DI bawah Lee Kuan Yew, Singapura membuat peraturan Internal Security Act (ISA), yang mengizinkan pemerintah menahan seseorang tanpa proses hukum dengan dalih keamanan nasional. Meski kemajuan ekonomi Singapura mencitrakan wajah liberal layaknya negara-negara dunia pertama, nyatanya Singapura masih menjunjung langkah represif dalam menghadapi aspirasi warganya sendiri.

“Meskipun ada pemilu berkala yang dilaksanakan dengan jujur, dan peraturan pemilu yang masih mengizinkan semua partai untuk berpartisipasi (kecuali Partai Komunis), adanya penyitaan agenda sosial dan politis oleh elite pemimpin memiliki arti masyarakat telah disingkirkan secara efektif dari partisipasi politik,” tulis Stephen Mccarthy dalam The Political Theory of Tyranny in Singapore and Burma.

Setidaknya telah dua kali ISA diteken dan meninggalkan trauma bagi mereka yang menjadi korbannya. Pertama pada tahun 1963 (Operation Coldstore), dan kedua tahun 1987 (Operation Spectrum). Pemerintah mengambil dalih pembersihan atas upaya-upaya subversif gerakan kiri dalam kedua kasus tersebut.

Operation Coldstore secara efektif menumpas gerakan kiri, sekaligus rival-rival politik Lee dari Barisan Sosialis, beberapa bulan sebelum pemilihan umum 1963 dilaksanakan. Karena itulah para korban tersebut meyakini apa yang menimpa mereka adalah sebuah tindakan keji yang murni politis.

“Nyatanya ada penahanan tanpa pengadilan melalui ISA, sistem hukum yang mengolok-olok konsep daripada sebuah hukum itu sendiri. ISA adalah hukum di luar hukum itu sendiri. Saat kamu ditahan di bawah ISA, kamu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk apapun,” ujar Lim Hock Siew pada 2009, sembari mengingat ketika dia dipermainkan oleh petugas hukum kala meminta kejelasan soal penangkapannya di tahun 1963.

Said Zahari, tahanan politik lainnya menceritakan bagaimana kondisi keras di dalam tahanan. Mulai dari kebingungan soal status tahanan mereka, aksi mogok makan untuk menolak kerja paksa, sampai depresi yang menyebabkan upaya bunuh diri Lim Chin Siong, rival utama Lee dalam berebut pengaruh politik di Singapura sebelum dia ditahan.

“Kami menentang sistem berdasarkan prinsip. Kami, sebagai tahanan politik, seharusnya tidak diperlakukan layaknya kriminal biasa seperti ini,” tulis Said Zahari dalam otobiografinya The Long Nightmare: My 17 Years as a Political Prisoner.

Salah satu korban lain dari gaya kepemimpinan Lee adalah Chia Thye Poh, yang mendekam di penjara selama 32 tahun. Pada 1966, saat sebagai anggota parlemen dari partai Barisan Sosialis menggelar aksi protes terhadap keputusan pemerintah untuk memisahkan diri dari Malaysia. Menurutnya PAP dan Lee Kuan Yew ada di belakang keputusan itu dan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Pemerintah menggunakan ISA untuk menangkap dia dan kawan politiknya. Chia dijebloskan ke penjara dan mendekam di sana sampai tahun 1998. Setelahnya, Barisan Sosialis tersingkir dari peta politik Singapura. Laju Lee dan PAP tak tertahankan.

Pada tahun 1987 ketika ISA kembali dilaksanakan, Lee mendapat kecaman karena kembali dengan semena-mena menangkapi warganya sendiri. Pada 2010, Teo Soh Lung, salah satu korban penangkapan itu mengatakan Lee telah menciderai keadilan dengan menahan dirinya tanpa pengadilan. Dan sudah saatnya sejarah kelam itu diajarkan kepada anak muda.

“Anak-anak muda penasaran tentang masa lalu Singapura dan mereka juga ingin tahu tentang apa yang terjadi pada 1987 dan 1988, yakni soal penangkapan dan penahanan tanpa pengadilan 24 orang di bawah ISA, juga pengasingan dari banyak orang lainnya,” tuturnya dalam memoarnya Beyond the Blue Gate: Recollections of a Political Prisoner seperti dikutip dari theonlinecitizen.com (24/3).*