- 2 Mei
- 6 menit membaca
“PEMILU tanpa kedaulatan.” Begitulah tajuk yang diungkit analis politik dan jurnalis Palestina, Mariam Barghouti, dalam opininya di Al Jazeera, 25 April 2026, “Elections without sovereignty: What Palestine’s local vote represents”, untuk mengomentari pemilu di di Palestina pada 25 April lalu.
Di tengah masifnya pembersihan etnis dalam rangka ekspansi pemukiman zionis Israel di Tepi Barat dan masih berlangsungnya genosida di Jalur Gaza, Kementerian Pemerintahan Lokal menggelar pemilu lokal. Pemilunya dihelat untuk memilih 4.097 anggota dewan di 403 otoritas distrik lokal Palestina, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza, meski kemudian satu-satunya tempat pemilihan yang bisa dibuka di Jalur Gaza hanya berada di Deir el-Balah.
“Pemungutan suara dilakukan di segenap daerah pendudukan Tepi Barat, namun di Gaza hanya terbatas di satu kota: Deir el-Balah, menguak betapa terpecahnya lanskap politik dan geografi yang harus dialami warga Palestina. Konteks pemilu ini dasarnya tidaklah demokratis, bukan karena mereka tak bisa menggelar pemilu, melainkan warga Palestina berada di bawah kekuatan opresif yang bukan kemauan mereka,” tulis Mariam Barghouti.
Pendudukan Israel, yang didukung Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat, kata Mariam begitu membelenggu setiap aspek kehidupan penduduk Palestina. Mereka dipaksa hidup terpisah-pisah, diancam penangkapan hanya karena partisipasi maupun pikiran politiknya sehingga hanya menyisakan begitu sedikit ruang bagi perkembangan politik yang fungsional.
“Pada kenyataannya, tiada kebijakan atau keputusan politik bisa dibuat tanpa persetujuan Israel. Bertahun-tahun warga Palestina dipaksa menyaksikan kepemimpinan mereka terlibat dalam berbagai aksi pengkhianatan dan spionase dalam kolaborasi dengan Israel secara langsung. Ini berakar dari struktur Otoritas Palestina yang tercipta melalui Perjanjian Oslo (1993), yang desainnya bukan untuk mencapai kebebasan nasional Palestina, namun mengatur kehidupan sehari-hari di bawah pendudukan sekaligus menyerap perlawanan (kemerdekaan) Palestina ke dalam kerangka institusional yang bisa diawasi dan dikendalikan,” tambahnya.
Di sela public lecture-nya bertajuk “The Bandung Spirit: Reviving Global South Solidarity in a Time of Crisis” di Gedung Merdeka, Bandung, pada 19 April 2026, sejarawan Vijay Prashad pun mengungkit hal senada. Sejatinya, ujarnya, yang paling dibutuhkan Palestina sekarang adalah dukungan politik, bukan teriakan lantang di jalan-jalan dalam aksi demonstrasi maupun di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kenapa kita tak bisa menghentikan genosida terhadap orang-orang Palestina? Apa masalahnya? Siapa dan di mana para pemimpin Palestina hari ini? Kenapa kita membiarkan Israel menghancurkan politik Palestina? (Presiden Palestina) Mahmoud Abbas tak punya legitimasi di Palestina. Para pemimpin sebenarnya justru ada di penjara,” tambah penulis buku The Darker Nations: A People’s History of the Third World (2007) dan Letters to Palestine (2015) tersebut.
Prashad menyebut dua nama pemimpin Palestina sesungguhnya: Ahmad Sa’adat alias Abu Ghassan, pemimpin organisasi kiri Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), dan Marwan Barghouti, aktivis politik kanan partai Fatah. Keduanya sama-sama masih dipenjara Israel sejak 24 tahun lalu. Nama terakhir –yang masih kerabat jauh analis politik di atas– pernah jadi nama paling populer di kalangan masyarakat Palestina untuk jadi calon presiden karena dianggap punya prospek menjembatani rivalitas Fatah dan Hamas.
“Kenapa kita tak berjuang untuk membebaskannya? Kenapa pemerintah kita yang mengutuk genosida tidak mengungkit nama Marwan Barghouti? Kita marah, mengenakan keffiyeh, mengenakan (simbol) semangka, meneriakkan slogan-slogan, kita mengecam negara yang bergabung ke Board of Peace. Para pemimpin Palestina jika tidak dipenjarakan pasti dibunuh. Lihat saja para pemimpin Hamas yang terus terbunuh. Israel menyatakan setiap organisasi Palestina yang meyakini emansipasi adalah teroris. Jadi Israel mendepolisitasi apa yang terjadi di Palestina,” imbuh Prashad.
Dari Jalanan ke Penjara
Marwan Barghouti alias “Abu al-Qassam” atau “Nelson Mandela-nya Palestina”, lahir di Desa Kobar dekat Ramallah, Tepi Barat, Palestina pada 6 Juni 1959. Usianya baru menginjak tujuh tahun ketika Perang Enam Hari (5-10 Juni 1967) pecah. Dia menyaksikan sendiri banyak tetangganya dipukuli dan ditahan hanya karena mengibarkan bendera Palestina, juga menyaksikan pos-pos militer Israel mulai dibangun di desanya. Maka Barghouti kecil yang pemberontak itu tumbuh jadi remaja yang memimpikan kemerdekaan bagi negerinya.
Menurut Ilan Pappe dan Johnny Mansour dalam Historical Dictionary of Palestine, Barghouti dan kakak sepupunya, Mustafa Braghouti, membulatkan tekad untuk masuk politik. keduanya bergabung ke Partai Fatah pada 1974 dan jadi salah satu pendiri sayap pemuda Fatah, Shabiba.
“Ia ditahan untuk kali pertama dalam keterlibatannya dalam perjuangan nasional saat berusia 18 tahun. Selama masa penahanannya di penjara, ia menyelesaikan pendidikan menengah atas sekaligus belajar bahasa Ibrani,” tulis Pappe dan Mansour.
Di dalam penjara selama empat tahun itu pula Barghouti mengalami penyiksaan fisik dan mental dari zionis. Namun itu tak menyurutkan bara api di dalam dirinya untuk terus berjuang setelah dibebaskan. Ia bahkan melanjutkan kuliah Ilmu Sejarah dan Politik di Universitas Birzeit pada 1983. Ia kemudian juga mengambil program magister jurusan Hubungan Internasional di kampus yang sama pada 1998.
“Tetapi pada 1987, beberapa bulan sebelum pecahnya Intifadah Pertama (1987-1993), Barghouti kembali ditangkap dengan tuduhan ‘menghasut’ dan diasingkan ke Yordania. Di sana, ia terpilih memimpin Dewan Revolusioner Fatah. Baru setelah penandatanganan Deklarasi Prinsip Israel-Palestina pada 1993 (Perjanian Oslo, red.) dan berdirinya (Otoritas Nasional Palestina (PNA) pada 1994, Barghouti diizinkan kembali ke Palestina dan menjadi sekretaris jenderal Fatah di Tapi Barat. Pada 1996 ia terpilih dalam Pemilu untuk Dewan Legilatif Palestina yang baru dibentuk,” ungkap Lisa Hajjar dalam artikel “Competing Political Cultures: Interview with Marwan Barghouti” di buku The Struggle for Sovereignty: Palestine and Israel, 1993-2005.
Barghouti dipercaya memegang tampuk kepemimpinan Tanzim, sayap paramiliter Fatah, atas titah pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat setahun pascakembali ke Palestina. Barghouti tak hanya kritis ke luar, namun juga ke dalam. Ia acapkali mengecam tindakan korupsi para petinggi PLO dan PNA, termasuk Arafat, terkait permukiman ilegal Israel yang terus-menerus meluas. Padahal, dia berharap Fatah bisa memimpin jalannya tiga hal yang baginya penting: kemerdekaan, pembangunan, dan demokrasi.
“Kemerdekaan paling utama meski pada praktiknya ketiga itu tak bisa dipisahkan. Kami hanya akan mendapatkan kemerdekaan yang murni jika bisa membangun sebuah infrastruktur nasional untuk berdaulat, dan kami hanya bisa membangun sebuah infrastruktur jika kami memiliki masyarakat sipil Palestina yang demokratis,” kata Barghouti kala diwawancara Graham Usher, koresponden The Economist dan Middle East International, sekembalinya ke Tepi Barat, dikutip Hajjar.
Barghouti tak menolak Solusi Dua Negara: Palestina dan Israel. Ia bahkan sangat mendukung gagasan itu.
“Di masa lalu, Palestina melewatkan banyak kesempatan untuk berjuang demi kedaulatan. Itu alasannya saya mendukung proses perdamaian. Setidaknya (Perjanjian) Oslo melenyapkan mimpi zionis soal Israel Raya. Untuk pertamakalinya Israel mengakui Palestina dan PLO sebagai perwakilannya. Walau implikasi perjuangan nasional kami menjadi sangat rumit karena pendudukan terus terjadi. Namun karnea kami sudah memiliki PNA, artinya arah perjuangan harus diubah,” tambahnya.
Namun, pasca-gagalnya Pertemuan Tingkat Tinggi Camp David 2000, Intifadah Kedua (2000-2005) pecah. Barghouti bersama barisan Tanzim turun ke jalan untuk melawan ketika massa unjuk rasa Palestina dihadapkan peluru pasukan Israel yang menewaskan 47 pengunjuk rasa.
“Saat Intifada Kedua meletus pada September 2000, Barghouti jadi salah satu pemimpin perlawanannya yang paling kharismatik dan berpengalaman. Ia terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi dan lantang berbicara tentang hak Palestina untuk menentang pendudukan. Saat jumlah korban tewas Palestina meroket, ia memerintahkan (para anggota) Tanzim untuk menyerang pasukan Israel dan para pemukimnya di Tepi Barat dan Jalur Gaza,” sambung Hajjar.
Dalam Intifadah Kedua, Barghouti memberi perintah untuk melawan pasukan dan pemukim ilegal Israel di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, bukan di wilayah Israel. Alhasil, Barghouti diburu dan dicap teroris oleh Israel hingga akhirnya ditangkap pada 15 April 2002.
Karena dirinyaa bagian dari kepemimpinan Fatah, Israel tak langsung mengeksekusinya. Barghouti diseret ke pengadilan dengan dakwaan pembunuhan terhadap 26 orang, baik pasukan maupun pemukim ilegal Israel. Dua tahun berselang, Barghouti divonis bersalah dan diganjar hukuman penjara 40 tahun dan tambahan kumulatif lima kali penjara seumur hidup atas pembunuhan terhadap lima orang.
Meski menjalani penyiksaan-penyiksaan keji di penjara, nama Barghouti tetap populer di masyarakat Palestina. Namanya paling unggul difavoritkan dalam pemilihan Presiden Palestina pada akhir 2005, tiga bulan pasca-wafatnya Arafat. Maka sejak itu, hampir tak pernah ada lagi gerakan perlawanan hebat menentang Zionis Israel di Tepi Barat, terlepas Hamas yang terus berkonflik dengan Zionis Israel di Gaza.
“Di Palestina masyarakatnya kesulitan dalam hal pengorganisiran politik saat mereka berusaha mempertahankan tanah mereka dari para pemukil ilegal. Mereka tak punya cara lain di luar perlawanan fisik karena Israel sudah sepenuhnya menguasai kepemimpinan mereka,” sambung Prashad dalam public lecture keduanya bertajuk "The Global South Today: Crisis, Resistance and New Possibilities" di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 20 April 2026.
Menengok banyak catatan sejarah negara-negara yang tertindas namun berhasil merdeka, semisal Indonesia pada Revolusi Kemerdekaan (1945-1949), kata Prashad, Palestina masih kesulitan untuk merdeka jika para pemimpin sejatinya masih dipenjara penjajah.
“Indonesia berhasil (mengusir Belanda) pada 1949, Vietnam melakukan perlawanan meski jatuh banyak korban. Tetapi Palestina situasinya berbeda. Vietnam dalam perangnya masih mampu mempertahankan kepemimpinan politik Ho Chi Minh. Padahal Ahmad Sa’adat, Marwan Barghouti, ini adalah tokoh-tokoh Ho Chi Minh-nya Palestina. Jadi bedanya antara Indonesia dan Vietnam dengan Palestina, Indonesia dan Vietnam secara strategi politik mampu memobilisasi perlawanan terhadap penjajahnya,” lanjutnya.
Namun disayangkan, tak banyak upaya dari dalam maupun di luar Palestina yang tampak dalam memperjuangkan pembebasan Sa’adat maupun Barghouti. Tercatat, Hamas pernah menuntut Barghouti turut disertakan dalam pertukaran tahanan dengan Israel medio 2011, namun ditolak Israel. Pun pada pertukaran tahanan tahun 2024 dan 2025 via mediasi Qatar, Hamas lagi-lagi menyertakan nama Barghouti yang kembali kandas karena ditolak Israel. Dikabarkan, Abbas juga mendesak Qatar menghapus nama Barghouti dari daftar pertukaran tahanan.
“Jadi penting untuk memperjuangkan pembebasan para tahanan politik Palestina. Indonesia sudah terlanjur ikut Board of Peace, di mana Palestina tak punya kursi ketika Barghouti justru disiksa setiap hari di penjara oleh Israel. Kita harus memberikan mereka (pemerintah Indonesia, red) mandat untuk menuntut pembebasan semua tahanan politik Palestina sebagai prasyarat bagi semua pembahasan karena Palestina butuh perwakilan di sana,” tandas Prashad.
Komentar