Apakah Kita Memaklumkan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional?

Rencana penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional menuai pro dan kontra. Dominasi laki-laki, militer, dan elite politik dalam daftar pahlawan menunjukkan bias sejarah. Sastrawan dan perempuan jarang mendapat tempat yang layak.

Putro Wasista Hadi

2 Mei 2025

5 menit membaca

Diperbarui: 20 Nov 2025

BELAKANGAN khalayak digegerkan oleh kabar rencana penahbisan gelar pahlawan nasional kepada bekas Presiden Indonesia kedua Soeharto. Beragam respons menguar, ada yang mendukung dan tidak sedikit menolak. Sebagian kalangan menganggap ‘bapak pembangunan’ itu layak menyandang gelar pahlawan. Sebagian lagi menganggap kekuasaan mutlak 32 tahun yang menyebut dirinya Orde Baru dibangun dari darah dan daging rakyat tak sepaham.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang

Postingan Terkait

Lihat Semua

Gedung rektorat Universitas Indonesia di kampus Depok. (Bisri/Historia.ID).

Kampus UI Tak Jadi di Ciputat

Ilustrasi pedagang beras di pasar induk Cipinang, Jakarta. (IPPHOS/Perpusnas RI).

Skandal Korupsi Proyek Beras Sintetis

A statue of Ahmad Subardjo in a reenactment of the drafting of the Proclamation text at the Museum of the Drafting of the Proclamation (munasprok.or.id)

Ahmad Subardjo, The Guarantor of Independence

PREMIUM

Kampus UI Tak Jadi di Ciputat

Mengapa dosen UI rumahnya di Ciputat, sementara kampusnya di Depok? Begini ceritanya.

Skandal Korupsi Proyek Beras Sintetis

Proyek beras sintetis Tekad menjadi skandal korupsi pada awal pemerintahan Soeharto. Dua pengusaha ditangkap di Jepang.

Ahmad Subardjo, The Guarantor of Independence

It was not without reason that Ahmad Subardjo was nicknamed “The Guarantor of Independence” in Indonesia. However, he was absent when Sukarno proclaimed independence.

Sudiro Berencana, Pusat Memutuskan

Saat memimpin Jakarta, Sudiro dihadapkan pada kondisi berantakan. Putar otak demi pembangunan kota, termasuk cari dana di luar lungsuran dari pusat. Sering pula gagasannya ditolak pemerintah pusat.