikan mayoritas anggota DPR, Kucinich mengajukannya lagi pada 6 November 2007. Meski kemudian resolusinya diterima oleh ketua Komite Yudisial John Conyers, resolusinya tak jua diajukan ke rapat-rapat DPR. Wapres Cheney yang mendengar itu hanya menertawakan dan mencemooh Kucinich.
“Belakangan saya dengar bahwa Komite Yudisial ingin mengajukan resolusi dari bedebah Dennis Kucinich terhadap saya. Memangnya mereka siapa? Tidakkah orang-orang parlemen itu sadar bahwa pada akhirnya mereka bekerja untuk saya? Mungkin saya harus mengerjai Kucinich untuk memeriksa detail pajaknya atau mengirimnya dengan tiket satu arah ke Gitmo (Penjara Guantanamo, red.). Itu bisa jadi peringatan buat Conyers dan yang lain soal pemakzulan ini,” cela Cheney dalam catatan harian pribadinya yang dikutip Stuart Kresiman dalam Dick Cheney’s Diary.
Resolusi Kucinich memang kemudian didukung 27 anggota Kongres (DPR dan Senat). Namun kemudian hanya diajukan ke Komite Yudisial lalu dipetieskan.
“Bahkan beberapa dukungan dari anggota (partai) Republik di Kongres terhadap lawan partisan mereka gagal mendapatkan perolehan suara yang cukup untuk membawa resolusi itu ke sidang pemakzulan; justru resolusinya dikirim ke Komite Yudisial, di mana Conyers ketuanya menyimpannya agar tidak keluar lagi,” sambung Kyvig.
Kamala Harris
Tampil sebagai wapres perempuan berdarah Afrika dan Asia pertama, sosok kelahiran Oakland, California pada 20 Oktober 1964 ini maju jadi cawapres dari Partai Demokrat mendampingi capres Joe Biden dalam Pilpres 2020. Lawannya, petahana Donald-Trump-Mike Pence, kalah dan Harris dilantik jadi wapres AS ke-49.
Namun baru setahun menjabat, Harris diterpa pengajuan resolusi pemakzulan dari anggota DPR dari Partai Republik Lauren Boebert pada 24 September 2021. Salah satu poin resolusi pemakzulannya adalah karena dukungan Wapres Harris terhadap penarikan pasukan AS dari Afghanistan.
“Politikus sayap kanan Lauren Boebert dari (negara bagian) Colorado, mendesak resolusi memakzulkan Wapres Kamala Harris karena mendukung keputusan Presiden Joe Biden untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan, namun resolusinya gagal. Resolusinya hanya disalurkan ke Komite Yudisial di hari yang sama tanpa tindak lanjut,” ungkap William K. Bolt dan Scoff Kaufman dalam Impeachment in U.S. History.
Dua tahun berselang, Boebert bersama Mary Miller turut mendukung resolusi lain yang diajukan anggota DPR dari koleganya di Partai Demokrat, Andy Ogles. Poin utama resolusi yang diajukan Ogles pada 12 Juni 2023 itu soal masalah keamanan di perbatasan AS-Meksiko.
“Akan tetapi pengajuannya kandas ketika delapan kolega Partai Republiknya justru bergabung dengan semua anggota DPR Partai Demokrat untuk menolak pengajuannya. Pengajuan (resolusi) berikutnya pada 2024 juga gagal. Pada resolusi 2024, Ogles memasukkan poin baru karena dianggap gagal menjalankan Amandemen ke-25 dan oleh karenanya dianggap melukai kepercayaan publik karena sudah sangat jelas bahwa (Presiden) Joe Biden secara mental dan fisik sudah tidak lagi laik menjabat presiden,” tandas Bolt dan Kaufman.*
Komentar