POLEMIK terkait aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya masih bergulir. Setelah pencabutan izin tambang empat perusahaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengkaji kembali potensi dan dugaan rasuah terkait perizinan operasional tambangnya. 

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan Senin (16/6/2025) kemarin, sejatinya KPK sudah mulai mengkaji dugaan korupsinya sejak 2023. Kini, KPK akan mengembangkan lagi kajian data-data terbaru terkait perizinan yang tidak sesuai ketentuan, dugaan penambangan ilegal, hingga legalitas ekspornya. 

Ada empat perusahaan tambang di Kepulauan Raja Ampat yang Izin Usaha Pertambangannya dicabut pemerintah, yakni PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran, PT Nurham di Yesner Waigeo Timur, PT Kawai Sejahtera Mining di Pulau Kawe, dan PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun. Hanya PT Gag Nikel yang masih diizinkan beroperasi di Pulau Gag karena merupakan anak perusahaan BUMN, PT Aneka Tambang, yang operasionalnya tidak berada di kawasan Geopark Raja Ampat meskipun ada Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di mana pada Pasal 35 terdapat larangan aktivitas penambangan di pulau-pulau kecil. 

Semenjak kendaraan listrik digaungkan pemerintahan Joko Widodo, nikel jadi komoditas yang begitu menggiurkan. Selain jadi bahan baku penting untuk aneka gawai, nikel jadi primadona untuk pembuatan baterai kendaraan listrik.

“Dulu nikel mungkin dianggap bahan tambang biasa. Tapi dengan perkembangan teknologi terkini, banyak manfaat nikel yang bisa dioptimalkan. Nikel menjadi unsur penting dalam baterai, terutama baterai sekunder yang bisa diisi ulang. Bermanfaat untuk perangkat-perangkat elektronik dan yang paling istimewa dan bertepatan dengan perkembangan zaman adalah mobil listrik. Nikel adalah ‘jantung utama’ dari kendaraan masa depan tersebut,” ungkap Ida S. Widayanti dkk. dalam Berjuang di Tengah Arus Pesimisme: Kisah Perjalanan Gag Nikel Menuju Produksi.

Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar sekolong langit. Menurut data agensi survei geologi Amerika Serikat USGS, pada 2024 produksi nikel Indonesia mencapai 2,2 juta ton dari total produksi nikel dunia yang sebesar 3,7 juta ton. Indonesia pun punya cadangan nikel terbesar pula, mencapai 55 juta ton. 

Tak ayal sejak 2020 kebijakan hilirisasi nikel Indonesia mendapat tekanan organisasi perdagangan dunia WTO. Namun meski nilai komoditas nikel kian melesat sejurus booming-nya industri gawai dan kendaraan listrik, upaya pengerukan nikel sudah dimulai sejak masa kolonial. 

“Ternyata, eksplorasi nikel di Pulau Gag pun telah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Lebih tepatnya pada zaman kolonial Belanda. Tidak bisa dipastikan sudah berapa lama kolonial Belanda berada di pulau tersebut. Yang pasti, Belanda tidak benar-benar berhasil untuk menggali harta karun tersebut,” sambung Ida dkk. 

Nikel yang Menggiurkan

Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber mineral alam (pertambangan) di Hindia Belanda mulai marak pada awal abad ke-20 setelah pemerintah kolonial menerbitkan regulasinya, Indische Mijnwet, pada 1899. Regulasi ini jadi payung hukum buat pengusaha pertambangan, negeri maupun swasta, terkait hak pengusahaan pertambangan. Jika eksplorasi timah bermula di Pulau Bangka sejak 1819 dan batubara mulai ada di Pengaron, Kalimantan Selatan pada 1840-an, eksploitasi laterit nikel mulai eksis di Sulawesi pada 1930-an. 

Menurut pakar tambang Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif dalam Nikel Indonesia, bijih nikel pertamakali ditemukan tak sengaja oleh seorang misionaris Belanda, Pendeta Albertus Christiaan Kruyt, medio 1901 di Pegununan Verbeek yang perbatasan alami Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Kemudian disusul penemuan bijih nikel di di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara oleh insinyur tambang Eduard Cornelius Abendanon pada 1909. 

“Penemuan ini membuka peluang dibukanya industri pertambangan nikel di Indonesia. Studi lebih lanjut mengenai endapan nikel di daerah Sorowako dilakukan oleh Flat Elves  yang merupakan ahli geologi dari Pt Inco Limited, sebuah perusahaan pertambangan asal Kanada,” tulis Irwandy. 

Pada 1934, perusahaan tambang batubara swasta Belanda, NV Oost-Borneo Maatschappij (OBM), turut mengeksplorasi nikel di Pomalaa. Menurut Endang Naryono dalam artikel “Nickel Mine Exploitation in Indonesia, Between A Blessing and a Disaster of Enviromental Damage” di jurnal terbuka OSF, 20 September 2023, OBM sudah mulai membuka situs penggalian dan mengeruk bijih nikel mulai 1938. Di tahun itu tercatat OBM sudah mengirim sekitar 150 ribu ton bijih besi ke Jepang. 

Setahun berselang, mengutip harian Algemeen Handelsblad edisi 16 Maret 1939, OBM mengalihkan konsesi 19 situs tambang beserta izin-izin tambangnya kepada anak perusahaannya, Mijnbouw Maatschappij Boni Tolo. Namun begitu pendudukan Jepang dimulai pada 1942, tambang-tambang nikelnya di Pomalaa pun dikuasai Jepang. 

“Pada era pendudukan Jepang (1942-1945), Pomalaa diambilalih oleh Sumitomo Metal Mining Co. dan dibangun pabrik nikel matte. Pabrik tersebut belum sempat beroperasi karena dibom oleh Sekutu pada Perang Dunia II,” ungkap Puguh Prasetiyo dalam artikel “Pemanfaatan Potensi Bijih Nikel Indonesia Pada Saat Ini dan Masa Mendatang” di Jurnal Metalurgi, Vol. 23, No, 1, Juli 2008. 

Pada 1946, Mijnbouw Maatschappij Boni Tolo sempat berupaya kembali mengambilalihnhya, namun situasi revolusi kemerdekaan dan kemudian kebijakan nasionalisasi membuat perusahaan tambang itu pasrah melepas situs tambang nikelnya. Pun perusahaan Amerika Serikat Freeport Sulphur Company juga menjajaki pengelolaannya, sambung Irwandy. Namun, batal karena alasan keamanan. Pada 1950-an, di Sulawesi sarat konflik. Mulai dari Peristiwa Andi Azis hingga Pemberontakan DI/TII. Baru pada 1957 pengelolaannya dipegang NV Pertambangan Toraja (Perto), lalu pada 1961 diambilalih pemerintah dan dikelola perusahaan negara, PT Pertambangan Nikel Indonesia. 

“Masa di mana jadi penanda eskploitasi besar-besaran di Indonesia baru terjadi pada 1968 melalui Kontrak Karya untuk penambangan nikel laterit kepada PT International Nickel Indonesia (INCO). Sampai hari ini setidaknya ada 54 perusahaan tambang nikel di Indonesia yang menjadi anggota Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Di Sulawesi Selatan saja sampai akhir 2021 terdapat enam perusahaan tambang nikel yang menguasai area konsesi seluas 87.556 hektare. Sementara di Sulawesi Tengah terdapat 37 perusahaan yang memegang izin tambang dengan total area 92.604 hektare,” tandas Endang.