“SUMUD”, sebuah lema bahasa Arab yang menurut Francesca Albanese tak mudah diterjemahkan. Ia pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Pendudukan Palestina yang membuat sembilan laporan tentang penindasan, penjajahan, hingga genosida oleh Israel di Palestina.
“Jika Palestina bisa diterjemahkan ke dalam satu kata, mungkin itu adalah ‘sumud’. Dan ini yang terpaksa harus dialami Palestina. Sumud bukan sekadar perlawanan. Sumud bukan semata kegigihan. Sumud adalah kemampuan untuk bertahan; tidak tercerabut, seperti yang kita lihat pada pepohonan. Itu simbol powerful dan jadi grammar dari kepribadian asli, bahwa merekalah pemilik sebuah tanah layaknya orang-orang pribumi,” kata Albanese dalam diskusi Amnesty International Indonesia, “Honoring Palestinian sumud in the Midst of Genocide”, di Jakarta, 21 Oktober 2026 malam.
Apa yang terjadi di Jalur Gaza dan Tepi Barat sampai hari ini adalah sebuah harga mengerikan yang harus dihadapi Palestina gegara kolonialisme Inggris sejak 109 tahun lalu. Inggris merebut Palestina dari tangan Kesultanan Utsmaniyah pada 1917 dan menyatakannya sebagai rumah nasional kaum Yahudi lewat Deklarasi Balfour di tahun yang sama.
“Saat kolonialisme mendatangi mereka, itu disebabkan 100 tahun lalu dengan datangnya Inggris ke Palestina dan memberikan tanah yang bukan milik mereka. Orang-orang Palestina yang membayar harga dari kejahatan-kejahatan orang-orang Eropa terhadap kaum Yahudi dan ini tak bisa diterima,” lanjutnya.
Sudah sejak berabad-abad lalu, kata Albanese, kaum Yahudi di banyak negara Eropa dianggap “alien”, bukan penduduk asli. Banyak dari mereka yang dipersekusi, dibantai, dan diusir dari negara-negara Eropa seiring kolonialis Eropa menjajah banyak bangsa di Asia dan Afrika.
Lantas, saat Perang Dunia II (1939-1945), Jerman-Nazi melancarkan holocaust dengan memusnahkan jutaan orang Yahudi. Jadi kekejaman kolonialisme orang Eropa sebelumnya di Asia dan Afrika dibawa kembali ke Eropa oleh Adolf Hitler cs. Seolah metodenya di-upgrade.
“Enam juta dari mereka dibantai oleh salah satu mesin pembunuh paling buruk dan paling terindustrialisasi dalam sejarah umat manusia. Para Nazi/Fasis ini membawa metode-metode yang telah digunakan terhadap orang-orang terjajah selama berabad-abad di Asia, di Afrika, di Benua Amerika, kembali ke jantung Eropa,” tambah Albanese.
Ironisnya, metode-metode serupa dilancarkan Israel kepada Palestina sejak negara zionis itu diciptakan pada 1948. Kuku-kuku penindasan mereka kian tertancap sejak Perang Enam Hari (5-10 Juni 1967) ketika Jalur Gaza mereka rebut dari tangan Mesir dan Tepi Barat mereka kuasai dari Yordania.
Jejaring Korporasi Menyokong Genosida
Menjadi pelapor khusus artinya Albanese seorang pakar independen karena sekadar ditunjuk dan melapor kepada Dewan HAM PBB. Maka, Albanese pun tak malu-malu untuk menyasarkan kritiknya kepada PBB sendiri terkait persoalan Palestina. Padahal PBB diciptakan untuk mencegah malapetaka perang dan melindungi masyarakat dunia.
“Karena sistemnya berdasarkan sebuah visi yang lebih seperti dongeng daripada kenyataan. Memang PBB diciptakan untuk menghindari momok perang. Didasarkan dan ditetapkan pada nilai-nilai fundamental. Sistemnya sudah berubah namun bukan ke arah melindungi orang-orang dan ini yang dihadapi orang Palestina hari ini,” terang Albanese.
Genosida di Gaza dan Tepi Barat sudah sangat kasat mata, terlebih eranya sudah media sosial. Israel secara sengaja melancarkan penghancuran kepada sekelompok orang. Mereka memang tidak memusnahkan orang-orang Palestina namun mereka menciptakan kondisi kehidupan yang membuat orang-orang Palestina tak berfungsi sebagai sebuah masyarakat.
Itu yang turut disuarakan Albanese dalam sembilan laporannya kepada Dewan HAM PBB selama jadi pelapor khusus, di mana tujuh di antaranya ia tuliskan saat masih terjadi genosida. Salah satu bahkan laporannya membuat berang Amerika Serikat (AS) hingga pada Juli 2025 Albanese mendapat larangan masuk ke wilayah AS.
Laporan yang dimaksud bertajuk “From economy of occupation to economy of genocide”, bertanggal 2 Juli 2025. Intinya, sejak 1967 hingga kini, untuk melancarkan pembersihan etnis dan genosidanya lewat kekerasan-kekerasan militer Israel bertopang pada elite korporasi global yang banyak berbasis di AS.
Israel punya banyak persenjataan dan teknologinya. Untuk itu orang-orang Palestina, khususnya di Gaza, mereka dijadikan sebagai kelinci percobaan. Persenjataan dari industri militer dan teknologi serta pembiayaannya dari industri keuangan yang juga ada di AS.
“Jika kita tidak menghentikannya maka ini akan jadi awal dari sebuah akhir. Kita akan menyesal tidak menggunakan masa-masa ini untuk menentang balik, untuk melawan sistem (global) yang mempersenjatai Israel, yang mendapatkan keuntungan dari genosida, dan yang mendukung genosida, karena jika tidak kita akan turut terdampak. Karena Israel menguji senjata- senjata (dan teknologi) untuk mengekang maupun penghancuran massal. Ini akan jadi contoh entitas adidaya lain untuk mengatasi populasi yang tak mereka inginkan,” urainya.
Secara eksplisit dalam laporan itu, Albanese menyebut puluhan korporasi dari berbagai sektor yang turut terlibat mempersenjatai Israel dan mengambil keuntungan dari genosidanya. Dari perbankan, ritel, hingga industri militer. Di antaranya Lockheed Martin, Elbit Systems, Hyundai (Korea Selatan), Caterpillar, BNP Paribas, Barclays, IBM, Microsoft, Amazon, Chevron, Maersk, hingga Airbnb.
“Aktor-aktor korporasi berkontribusi mempercepat proses pengusiran dan pergantian populasi seiring kampanye militer. Pendudukan yang berkepanjangan dan kampanye militer berulang menyediakan lahan uji coba untuk kemampuan militer mutakhir: platform pertahanan udara, drone, alat bidik AI. Teknologi-teknologi ini kemudian dipasarkan sebagai ‘teruji di medan perang’,” tulis Albanese dalam salah satu poin laporannya.
Meski begitu, ia melihat bukan tanpa harapan. Albanese melihat diperlukan adanya forum-forum multilateral yang lebih efektif dan beragam. Ia mencontohkan Indonesia punya Pancasila sebagai modelnya. Mestinya itu yang dilihat oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 18 Oktober 2026.
“Kita butuh multilateralisme yang melindungi masyarakat, planet, dan lingkungan tanpa membeda-bedakan. Ini yang jadi tantangan kita hari ini. Multilateralisme yang merefleksikan keragaman dunia. Makanya saya katakan, di mana saya dengar Sekjen Guterres berterimakasih atas kontribusi Indonesia terhadap misi pasukan penjaga perdamaian, saya katakan bukan itu. Kalau saya, saya akan berterima kasih kepada Indonesia atas kontribusinya membawakan konsep Pancasila: bersatu dalam keragaman, kepada dunia,” tandas Albanese dalam diskusi itu.
Komentar