- 2 jam yang lalu
- 5 menit membaca
PERAN Amerika Serikat (AS) dan Palestina terhadap revolusi kemerdekaan Indonesia kembali jadi perdebatan panas. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda berdebat keras dengan Prof. Ikrar Nusa Bakti terkait soal itu hingga berujung pada lontaran kata-kata tak pantas.
Hal itu terjadi dalam sebuah program acara Rakyat Bersuara bertajuk “Krisis Gara-Gara Perang AS-Israel Vs Iran Menghawatirkan, Bagaimana Nasib Indonesia?” di stasiun televisi iNews TV, Selasa (10/3/2026). Dalam forum itu, influencer pro-Israel itu juga menghardik pengamat hukum tata negara Feri Amsari yang sempat menyinggung soal peran dan jasa Palestina terhadap revolusi kemerdekaan Indonesia.
Feri mengungkit adanya sumbangan harta dari wartawan dan baron media Palestina. Permadi menyebut kisah itu hoaks belaka.
“Kalau tidak ada bangsawan Palestina yang menyumbang kepada bangsa ini, melalui Haji Agus Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main utang-utangan sejarah, sebenarnya kita punya utang besar terhadap Palestina, itu sebabnya seluruh presiden kita, kecuali Prabowo,” ujar Feri sebelum kata-katanya disela Permadi, sebagaimana terlihat di Youtube Official iNews, Rabu (11/3/2026).
“Enggak ada, enggak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Jangan ngaco!” kata Permadi menyela sekaligus hardik. “Biar elo tahu, ada hoaks yang katanya Palestina negara pertama yang mengakui Indonesia, itu hoaks. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina. Itu hoaks!”
Dukungan Mufti Besar, Serikat Buruh, dan Raja Media
Kabar perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sejatinya sudah sampai ke Asia Barat, termasuk Jazirah Arab, sejak 1920-an. Begitu yang disampaikan M. Zein Hassan dalam bukunya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri.
Zein merupakan pemuda Minang yang berkesempatan studi ke Kairo, Mesir pada akhir 1920-an. Sembari studi, pemuda kelahiran Maninjau pada 21 Februari 1916 itu juga jadi jurnalis dan aktivis pergerakan bersama sesama pemuda Indonesia di Mesir.
“Pada 14 September 1923 pemuka-pemuka Indonesia di Saudi Arabia mendirikan organisasi Al-Jamiyatul Khairiyatul Jawiyah (Perhimpunan Kebaktian Jawa). Ditukar namanya jadi ‘Perpindom’ (Persatuan Pemuda Indonesia-Malaya) pada pertengahan tahun tiga-puluhan. Nama ‘Indonesia’ telah dikenal di Timur Tengah (Asia Barat, red.) sejak pertengahan tahun dua puluhan seperti terbukti dari nama ‘Madrasah Indonesia’ yang didirikan Janan Thaib di Mekkah. Pada permulaan tiga puluhan lahir di Mesir organisasi yang semata-mata guna kegiatan politik dengan nama ‘Perhimpunan Indonesia Raya’ di bawah pimpinan Abdulkahar Muzakkir,” tulis Zein.
Zein ikut andil dalam perubahan nama Al-Jamiyatul Khairiyatul Jawiyah menjadi Perpindom. Ia juga yang mengepalai bidang media massanya dengan majalah Suara Perpindom.
Upaya para pemuda Indonesia di Asia Barat dan Afrika Utara mendapat suntikan moril dari sikap Mufti Besar Palestina, Amin al-Husseini. Sang mufti cenderung berdiri di barisan Pihak Poros: Jerman-Italia-Jepang. Saat diwawancarai kantor berita Jepang Domei pada 29 Desember 1941, Mufti Al-Husseini mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa Arab dan negara-negara Asia Timur hingga Asia Tenggara dari kolonialisme bangsa Eropa.
“Mufti Besar Yerusalem diwawancara perwakilan agen berita Jepang Domei. Ia menyatakan bahwa sebuah pergerakan untuk kemerdekaan Arab mengusulkan perkembangan budaya di bawah bimbingan Jepang, Jerman, dan Italia. ‘Berkat kesuksesan Jepang di Pasifik, kesuksesan Jepang jadi manfaat bagi seluruh Asia dan semua bangsa Asia yang menderita di bawah penindasan Anglo-Saxon,’” tulis Moshe Pearlman dalam Mufti of Jerusalem: the Story of Haj Amin El Husseini.
Hingga tiga tahun berikutnya, Al-Husseini turut menyoroti perkembangan yang terus terjadi di Asia Timur dan Pasifik di fase-fase akhir Perang Dunia II (1939-1945). Termasuk soal janji Perdana Menteri Jepang (PM) Jenderal Kuniako Koiso terkait kemerdekaan Indonesia, dikenal sebagai “Janji Koiso”.
Kelak, Janji Koiso dijadikan salah satu dasar dukungan Jepang terkait persiapan kemerdekaan melalui Chuo Sangi-In (Dewan Pertimbangan Pusat) terhadap pembentukan Dokuritsu Junbi Chosa-kai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Maret 1945.
“Pada 7 September 1944, PM Jepang yang baru, Koiso, dalam pidatonya di Parlemen Jepang, mengumumkan bahwa kemerdekaan akan diberikan kepada bekas Hindia Belanda, ‘di kemudian hari’. Hal itu sebagian besar berkaca dari situasi di front Pasifik dan kebijakan Jepang yang makin responsif terhadap gerakan nasionalismeIndonesia. Pihak Jepang mulai menberikan otoritas yang lebih besar kepada Sukarno-Hatta dalam hal pemerintahan, ekonomi, dan milisi bumiputera,” tulis Rudolf Mrázek dalam biografi Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia.
Soal janji kemerdekaan itu didengar pula oleh para aktivis pergerakan di Asia Barat dan Afrika Utara. Juga sampai ke telinga Al-Husseini di hari yang sama. Menurut Zein, sang mufti sampai mengucapkan selamat melalui siaran radio di Berlin, Jerman pada 6 September 1944 –zona waktu Jepang lebih cepat 7 jam dari Eropa– yang kebetulan bertepatan di bulan puasa pada tanggal 18 Ramadan 1363 Hijriah.
“Pada 6 September 1944, Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ‘ucapan selamat’ mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini kepada Alam Islami, bertepatan ‘pengakuan Jepang’ atas kemerdekaan Indonesia. Berita yang disiarkan radio tersebut dua hari berturut-turut, kami sebar-luaskan, bahkan harian Al Ahram yang terkenal telitinya juga menyiarkan,” sambung Zein.
Kemudian pada 20 September 1944 bertepatan dengan 2 Syawal 1363 Hijriah, Al-Husseini mengulang siaran radio serupa. Saat itu bertepatan dengan hari kedua Idul Fitri.
“Dalam siaran (radio) Berlin pada 20 September 1944, Haj Amin mengatakan, ‘Di hari terakhir Raya kita saya menyampaikan janji Jerman terhadap kemerdekaan Albania. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengumumkan pula janji Jepang terhadap kemerdekaan enam puluh juta muslim di Jawa dan Sumatra. Kami mengharapkan kemenangan bagi Jerman dan Jepang karena kepentingan Arab dan muslim takkan pernah bisa dipenuhi kecuali melalui kerjasama erat dengan mereka dengan segala situasinya,’” sambung Pearlman.
Namun, di kemudian hari kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan Sukarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945 tak serta-merta merupakan “pemberian” Jepang. Sebab, perwakilan Jepang telah lepas tangan terhadap urusan kemerdekaan Indonesia saat Sukarno-Hatta menemuinya di Dalat sebelum proklamasi.
Kerajaan Mesir jadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Secara de jure baru pada 10 Juni 1947.
Saat Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947) terjadi, sebagian masyarakat Palestina mengutuknya. Sikap itu turut diwakili Sekjen Serikat Buruh Arab Palestina (PAWS) Sami Taha Hamran.
“Agresi Belanda lebih kejam dari agresi nazi dan fascis di Eropa. Belanda yang pernah mengalami pahitnya pendudukan dan menjerit-jerit minta tolong supaya dibebaskan, sekarang menginjak-injak kemerdekaan satu bangsa. Buruh seluruh dunia menyokong rakyat Indonesia dengan jalan apapun juga, sehingga rakyat Indonesia dapat merebut kembali kemerdekaannya,” seru Taha ketika diwawancara harian Al-Kutlah, dikutip Zein.
Sementara, tokoh pers Palestina Muhamamd Ali al-Taher ikut menyumbangkan hartanya meski tak diketahui berapa jumlahnya. Zein mengungkapkan sumbangan itu diberikan untuk upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan pasca-Belanda melancarkan Agresi Militer II (19 Desember 1948). Taher adalah tokoh pers kelahiran Nablus, Palestina pada tahun 1896 yang lantas jadi “raja media” yang memegang media massa di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara, seperti Arab Palestinian Information Bureau, suratkabar Al-Shura, Al-Shabab, dan Al-Alam Al-Masri.
“Muhammad Ali Taher, pemimpin Palestina yang mencintai Indonesia semenjak lama itu, suatu hari menarik saya ke Bank Arabia dan mengeluarkan semua uangnya yang tersimpan dalam bank itu dan memberikannya kepada saya tanpa meminta bukti penerimaan dan mengatakan: ‘Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjoangan Indonesia!’,” tandas Zein.
Komentar