top of page

Menkopolhukam Menerima Data Kuburan Massal

Penyintas meminta jaminan Menkopolhukam agar lokasi kuburan massal tidak dirusak demi terjaganya bukti-bukti pembantaian massal 1965-1966.

loading_historia_white.gif
transparant.png

Para penyintas berpose bersama usai menghadiri pertemuan tertutup dengan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin, 9 Mei 2016. Foto: Nugroho Sejati/Historia.

9 Mei 2016
2 menit membaca

MENINDAKLANJUTI simposium nasional tragedi 1965, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan beserta stafnya mengadakan pertemuan dengan para penyintas 1965 didampingi aktivis hak asasi manusia, di kantor Kemenkopolhukam di Jalan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, pada Senin, 9 Mei 2016. Dalam forum itu, Luhut menerima data para korban beserta lokasi kuburan massal dari Yayasan Penelitian Korban Pembantaian (YPKP) 1965. Sebelumnya, Luhut telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mencari kuburan massal tragedi 1965. 


“Ada 122 titik kuburan massal yang diserahkan,” kata Bedjo Untung, ketua YPKP.

Bedjo mengungkapkan di dalam kuburan massal itu sedikitnya terdapat 13.999 korban pembantaian. Angka tersebut masih terbatas untuk Jawa dan Sumatera. Belum terhitung pula data korban yang tiada pusaranya seperti yang dibuang di Sungai Ular, Asahan, Kaliberantas dan Bengawan Solo. Jumlah itu masih akan bertambah lagi, menanti data dari wilayah lain seperti Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. 


Sebelum menyerahkan data tersebut, Bedjo meminta jaminan kepada Menkopolhukam berupa keamanan para saksi korban dan saksi pelaku dalam menunjukan lokasi kuburan massal; keamanan lokasi kuburan massal agar tidak digusur, dirusak, dan dihilangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 


“Kita akan menjamin keamanannya. Negara ini negara besar dan karena itu kita akan menjamin keselamatan (yang bersangkutan),” kata Luhut sebagaimana dituturkan Bedjo.


Selain itu, Luhut juga menginstruksikan kepada Kodam dan Kodim agar tidak lagi melakukan tekanan kepada korban dan penyintas tragedi 1965 yang ada di daerah-daerah.


Menanggapi data korban yang disampaikan, Menkopolhukam menyatakan secepatnya akan mendatangi lokasi kuburan massal. Beberapa sampel lokasi yang disebutkan di antaranya Boyolali, Pati, dan Pemalang. Dan bilamana diperlukan, akan dilakukan penggalian kembali, setelah berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan tim arkeologi.    


Kendati demikian, Luhut masih enggan mengakui keterlibatan negara dalam tragedi 1965. Dia bersikukuh bahwa tragedi 1965 adalah konflik horizontal. Soal ini menjadi tema yang mendominasi jalannya pembicaraan dalam pertemuan tersebut.


“Dia (Luhut) tidak mau mengakui bahwa yang terjadi adalah state crime (kejahatan yang disponsori aparat negara),” ujar Reza Muharam, anggota pengarah International Tribunal Peoples (IPT).


Menurut aktivis HAM itu, harus ada pengakuan bahwa banyak orang tidak bersalah yang telah direpresi oleh negara. Dia mencontohkan kasus Pulau Buru, ketika ada sekira  sepuluh ribu orang yang dibuang dan diasingkan belasan tahun tanpa proses peradilan. Hal yang sama juga terjadi terhadap orang-orang yang di “PKI-kan” merujuk kelompok Sukarnois.


Oleh karena itu, Reza mengharapkan dibentuk Komite Kepresidenan untuk pengungkapan kebenaran. Apapun jalan penyelesaian yang akan ditempuh pemerintah nanti, sebaiknya mengakomodasi empat hak korban yang diakui konvensi HAM internasional: hak untuk mengetahui kebenaran, hak keadilan, rehabilitasi, serta jaminan negara bahwa tragedi yang sama tidak akan terulang.


Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu rekomendasi dari tim perumus simposium. Menurut rencana, hasilnya akan diumumkan minggu depan.


Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian
bg-gray.jpg
Tak hanya menimbulkan polemik, Undang-Undang Darurat Pajak Bangsa Asing 1957 juga menyengsarakan penduduk non-WNI. Target awalnya Belanda, penduduk Tionghoa paling menderita.
bg-gray.jpg
Rencana pemberontakan PKI yang diputuskan dalam Konferensi Prambanan ditentang Tan Malaka dan Komunis Internasional. Perpecahan juga terjadi di dalam tubuh PKI.
bg-gray.jpg
Satu per satu pentolan PKI yang “garis lurus” terbuang. Angkatan 1926 yang jadi penerusnya “dibesarkan” dalam keresahan akan pembaruan.
bg-gray.jpg
Mengapa dosen UI rumahnya di Ciputat, sementara kampusnya di Depok? Begini ceritanya.
Frans Seda dikenal sebagai ekonom yang menjabat menteri di era Sukarno dan Soeharto. Dia sempat terlibat dalam misi merebut Irian Barat.
Frans Seda dikenal sebagai ekonom yang menjabat menteri di era Sukarno dan Soeharto. Dia sempat terlibat dalam misi merebut Irian Barat.
Georgia jadi debutan di Piala Eropa 2024 dan berpotensi jadi tim kejutan. Seperti apa gerangan mulanya sepakbola di Tanah Kartvelia itu?
Georgia jadi debutan di Piala Eropa 2024 dan berpotensi jadi tim kejutan. Seperti apa gerangan mulanya sepakbola di Tanah Kartvelia itu?
Foto cerita tentang stadion VIJ Jakarta menjadi juara APFI, ajang tertinggi pewarta foto di Indonesia.
Foto cerita tentang stadion VIJ Jakarta menjadi juara APFI, ajang tertinggi pewarta foto di Indonesia.
Indonesia dibangun di atas reruntuhan kolonialisme. Orde Baru meluluhlantakannya.
Indonesia dibangun di atas reruntuhan kolonialisme. Orde Baru meluluhlantakannya.
Salad kaktus di Timur Tengah hingga gado-gado di Hindia Timur membuktikan makanan ini digemari siapapun.
Salad kaktus di Timur Tengah hingga gado-gado di Hindia Timur membuktikan makanan ini digemari siapapun.
Persidangan di hari pertama diawali dengan pembacaan dakwaan jaksa. Sidang dipimpin hakim dari Afrika Selatan yang bereputasi internasional.
Persidangan di hari pertama diawali dengan pembacaan dakwaan jaksa. Sidang dipimpin hakim dari Afrika Selatan yang bereputasi internasional.
transparant.png
bottom of page