- Randy Wirayudha
- 21 jam yang lalu
- 4 menit membaca
OPERASI militer Amerika Serikat yang melancarkan serangan udara ke Venezuela lantas menculik Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores pada Sabtu (3/1/2026) menggegerkan dunia internasional. Termasuk Indonesia yang mengkhawatirkan para Warga Negara Indonesia (WNI) di negeri dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia itu. Dalam pernyataannya sehari pasca-penculikan Presiden Maduro, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan keprihatinannya atas tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer di Venezuela.
“Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengendepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan hukum humaniter internasional khususnya perlindungan terhadap warga sipil, yang keselamatan dan kondisinya harus tetap menjadi prioritas utama,” demikian pernyataan Kemlu dalam utas di akun resmi X-nya, @Kemlu_RI, Minggu (4/1/2026).
Hampir sepekan berlalu, situasi di Venezuela memang mulai berangsur pulih. Wakil Presiden Delcy Rodríguez sudah ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt.) presiden Venezuela. Kendati begitu, Kemlu RI tetap memantau dan secara intensif berhubungan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Caracas, termasuk memantau keadaan 37 WNI yang ada di Venezuela. Kemlu juga sudah menyiapkan protokol evakuasi dan rencana evakuasi seandainya konflik bereskalasi lagi.
“KBRI Caracas secara intensif juga berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memantau perkembangan situasi terkini. KBRI Caracas juga sudah mengaktifkan alat komunikasi cadangan in case terjadi black out (kembali). Kita sudah menyiapkan perangkat radio, telefon satelit, dan juga perangkat Starlink, untuk memastikan komunikasi dengan (pemerintah) pusat tidak terputus,” ujar Plt. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah di gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Indonesia sendiri sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Venezuela sejak 1959. Diawali dari kunjungan singkat Presiden Sukarno ke negeri itu pada tahun tersebut.
Ajakan Membuka Hubungan Diplomatik
Bandara Aeropuerto Internacional de Maiquetía (kini Bandara Aeropuerto Internacional Simón Bolívar) di ibukota Caracas pagi, 27 Mei 1959, itu lebih sibuk dari biasanya. Ada banyak pejabat Venezuela dan satu batalion korps Infantería de Marina (Korps Marinir Venezuela) berjaga-jaga.
Hari itu Venezuela kedatangan tamu negara dari jauh. Presiden Sukarno dari Indonesia tiba untuk singgah sesaat selepas kunjungannya dari Argentina.
Kunjungan itu merupakan tambahan dari agenda tur singkat Presiden Sukarno ke Amerika Selatan. Sukarno jadi presiden pertama dari negara Asia yang mampir ke kawasan itu, untuk membawa pesan persahabatan dari rakyat Indonesia sekaligus merintis hubungan diplomatik.
Lawatan Sukarno ke Amerika Selatan sejak Maret 1959 dilakukan usai rangkaian kunjungannya ke Eropa. Dalam turnya menggunakan pesawat carteran Boeing 707 milik maskapai Pan American (Pan Am) Airways itu, sejumlah menteri seperti Menteri Luar Negeri (Menlu) Dr. Soebandrio diajak pula.
Sebelumnya, Presiden Sukarno bertandang ke Buenos Aires, Argentina. Pemerintah Argentina sampai harus mengerahkan sembilan pesawat jet tempur Gloster Meteor Fuerza Aérea Argentina (Angkatan Udara Argentina) demi memperkuat pengamanan menjelang pesawat Sukarno mendarat di Bandara Internasional Ezeiza (kini Bandara Internasional Ministro Pistarini). Kala itu, kondisi politik di ibukota tengah bergolak.
“Kendaraan-kendaraan bus juga dibakar oleh para demonstran, berpuluh orang luka-luka dan pusat perdagangan di kota menjadi sepi. Pihak polisi mempergunakan beratus-ratus bom gas air (mata) untuk membubarkan demonstran-demonstran tersebut yang berusaha hendak mendekati gedung Negara di mana Presiden (Arturo) Frondizi hendak menerima kunjungan Presiden Sukarno,” tulis suratkabar Harian Umum, 23 Mei 1959.
Dari Argentina, agenda resmi Sukarno dijadwalkan ke Meksiko. Namun sebelum ke Meksiko, Sukarno memilih singgah selama sehari di Caracas, Venezuela.
Di Bandara Maiquetía, Presiden Sukarno dan delegasi disambut langsung oleh Presiden Venezuela Rómulo Betancourt. Kedatangannya disambut pula barisan pengawalan dan kehormatan dari 250 personel Marinir Venezuela pimpinan Mayor Felipe Testamarck.
“Di Maiquetía ia (Presiden Betancourt) didampingi Menteri Luar Negeri Ignacio Luis Arcaya. Betancourt dan Sukarno turut menginspeksi satu batalyon barisan kehormatan Marinir. Lalu dilanjutkan tur sepanjang jalur pantai dengan mobil sebelum mengadakan pertemuan tertutup,” ungkap Eladio Rodulfo González dalam Rómulo Betancourt: Más de Medio Siglo de Historia.
Dari Bandara Maiquetía, Presiden Betancourt mendampingi Sukarno menuju pusat kota melewati jalur-jalur pantai. Sesampainya di istana negara Palacio de Miraflores, Presiden Sukarno menerima sambutan penghormatan lagi dengan tembakan meriam sebanyak 21 kali.
“Setelah makan siang dengan Presiden Rumulo Betancourt di Istana Miraflores, kepada pers Sukarno menyatakan harapannya supaya antara Indonesia dan Venzuela selekasnya ada perhubungan diplomatik,” tulis harian Merdeka, 29 Mei 1989.
Selepas itu, Presiden Betancourt kembali mengantarkan Sukarno ke bandara. Bersama delegasi, Sukarno pun bertolak ke Meksiko.
Selain menyatakan ajakannya dalam menjalin hubungan diplomatik, Sukarno terkesan dengan pencapaian Venezuela yang saat dikunjunginya tengah membangun jembatan terbesar di dunia pada masanya. Jembatan yang dimaksud adalah Jembatan General Rafael Urdaneta.
Jembatan sepanjang 8,7 kilometer di atas Danau Maracaibo itu menghubungkan kota Maracaibo dengan kota-kota lain di Venezuela. Pembangunan jembatan tersebut baru rampung dan diresmikan Presiden Betancourt pada 1962. Jembatan itu menginspirasi Sukarno untuk mencanangkan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera melalui Selat Sunda.
Ide jembatan di atas Selat Sunda sejatinya sempat digagas tokoh Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Sedyatmo pada 1960. Presiden Sukarno yang tertarik lantas meminta ITB untuk uji desain pada awal 1965.
“Kalau Venezuela, negeri kecil bisa juga mengadakan jembatan yang sekarang ini terbesar, sampai sekarang, di dunia. Lho kenapa kita tidak! Untuk keperluan ekonomi kita, untuk kemegahan bangsa kita. Satu jembatan yang lebih besar daripada Venezuela itu antara Jawa dan Sumatera,” seru Sukarno dalam pidatonya dikutip buku Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam, 1953-1966.
Terlepas dari persoalan jembatan, Indonesia-Venezuela akhirnya membuka hubungan diplomatik secara resmi pada 10 Oktober 1959 atau lima bulan pasca-kunjungan Presiden Sukarno. namun KBRI baru dibuka di Caracas pada 1977 dan Kedutaan Venezuela dibuka di Jakarta pada 1981.
