PADA 9 Februari 1967, sidang paripurna DPR-GR mengeluarkan dua resolusi yaitu memberhentikan Presiden Sukarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS yang menurut pendirian DPR-GR terbukti dengan nyata kesalahan­nya (sesudah pendirian ini dibenarkan oleh MPRS), dan memilih/mengangkat pejabat presiden sesuai Pasal 3 Ketetapan No.XV/MPRS/1966; serta memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan secara hukum.

Kabar pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden pada Maret 1967 dan pengadilan terhadap Sukarno mendapat perhatian internasional. Bukan hanya menjadi berita di media-media Barat, namun juga mengisi lembaran rubrik di beberapa koran dari dunia Arab (Timur Tengah). Reaksi masing-masing koran beragam.

Dalam suratkabar Al-Amal dari Tunisia, mereka mengutuk usaha-usaha untuk menyeret Sukarno ke pengadilan. Mereka tidak menyetujui usul untuk membawa Sukarno kedepan mahkamah militer luar biasa.

“Surat kabar ini menyatakan bahwa secara moril Indonesia tidak dapat membiarkan usaha-usaha tersebut karena jasa Presiden Sukarno tidak dapat dihapus begitu saja, yang telah sepenuhnya mengabdikan diri berjuang. Bukan saja bagi Indonesia, namun juga kepada dunia,” tulis Al-Amal, organ Partai Sosialis Tunisia (Socialist Destour Party).

Hal senada disampaikan suratkabar Althaaurah dari Syiria yang mengabarkan bahwa pendukung Sukarno masih kuat. Sementara koran dari Libanon, Albalad, berkomentar bahwa Sukarno sudah menyerah.

“Menyatakan kegembiraannya karena pada akhirya Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soeharto walaupun memakan waktu lama dan berlarut-larut. Dan diharapkan dengan penyerahan tersebut situasi di Indonesia menjadi tenang kembali,” seperti ditulis dalam komentar suratkabar Albalad.

Sementara itu, suratkabar Almanar dari Yordania juga menyatakan bahwa kejadian-kejadian transfer kekuasaan di Indonesia merupakan suatu proses pengambilalihan kekuasaan dari Presiden Sukarno secara berangsur-angsur.

Semua komentar suratkabar-suratkabar dari Timur Tengah itu, seperti dikutip dalam surat Komando Intelejen Negara (KIN) No. R-023B/INTRAP/KIN/1967, dirangkum dan disimpulkan oleh wartawan Antara di Beirut, Lebanon. Surat dari KIN tersebut koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia yang bisa dibaca oleh publik.*