TOKOH-tokoh PRRI-Permesta di luar negeri segera pesan tiket pulang begitu mendengar rezim Sukarno berhasil dipreteli oleh Jenderal TNI Soeharto. Nama pakar ekonomi Sumitro Djojohadikusumo paling santer diberitakan menjelang kepulangannya ke Indonesia.

Kepulangan Sumitro begitu dinanti karena dia termasuk pentolan pemberontak yang masih tersisa pada paruh kedua 1960. Pada awal 1960, Sumitro melewatkan kesempatan amnesti dari pemerintah karena mensyaratkan sumpah setia pada Sukarno.

“Pada umumnya masyarakat ibu kota menyambut lega rencana kembalinya Sumitro, karena mereka melihat bahwa Sumitro sebagai ekonom kaliber internasional akan sangat banyak dapat membantu stabilisasi ekonomi kabinet sekarang,” demikian diwartakan mingguan Mahasiswa Indonesia, minggu ke III, Mei 1967.

Berita kepulangan Sumitro seolah menawarkan angin segar bagi perekonomian Indonesia yang porak-poranda selama rezim Orde Lama. Koneksi Sumitro dengan keuangan internasional diharapkan dapat memperlancar kredit yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam menata kembali pembangunan. Tapi, tak semua kalangan senang dengan rencana kepulangan Sumitro ke tanah air.

Menurut mingguan Mahasiswa Indonesia, pers anti Orde Baru merintangi kembalinya Sumitro lewat pemberitaan-pemberitaan mereka. Koran PNI, Suluh Marhaen, terus menyerang Sumitro dengan menambahkan predikat gembong PRRI dan PSI.

Begitu pula harian El Bahar, juga sinis terhadap rekam jejak Sumitro. Bahkan, Djamaluddin Malik, produser film dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), tak ketinggalan berkampanye mencap Sumitro sebagai pengkhianat bangsa.

Meski demikian, pengaruh kelompok pendukung Sukarno makin memudar. Kepulangan Sumitro tak dapat dicegah. Pada 1968, Sumitro pulang ke Indonesia. Presiden Soeharto menerima Sumitro di kediamannya di Jl. Cendana 8, Menteng, Jakarta. Pertemuan itu berlangsung pada 29 Mei 1968, tepat di hari ulang tahun Sumitro.

“Dalam pertemuan di Cendana itulah, Soeharto meminta kesediaan Sumitro untuk membantu membenahi keadaan ekonomi yang sedang ambruk. Yang jelas, kala itu keadaan ekonomi Indonesia gawat sekali: inflasi 600 persen lebih, keadaan semrawut, infrastruktur dan jalan-jalan kacau,” sebut Hendra Esmara dan Heru Cahyono dalam biografi Sumitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang.

Namun, jalan Sumitro masuk ke pemerintahan masih mendapat penentangan dari lingkungan Soeharto sendiri, yaitu ABRI. Dalam pertemuan di Cendana, Soeharto mengatakan masih harus “meratakan jalan” bagi Sumitro.

Ada beberapa petinggi ABRI yang kurang sreg dengan Sumitro. Salah satunya perwira tinggi AD berpengaruh, yang namanya mirip dengan Sumitro, yaitu Mayor Jenderal TNI Soemitro, Panglima Brawijaya. Namun, tak perlu waktu lama bagi Soeharto meyakinkan Soemitro. Dalam Kabinet Pembangunan I, yang diumumkan Juni 1968, Sumitro menjabat Menteri Perdagangan.

Kendati diawali dengan kecurigaan, hubungan Sumitro dan Soemitro berjalan lancar. Mereka malah menjadi teman yang cukup dekat. Keduanya merasa cocok karena sama-sama bersikap terbuka, blak-blakan, dan berani mengatakan tidak kepada atasan. Bahkan, Sumitro menyatakan terus terang lebih mudah berkomunikasi dengan Jenderal Soemitro ketimbang Presiden Soeharto.

“Sumitro memahami sepenuhnya sikap Jenderal Soemitro, mungkin karena pasukan Brawijaya-lah yang dulu dikirim untuk menumpas perlawanan Permesta. Jangankan Jenderal Soemitro, sementara orang-orang dari sesama PSI (Partai Sosialis Indonesia) pun banyak yang kurang sreg dan melakukan protes atas kepulangan Sumitro ke Indonesia,” catat Hendra dan Heru.

Dalam memoarnya, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari ‘74 yang dituturkan kepada Heru Cahyono, Soemitro menyebut kepulangan Sumitro ke Indonesia didalangi oleh perwira intelijen kepercayaan Soeharto, Ali Moertopo.

Ali Moertopo, yang saat itu berpangkat kolonel dan kerap menjalankan tugas-tugas Operasi Khusus (Opsus), berperan mendatangkan Sumitro dari Malaysia ke Indonesia. Ada yang bilang, Soeharto sendiri yang memerintahkan Ali untuk menjemput Sumitro, dalam rangka mencari tenaga ahli untuk membangun perekonomian Indonesia yang hampir ambruk.

Setibanya di Indonesia, menurut Soemitro, perwira Bakin (kini BIN) Mayor Jenderal TNI Sutopo Juwono banyak mendampingi Sumitro. Sutopo sendiri termasuk dekat dengan Soemitro. Kepada Sutopo, Sumitro menunjukkan bahwa dia sudah tak masalah lagi dengan ABRI dan pemerintahan Soeharto.

“Pada kesempatan itu, bahkan Sumitro sempat ‘menyodorkan’ anaknya, Prabowo, agar bisa masuk Akabri. Dus, Jenderal Sutopo-lah yang menjadi sponsor Prabowo untuk masuk Akabri,” kata Soemitro.

Soemitro tidak menggambarkan kesan negatif terhadap Sumitro. Dia mengakui Sumitro sebagai begawan ekonomi. Di antara para “pembisik” Soeharto, menurut Soemitro, Soeharto lebih percaya kepada kelompok teknokrat Universitas Indonesia, di mana Sumitro berada di dalamnya, ketimbang kelompok Aspri Presiden yang dipimpin Ali Moertopo.

“Presiden mempercayakan tugas pelaksanaan pembangunan ekonomi hanya kepada kelompok teknokrat, seraya tak terpengaruh oleh pergerakan kelompok Ali. Mengapa demikian, mungkin lantaran tim teknokrat memiliki reputasi yang jelas sehingga presiden lebih mempercayai mereka,” terang Soemitro.*