HARI ini, 21 Mei, 27 tahun silam, gerakan reformasi mencapai klimaksnya dengan tumbangnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Momen bersejarah tersebut menandai berakhirnya era otoriter dan dimulainya era Reformasi yang demokratis. 

Pada hari itu sekira pukul 9 pagi di ruang kredensial Istana Merdeka, Presiden Soeharto tampil sederhana dengan kemeja safari berlengan pendek ditemani Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie. Di hadapannya sudah menanti para wartawan domestik dan asing yang akan meliput sebuah momen penting. 

“Dalam acara singkat di ruang Kredential Istana Merdeka itu lebih banyak wartawan dari dalam dan luar negeri yang hadir ketimbang para pejabat tinggi. Di sana, nampak lima bekas menteri Kabinet Pembangunan VII, yaitu Menkeh Muladi, Menpen Alwi Dahlan, Mensesneg Saadillah Mursjid, Mensos Siti Hardiyanti Rukmana, dan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto,” tulis Parlementaria, No. 23 TH XXX, 16 September 1998. 

Presiden Soeharto pun mendekati microphone. Ia membawa beberapa carik kertas yang bertuliskan “PERNYATAAN BERHENTI SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA”. Dalam pembukaan pidatonya itu, Presiden Soeharto menyatakan keinginannya melaksanakan reformasi dengan membentuk Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun, wacana itu kemudian tak terwujud karena tidak adanya tanggapan memadai terhadap rencana pemerintahannya itu. 

“Dengan memperhatikan keadaan di atas saya berpendaat sangat sulit untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya saya memutuskan untuk menyatakann berhenti dari jabatan saya sebagai presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini Kamis, 21 Mei 1998,” ujar Soeharto dalam pidato terakhirnya itu. 

Kabinet Pembangunan VIII yang dipimpinnya pun demisioner. Di hari itu pula Wakil Presiden BJ Habibie langsung diambil sumpahnya sebagai presiden RI ketiga menggantikan Soeharto. Pergantian kepemimpinan negara itu pun menuai reaksi dari beberapa negara sahabat, di antaranya dari Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. 

Baca juga: Isyarat Patahnya Kekuasaan Soeharto

Amerika, Jepang, dan Australia Sambut Era Reformasi

Presiden Amerika Serikat William Jefferson ‘Bill’ Clinton turut andil secara tak langsung pada kejatuhan rezim Soeharto. Setahun sebelumnya, Indonesia yang terbelit krisis finansial dikucurkan bantuan sekira 43 miliar dolar (sekitar Rp620 triliun) oleh International Monetary Fund (IMF) tapi dengan aneka persyaratan yang tentunya merugikan Indonesia. 

Sepekan sebelum Soeharto akhirnya menandatangani dokumen Letter of Intent (LoI) IMF pada 15 Januari, Presiden Clinton mengontak Soeharto mendesak penandatanganannya. Hal itu terungkap setelah Lembaga Arsip Keamanan Amerika NSA pada 24 Juli 2018 merilis dokumen Gedung Putih terkait salinan memo komunikasi Clinton-Soeharto pada 8 Januari 1998. 

“Saya mengetahui Direktur Pelaksana IMF (Michel) Camdessus akan berada di Jakarta dalam waktu dekat dan saya mengimbau pada Anda dan tim ekonomi Anda untuk bekerjasama dengannya. Saya tahu Anda memiliki para penasihat yang terpercaya dan kami ingin terus berhubungan dengan mereka. Saya ingin mengutus Deputi Menteri Keuangan Larry Summers untuk berkonsultasi juga dengan tim ekonomi Anda,” ujar Clinton dalam pembicaraannya dengan Soeharto sebagaimana termuat dalam dokumen tersebut. 

Kenyataannya kemudian, intervensi IMF turut berdampak pada meroketnya inflasi hingga penurunan nilai tukar rupiah serta anjloknya perekonomian. Gelombang demonstrasi massa lantas menjadi pemantik lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Terhadap pengunduran diri Soeharto, Presiden Clinton ikut melayangkan pernyataan di sela pidatonya terkait ratifikasi perluasan kerjasama Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO di Gedung Putih, 21 Mei 1998. 

“Izinkan saya menyatakan bahwa saya menyambut keputusan bijak yang dibuat kurang dari 24 jam lalu oleh Presiden Soeharto di Indonesia. Keputusan (pengunduran diri) itu memberikan rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun demokrasi yang stabil menjelang abad ke-21. Saya berharap para pemimpin (Indonesia) saat kini akan melangkah maju dengan transisi terbuka dan damai yang juga didukung publik secara luas,” tutur Presiden Clinton, dikutip The New York Times, 22 Mei 1998. 

Sebagai negara sahabat yang sudah punya sejarah hubungan erat, lanjut Clinton, Amerika Serikat menjanjikan dukungannya terhadap transisi kepemimpinan Indonesia untuk mencapai reformasi demokrasinya. Hal serupa juga disampaikan Perdana Menteri (PM) Jepang Ryutaro Hashimoto. 

PM Hashimoto mendengar kabar pengunduran diri Soeharto sekira pukul 11 pagi waktu Jepang. Dalam pernyataannya, PM Hashimoto tidak hanya mengakui Presiden Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan” bagi Indonesia selama 30 tahun terakhir tetapi juga pernah menyelamatkan Jepang dengan bantuan ketika negeri Matahari Terbit itu dilanda krisis minyak. 

“Kami akan terus mendukung upaya rakyat Indonesia dalam hal reformasi. Kami juga berharap bahwa Indonesia akan mampu memulihkan stabilitas sosial dan ekonomi sesegera mungkin,” ujar PM Hashimoto dikutip The Washington Post, 22 Mei 1998. 

Australia sebagai negara tetangga juga ikut bereaksi. PM John Howard dalam konferensi persnya di Gedung Parlemen pada 21 Mei 1998 menyatakan pengumuman pengunduran diri Presiden Soeharto menjadi momen bersejarah bagi Indonesia dan Australia sebagai negara sahabat dan tetangga terdekat. Ia berharap transisi kepemimpinan berjalan damai dan berdasarkan proses-proses konstitusional. 

“Ini menjadi era yang penting bagi Indonesia dan hari ini penting pula melihat kontribusinya (Soeharto) terhadap negaranya selama 32 tahun terakhir ini sehingga menjadi negara yang diakui di kawasan. Saya juga ingin memberi ucapan selamat kepada Dr. Habibie atas penunjukannya sebagai presiden. Pemerintahan saya akan sepenuhnya bekerjasama dengan pemerintahan Dr. Habibie sebagaimana kerjasama kami dengan pemerintahan mantan Presiden Soeharto,” cetus PM Howard dalam memo transkrip pidatonya di laman Arsip Nasional Australia.