- Randy Wirayudha
- 18 jam yang lalu
- 6 menit membaca
PADA pesta malam tahun baru di kediamannya di Mar-a-Lago, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sempat mengutarakan resolusinya, “Damai. Damai di bumi.” Itu menjadi ironis karena tak sampai sepekan kemudian Trump menggerakkan militernya untuk melancarkan bombardir udara ke utara Venezuela, lalu menangkap Presiden Venezuela Nicolas Máduro di ibukota Caracas dan kemudian membawanya ke AS.
Operasi militer bersandi “Operasi Absolute Resolve” itu disetujui Presiden Trump pada Jumat (2/1/2026) malam. Serangan terkoordinasinya dijalani pada pukul 2 dini hari waktu setempat, Sabtu (3/1/2026). Selain melancarkan serangan udara, pasukan khusus AS menangkap Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores. Serangan itu disebut turut menewaskan 80 jiwa dari kalangan pejabat dan militer Venezuela dan Kuba.
Maduro dan istrinya diculik dan dibawa ke New York dengan kapal amfibi USS Iwo Jima, untuk diseret ke pengadilan di AS. Sudah cukup lama AS bersitegang dengan Venezuela dan menuduh narko-terorisme kepada Maduro yang dianggap berkaitan dengan organisasi narkoba Cartel de los Soles.
Sebagaimana beberapa sekutunya, sejak pemerintahan Presiden Joe Biden AS tak mengakui Maduro sebagai presiden ketiga kalinya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Venezuela 2024. Pada pilpres itu, pemimpin oposisi Edmundo González Urrutia yang juga didukung oposan peraih Penghargaan Perdamaian Nobel María Corina Machado, mengklaim González yang menang namun Dewan Pemilu Nasional, CNE, menyatakan Maduro memenangi pilpresnya.
Terlepas dari tuduhan dan dakwaan yang diarahkan pada Maduro, dunia internasional terhenyak. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres –melalui juru bicara yang tak disebutkan namanya– menyatakan aksi militer AS di Venezuela menimbulkan preseden berbahaya. Ia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB menggelar rapat darurat.
Di Kremlin, Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam agresi AS itu dapat menimbulkan konsekuensi serius di kawasan Amerika Selatan. Sedangkan pemerintahan Presiden China Xi Jinping di Beijing juga mengutuk upaya penggulingan pemerintahan Venezuela dan menuntut pembebasan Maduro. Hal serupa juga diutarakan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim.
“Pemimpin Venezuela dan istrinya diculik dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat dalam lingkup yang tak biasa. Aksi seperti itu jelas pelanggaran hukum internasional karena menggunakan kekuatan militer terhadap sebuah negara yang berdaulat. Presiden Maduro dan istrinya mesti dibebaskan. Apapun alasannya, penggulingan paksa seorang kepala negara dengan aksi eksternal menimbulkan preseden berbahaya,” ungkap potongan pernyataannya di akun resmi X-nya, @anwaribrahim, Minggu (4/1/2026).
Pun Kemenlu RI melalui utas pernyataan resmi di akun X @Kemlu_RI, Minggu (4/1/2026) menyerukan semua pihak – meski tak menyebut Amerika Serikat sama sekali – untuk menahan diri dan berharap hukum internasional dan Piagam PBB untuk dipatuhi. Adapun eks-Wamenlu RI (Juli-Oktober 2014) dan mantan Duta Besar RI untuk AS (2010-2013) Dino Patti Djalal menyebut tindakan AS mengabaikan hukum internasional.
“Invasi militer dan penangkapan/penculikan Presiden Venezuela Maduro oleh AS menandakan bahwa hukum rimba telah gantikan hukum internasional. Negara yang kuat merasa berhak melakukan aksi ‘semau gue’ terhadap negara lain. Ini pertanda kita memasuki a dangerous world order. Bagaimana sikap DK PBB? Sikap G7? Bagaimana sikap Amerika Latin? Bagaimana sikap Indonesia? Ujian bagi politik luar negeri bebas aktif yang berlandaskan pada prinsip,” cuitnya di akun X-nya, @dinopattidjalal, Sabtu (3/1/2026).
Dari Mene ke Petróleo
Untuk sementara, Wapres Delcy Rodríguez diangkat jadi pelaksana tugas (plt.) Presiden Venezuela meski banyak diaspora Venezuela di banyak negara merayakan penangkapan Maduro yang dianggap pemimpin diktator. Pergantian rezim jadi ekspektasi tertinggi.
Presiden Trump mengindikasikan itu. Dalam konferensi persnya di Mar-a-Lago pasca-penangkapan Maduro, ia menyatakan akan mengendalikan Venezuela sampai terjadinya transisi yang aman dan laik. Tak lupa, Trump pun blak-blakan menyinggung soal minyak dan ancaman lanjutan.
“Kita akan memiliki perusahaan-perusahaan minyak AS yang besar, yang terbesar di dunia, masuk ke sana, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak, infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang bagi negara dan kami siap melancarkan serangan kedua dan lebih besar jika diperlukan,” tutur Presiden Trump, dikutip The Guardian, Minggu (4//2026).
Menurut data organisasi negara-negara pengeskpor minyak bumi alias OPEC pada 2025, Venezuela adalah negara pemilik cadangan minyak bumi terbesar. Venezuela tercatat memiliki cadangan minyak bumi lebih dari 303 miliar barel, di atas Arab Saudi (267 miliar barel), Iran (208 miliar barel), Kanada (163 miliar barel), dan Irak (145 miliar barel) di lima besar. Problemnya, cadangan minyak itu hampir seluruhnya didominasi pemerintah Venezuela melalui perusahaan minyak bumi dan gas negara Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), pasca-nasionalisasi pada 1970-an dan Revolusi Bolivarian (1992-1998).
Sekilas tentang sejarahnya, masyarakat pribumi di Venezuela sudah memanfaatkannya untuk banyak keperluan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Setidaknya ada 30 kelompok pribumi yang dahulu mendiami wilayah Venezuela sekarang, di antaranya masyarakat Wayuu, Warao, Kali’na, Pemon, dan Paraujano.
“Di wilayah utara Venezuela, masyarakat pribumi menemukan cairan-cairan hitam yang terdapat di genangan air laut dan seiring gelombang air, cairan hitam dan kental itu menggunung dan membesar. Mereka belum tahu itu zat apa dan mereka menyebutnya dengan ‘mene’,” ungkap pakar ekstraktif energi dan pertambangan Japhet Miano Kariuki dalam artikel “Uncovering the Hidden Histories: A Study of Venezuela’s Energy Landscape” di buku Energia Progresiva: An Intertemporal Analysis of Latin America and the Caribbean’s Energy Landscape in the Industrial Age.
Para masyarakat pribumi itu, lanjut Kariuki, memberdayakannya dengan mengekstrak mene menggunakan selimut putih dari sumber-sumber rembesan minyak bumi. Hasilnya, mereka gunakan untuk pengobatan, memperbaiki dan menambal kano-kano mereka, untuk penerangan, dan bahkan untuk menjebak hewan-hewan buruan.
Bangsa Eropa sendiri sudah menjejakkan kaki di Venezuela pasca-ekspedisi ketiga Christopher Colombus pada medio 1498. Akan tetapi catatan pertama tentang pertemuan bangsa Eropa dengan minyak bumi di Venezuela baru terjadi tak lama kemudian setelah Spanyol mendirikan kota koloni pertama, Nueva Cádiz di Pulau Cubagua mulai 1500. Bangsa Spanyol menyebut mene alias minyak mentah itu dengan sebutan ‘petróleo’ dari bahasa Latin, ‘petroleum’ yang aritnya minyak dari batu.
“Ratu Spanyol, Juana, dalam sebuah suratnya (tertanggal 3 September 1536) dari ibukota Valladolid menuliskan kepada ‘para pejabat yang mengirimkan azeite petrolio (minyak mentah)” dari Nueva Cádiz, Cubagua, memerintahkan ‘sebanyak mungkin untuk mengirimkannya kepada saya dalam kapal-kapal yang datang dari pulau itu’. Sang ratu menyebutkan ‘air mancur’ minyak di Cubagua yang ‘sepertinya akan sangat menguntungkan’,” tulis Aníbal R. Martínez dalam Chronology of Venezuelan Oil.
Tetapi, baru tiga tahun berselang minyak pertama dikirimkan. Pada 30 April 1539, Don Francisco de Castellanos, bendahara Nueva Cádiz, mengirim satu barel minyak Venezuela dengan kapal Santa Cruz dalam pengiriman yang dipimpin Francisco Rodríguez de Covarrubia dan Bernardino de Fuentes.
“Pengiriman ke Spanyol itu diperuntukkan bagi Charles V, Kaisar Romawi Suci – yang juga menguasai Spanyol, untuk mengobati encok yang dideritanya. Inilah yang menjadi ekspor minyak Venezuela pertama secara simbolis,” sambung Kariuki.
Kendati demikian, eksplorasinya untuk kepentingan industri baru terjadi berabad-abad kemudian. Menurut Gustavo Coronel dalam The Nazionalization of the Venezuelan Oil Industry, adalah Presiden Juan Vicente Gómez sejak memerintah pada 1908, memberikan sejumlah konsesi untuk mengeksplorasi, memproduksi, dan menyuling minyak bumi kepada sejumlah korporat, salah satunya Barber Asphalt Company (kini General Asphalt).
Barber Asphalt Company melalui anak perusahaannya, Caribbean Petroleum Company (CPC) yang mengeksplorasinya. Meski kemudian CPC dibeli sebagian sahamnya, 51 persen oleh Royal Dutch Shell senilai 1 juta dolar Amerika.
“Pada 31 Juli 1914, CPC memulai eksploitasinya di sumur Zumaque-I, terletak di sisi timur Danau Maracaibo yang kemudian tercatat jadi sumur minyak komersial pertama di Venezuela. Sementara perusahaan-perusahaan minyak AS mulai tertarik dan berdatangan ke Venezuela pada 1919, atau setelah Perang Dunia I. Pada 1921, Standard Oil Company de Venezuela, anak perusahaan Standard Oil Company yang berbasis di New Jersey, didirikan. Lalu (pengekspor) Lago Petroleum Corporation juga dibentuk pada 1923, menjadi perusahaan AS pertama yang mengekspor minyak bumi dari Venezuela,” tulis Henry Jiménez Guanipa dalam Energy Law in Venezuela.
Per 1932, minyak bumi Venezuela yang menggiurkan sudah mengundang setidaknya 11 kongsi dari tiga grup internasional besar dunia. Di antaranya Standard Group yang membawahi Standard Oil de Venezuela, Lago Petroleum Company, dan Orinico Oil Company. Ada pula The Gulf Group yang membawahi Venezuelan Gulf Oil Company.
“Korporasi-korporasi besar ini bertahan setidaknya sampai terjadinya nasionalisasi pada 1975. Faktanya, perkembangan industri minyak bumi Venezuela, terlepas dari pro dan kontranya, selalu terkait dengan perusahaan-perusahaan asing,” tambah Guanipa.
Nasionalisasi industrinya dilancarkan dalam program “La Gran Venezuela” yang diserukan Presiden Carlos Andrés Perez yang lantas melahirkan PDVSA pada 1976. Sedangkan perusahaan-perusahaan AS kemudian harus angkat kaki, seperti, Gulf Oil Company, dan Mobil Oil Corporations, dengan hanya menerima sejumlah kompensasi. Tersisa Chevron, ExxonMobil dan ConocoPhillips yang masih beroperasi.
Maka “kaki” AS dalam industri minyak bumi Venezuela menyisakan Chevron. Maduro yang pada 2013 naik kursi kepresidenan meneruskan kebijakan-kebijakan Chávez, setidaknya sampai ia ditangkap dan dibawa ke AS pada 3 Januari 2026 lalu.
“Chevron tetap fokus pada keselamatan dan kesejahteraan para pegawai kami, begitu juga integritas aset-aset kami. Kami tetap beroperasi dalam skala penuh dengan mengikuti hukum dan regulasi yang relevan,” tandas juru bicara Chevron, Bill Turenne, pasca-penangkapan Maduro, dilansir NPR, Minggu (4/1/2026).
