MOMENTUM tidak datang dua kali. Maka, orang yang mendapatkannya semestinya bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Orang yang bisa memanfaatkan momentum niscaya akan beruntung ketimbang bila dia menyia-nyiakan momentum yang dimilikinya.

Momentum itulah yang tak ingin disia-siakan Komandan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) Brigjen TNI Sudirman (1913-1993) ketika mendapat kesempatan pergi haji pada tahun 1964. Pada tahun tersebut, mantan guru yang paham perkara agama sejak muda ini usianya sudah lebih dari 50 tahun. Artinya, Brigjen Sudirman yang masuk ketentaraan di zaman pendudukan Jepang ini akan pensiun dari kemiliteran beberapa tahun lagi.

Brigjen Sudirman yang ayah dari mantan Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman ini pun berangkat haji. Menurut Totok Djuroto dalam Perjalanan Panjang Seorang Dai, K.H. Bey Arifin dalam Biografi, Brigjen Sudirman ke Makkah dalam rombongan jamaah yang berangkat tanggal 25 Maret 1964. Mereka tidak naik pesawat seperti “Bapak Intelijen” Kolonel Zulkifli Lubis, tetapi masih naik kapal laut.

“Kebetulan salah satu dari yang sedikit itu, yang sekapal dengan kami, terdapat Letnan Jenderal Sudirman, ayah mayor jenderal Basofi Sudirman,” catat Misbach Yusa Biran dalam Kenang-kenangan Orang Bandel.

Mereka naik kapal KM Ambulombo milik PT Arafat,. Usia kapal ini sudah lumayan tua karena sudah berlayar dari tahun 1936.

Dalam rombongan Brigjen Sudirman ada imam tentara Bey Arifin, sineas Drs. Asrul Sani dan Misbach Yusa Biran, dan pastinya dokter yang bertugas di kapal. Asrul Sani dan Misbach pergi haji setelah dilibatkan dalam pembuatan film tentang haji Indonesia. Bey Arifin mengenal Sudirman karena keduanya sama-sama pernah bertugas di Jawa Timur. Sudirman pernah menjadi panglima Tentara dan Teritorium V Brawijaya.

Mereka tiba di Mekah setelah berhari-hari pelayaran. Semasa di tanah suci, mereka menjalankan rukun-rukun haji. Sementara, film yang digarap Misbach terus berjalan di sana.

“Ternyata dalam perjalanan haji tahun itu, Bapak Brigjen Sudirman sendiri yang memimpinnya. Selain jemaah dari seluruh daerah Indonesia, para tentara yang berangkat bersama Bey Arifin itu,” sambung Totok Djuroto.

Beberapa bulan menjalankan ibadah haji, Brigjen Sudirman dan yang lainnya lalu kembali ke Indonesia dengan kapal yang sama. Brigadir Jenderal Haji Sudirman lalu bertugas lagi seperti biasa di Seskoad Bandung. Namun, kala itu situasi politik di Indonesia telah memanas.

Sekira setahun kemudian, G30S meletus dan PKI dihancurkan. Setelahnya, Sukarno dilengserkan dari kursi kepresidenannya. Keadaan di Indonesia pun nyaris berubah total. Dalam konteks Perang Dingin yang masih panas, pendulum Indonesia berubah cenderung ke Blok Barat pimpinan Amerika Serikat.

Brigjen Sudirman sendiri ikut terdampak meski tidak sampai membahayakan diri dan keluarganya. Dalam Angkatan Darat, meski secara usia Brigjen Sudirman termasuk paling senior, posisi puncak Angkatan Darat yang ditinggalkan Letjen TNI Ahmad Yani –yang dibunuh dalam penculikan jenderal oleh G30S– tak pernah jatuh padanya. Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto menyebut Brigjen Sudirman adalah jenderal senior yang mengkhawatirkan bagi Soeharto karena usianya. Soeharto yang dimaksud merupakan panglima Kostrad yang kemudian menjadi pengganti mendiang Jenderal Yani, lalu menggantikan Sukarno sebagai presiden.

Brigjen Sudirman lantas ditunjuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dari 1966 hingga 1970. Dari 1973 hingga 1978, dia kembali menjadi anggota DPR. Dengan posisi itu, Jenderal Soeharto lebih mudah mengawasi dan mengendalikan Brigjen Sudirman.

Soeharto tahu betul bila Brigjen Sudirman jauh lebih terpelajar daripada dirinya. Sudirman termasuk jenderal terpelajar dan kritis. Seskoad yang pernah dipimpin Sudirman merupakan tempat diskusi para perwira penting maupun potensial Angkatan Darat. Di masa kepemimpinan Brigjen Sudirman, Seskoad punya wakil komandan Brigadir Jenderal Soewarto yang dikenal dekat dengan kaum intelektual sipil. Suwarto inilah yang menjadi “mentor” Soeharto ketika “diparkir” ke Seskoad usai kasus penyelundupan beras dan komoditas di Divisi Diponegoro. Ketika itu, Seskoad menjadi lembaga yang berani menampilkan orang-orang kritis.

Setelah tak menjadi tentara, Sudirman tetap gemar berdiskusi dan menaruh perhatian terhadap jalannya roda kehidupan bernegara. Bersama eks. Kolonel Sukanda Bratamanggala, dia pada akhir 1977 mendirikan Forum Studi & Komunikasi (FOSKO).

“Forum ini didirikan atas desakan para purnawirawan yang memerlukan lembaga untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka kepada para perwira TNI-AD yang aktif di dalam struktur militer, ataupun ditugaskaryakan pada berbagai lembaga negara,” tulis Salim Said dalam Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000.

Sudirman kerap berkumpul dengan para purnawirawan jenderal di FOSKO. Sudirman jelas ikut dalam bagian ketika FOSKO mengirimkan kertas kerja kepada KSAD Jenderal Widodo berisi koreksi kepada pemeritah, khususnya tentang pelaksanaan Dwifungsi ABRI.

“Ada tiga hal penting yang dikemukakan anggota-anggota FOSKO dalam kertas kerja tersebut. Pertama, penegasan bahwa Dwifungsi secara prinsip beralasan untuk diterapkan pada periode tertentu dalam perjuangan nasional, namun sekarang haruslah ditinjau kembali. Kedua, kehidupan politik di Indonesia memerlukan disiplin berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga, TNI haruslah berdiri di atas semua golongan,” sambung Salim Said.

Kertas kerja FOSKO membuat berang Presiden Soeharto. Sudirman dan para pensiunan jenderal kritis di dalamnya mesti menanggung akibatnya. FOSKO pun dibekukan.

“Perintah pembekuan berasal dari Presiden Soeharto setelah mendapat masukan dari Kepala BAIS, Letjen TNI LB Moerdani. Yang menyampaikan perintah ke Jenderal Widodo adalah Laksamana Soedomo selaku panglima Kopkamtib,” tulis Salim Said.

Kendati termasuk yang diawasi dan ruang geraknya dibatasi, Haji Sudirman masih lebih beruntung dari para purnawirawan Sukarnois di periode sebelumnya ataupun purnawirawan yang tergabung dalam Petisi 50 di era setelahnya. Banyak dari mereka kehilangan hak-hak pribadi karena dirampas paksa oleh penguasa. Beberapa purnawirawan Sukarnois di era transisi Orde Lama ke Orde Baru bahkan sampai tak memiliki kemerdekaan sebagai manusia hampir sepanjang sisa hidupnya usai G30S lantaran dihabiskan di dalam penjara seperti yang dialami Laksdya Omar Dani. Keputusan Sudirman berhaji pada 1964 jadi tepat karena bila dia menundanya, bisa jadi seumur hidupnya tak punya kesempatan berhaji.*