SUASANA siang di salah satu kantin di bawah kolong Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Makassar cukup gerah. Beberapa dosen menikmati kopi dan bediskusi lepas. Topiknya beragam dari ekonomi, politik, hingga makna di balik nama.

Sesekali diskusi diselingi candaan atau tertawa lebar terbahak-bahak. Akhirnya, tersebutlah beberapa nama raja dan bangsawan. Seperti nama raja di wilayah Pangkep, yakni Petta Tallese Lesee, yakni raja yang dikebiri agar fokus tetap berperang dan tidak memikirkan hal lain.

Kamudian diurutlah beberapa nama raja. Salah seorang adalah pendiri Benteng Somba Opu, Tumapa’risi’ Kallonna. Nama lengkap raja ini adalah Daeng Matanre, Karaeng Mangutungi, Tumapa’risi’ Kallonna (Raja Gowa IX periode 1510-1546). Selama berkuasa, dia menciptakan undang-undang tata pemerintahan dan aturan perang.

Gelar Tumapa’risi’ Kallonna dalam bahasa sehari-hari di Makassar artinya sakit leher. Beberapa pendapat mengatakan raja tersebut menderita penyakit gondok. Namun, sejarawan Universitas Hasanuddin Makassar, Edwar Poelinggomang menyangsikan itu. “Saya kira orang-orang Makassar adalah pelaut. Pusat kerajaan pun berada di pesisir laut, jadi masyarakat tak kekurangan garam. Jadi saya kira bukan gondok. Tapi jika itu sakit leher benar,” katanya.

Raja ini kemudian digantikan anaknya, I Mario Gau’ Daeng Bonto, Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng (Raja Gowa X periode 1546-1565). Raja ini memiliki keberanian dan keperkasaan tiada banding. Dia mudah bergaul dan pandai berdiplomasi. Dia juga memiliki kemasyhuran dan kekayaan yang melimpah.

Tunipalangga yang kemudian menyempurnakan struktur Benteng Somba Opu dari tumpukan tanah liat menjadi dinding batu bata merah setengah matang. Tunipalangga dalam pengertian sehari-hari adalah pengganjal dan Ulaweng adalah emas. Jadi dalam pengertian bebas Tunipalangga Ulaweng adalah singgasana raja yang berlapis emas.

Raja Gowa berikutnya adalah I Tajibarani Daeng Marompa, Karaeng Data, Tunibatta (Raja Gowa XI periode 1565-1575). Raja ini dikisahkan sebagai seseorang yang gemar berperang. Pada masa 20 hari pemerintahaannya dia mengobarkan perang terhadap Kerajaan Bone. Dia tewas dalam perang dan jenazahnya tergeletak di tanah. Pasukannya lari tercerai berai meninggalkan jasad sang raja.

Raja Bone VII Latenrirawe Bonngkannge melalui penasihatnya yang termasyhur Kajao Lalido mengembalikan jenazah Tunibatta yang disambut penuh kebesaran oleh rakyat Gowa. Oleh karena raja tersebut tewas terpancung dalam peperangan maka diberilah gelaran Tunibatta (orang yang tertetak).

Raja berikutnya adalah I Manggorai Daeng Mammeta, Karaeng Bontolangkasa’, Tunijallo (Raja Gowa XII periode 1565-1590). Pada masa pemerintahan ini, penulisan catatan-catatan kerajaan dilakukan dengan cermat. Penulisan kesustraan dalam Lontara Makassar mengalami kemajuan yang pesat. Perdamian dengan kerajaan Bone dilakukan. Dia juga yang memberikan tempat para pedagang Melayu di sekitar Benteng Somba Opu mendirikan rumah ibadah seperti masjid.

Namun, persekutuan kerajaan Bone, Soppeng dan Wajo (dikenal dengan nama persekutuan Tellu Boccoe) yang dipelopori kerajaan Bone dalam masa tenang itu dianggap sesuatu yang mengancam Gowa, maka Tunijallo pun marah.

Pada 1585, Gowa akhirnya melancarkan serangan ke Bone yang berakhir gagal karena bantuan kerajaan dalam persekutuan Tellu Boocoe. Tak puas, lima tahun kemudian Gowa kembali menyerang Bone namun kandas di tengah jalan karena sang raja tewas diamuk pasukan sendiri.

Dalam Lontara Gowa, dijelaskan bahwa sang raja tewas diamuk oleh saudara sesusunya sendiri bernama I Lolo Tamakkana. Maka karena kejadian itulah, sang raja diberi gelar Tunijallo (raja yang meninggal karena diamuk).

Raja Gowa XII periode 1590-1593 adalah putra Tunijallo yakni I Tepu Karaeng Daeng Parambung, Karaeng ri Bontolangkasa’ Tunipasulu. Raja ini dikisahkan sebagai seorang yang memiliki perangai yang buruk. Bersikap sewenang-wenang, membunuh orang tanpa peradilan, mengganti pejabat kerajaan sesuka hati. Maka karena perangainya itulah sang raja mendapat gelar Tunipasulu (orang yang dikeluarkan atau diusuir keluar wilayah kerajaan).

Dari sekian gelar anumerta sang raja itu, bukan berarti mengejek-ejek bangsawan, melainkan karena pencapaian akan minat pencatatan sejarah yang objektif. Menurut Edwar Poelinggomang, pada masa lalu para pencatat atau penulis lontara kerajaan terlebih disumpah atas nama raja dan adat agar menulis dengan objektif.

Bahkan, kata Edwar, sebelum penulis lontara memulai tulisan maka dilakukan pula ritual khusus memohon keselamatan atas ketidaksopanannya menuliskan dengan terang nama asli sang raja. “Pada masa itu, seseorang tak dibenarkan menyebut nama asli seorang raja atau bangsawan, maka diberilah gelaran. Dan itu sangat membantu peneliti, karena peristiwa-peristiwa dibalik kekuasan tercatat dengan baik, dari gelar anumerta tersebut,” katanya.