GREENLAND, pulau terbesar di dunia itu luasnya 2,16 juta kilometer persegi, sekitar 19,6 persen lebih besar dari luas wilayah Indonesia. Menariknya, Indonesia punya hubungan perdagangan dengan negeri yang berada di bawah kedaulatan Denmark itu meski nilainya relatif kecil.

Mengutip data Market Inside, per Oktober 2024-September 2025 nilai perdagangan kedua negara ini mencapai US$146 ribu atau setara Rp2,46 miliar. Indonesia mengekspor berbagai macam produk besi dan baja, mesin dan peralatan elektronik, produk-produk keramik, tekstil, hingga furnitur.

Meski masih di bawah Denmark, Greenland bisa mengatur negerinya sendiri sejak 2009, termasuk soal perdagangan. Hak otonom mereka dapatkan lewat Undang-Undang Pemerintahan Mandiri sehingga mereka punya parlemen dan perdana menteri (PM). Suatu perubahan yang selangkah lebih dekat menjadi negara merdeka.

Hanya saja belakangan ini Greenland mulai diusik. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mencaploknya dengan alasan keamanan nasional. Ia cemas dengan jalur perdagangan baru di kawasan Arktik yang dilalui kapal-kapal Rusia dan China.

Dampaknya, Denmark meradang. Hubungan antara AS dengan Denmark, yang sama-sama bersekutu di NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, menimbulkan ketegangan. Menjadi menarik karena rupanya Greenland juga punya sejumlah kekayaan alam berupa mineral tanah jarang.

“Jika AS memilih untuk menyerang negara [anggota] NATO secara militer, maka segalanya akan berakhir, termasuk NATO dan keamanan yang telah dijaga sejak akhir Perang Dunia II,” kata PM Denmark Mette Frederiksen, dikutip CNN, 9 Januari 2026.

Terbaru, Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menlu Greenland Vivian Motzfeldt terbang ke Washington DC untuk bertemu Wakil Presiden AS J.D. Vance dan Menlu Marco Rubio pada Rabu (14/1/2026). Hasilnya inkonklusif. Baik AS maupun Denmark dan Greenland tidak menyepakati beberapa hal fundamental.

Sementara Presiden Trump melalui akun media sosial Truth Social, @realDonaldTrump pada Rabu (14/1/2026), bersikukuh Greenland harus berada di bawah kendali AS. Di Greenland, AS punya Pangkalan Antariksa Pituffik yang berjarak sekitar 1.500 kilometer dari ibukota Nuuk, sebagai basis sistem peringatan misil penting di kawasan Arktik.

“AS butuh Greenland demi keamanan nasional. Vital bagi Golden Dome yang kami bangun. NATO semestinya jadi ujung tombak kami. JIKA TIDAK, RUSIA ATAU CHINA AKAN DAN ITU TIDAK BOLEH TERJADI! Secara militer tanpa kekuatan besar AS, yang sudah saya bangun sejak periode pertama, NATO tidak akan jadi kekuatan efektif atau kekuatan penangkal –bahkan tak secuil pun! Mereka dan saya tahu itu. NATO jadi jauh lebih kuat dan efektif bersama Greenland di tangan AMERIKA SERIKAT. Kurang dari pada itu tidak bisa diterima,” kata Trump.

Tanah Orang Inuit

Dalam usaha meyakinkan dunia internasional bahwa AS berhak berada di Greenland, sebelumnya Trump pernah berseloroh dan menyinggung sejarah, bahwa meskipun orang-orang Denmark pernah mendaratkan kapal di Greenland 500 tahun lalu, bukan berarti mereka bisa memilikinya.

Faktanya, daratan Greenland mulai dihuni manusia sejak 2.500 tahun Sebelum Masehi (SM) yang datang dari daratan lain dari barat yang kini menjadi wilayah Kanada. Masyarakat itu bertransformasi jadi pribumi Inuit. Makanya tak sedikit orang-orang Inuit ada di kawasan Arktik seperti Kanada, Greenland, Siberia di Rusia, hingga Alaska di AS.

Mereka terkenal dengan sebutan “Orang Eskimo”. Dalam lidah orang Inuit, negeri itu disebut Kalaallit Nunat artinya “Tanah Orang Inuit Kalaallit”.

Adapun pemukim dari Skandinavia atau Viking dari Eropa Utara baru datang kemudian. Dikisahkan dari manuskrip saga Eiríks saga rauða dari abad ke-13, Erik Thorvaldsson alias “Erik Si Merah” dari Norwegia adalah orang Skandinavia pertama yang datang ke negeri itu dengan membawa 14 kapal pada tahun 982. Ia pula yang menamakan negeri itu sebagai Grœndland.

“Pada musim panas, Erik pergi untuk bermukim di negeri yang ia temukan, di mana ia menamakannya Greenland dengan alasan orang-orang akan tertarik datang jika negeri itu dinamai dengan nama yang disukai,” tulis saga tersebut.

Erik mendirikan tiga pemukiman awal di pesisir timur, barat, dan pedalaman tengah, serta di beberapa fjord atau teluk panjang yang menyempit. Sedangkan Kerajaan Norwegia Lama baru mengklaim Greenland sebagai wilayah kekuasaannya pada tahun 1261 di masa Raja Haakon IV Haakonsson.

Sebaran masyarakat pribumi Inuit dari Greenland sampai Alaska. (X @GreenlandRepDC).

Denmark dan AS di Greenland

Pada 1380 terjadi Persatuan Kalmar sebagai unifikasi Norwegia dan Denmark. Jauh kemudian Denmark-Norwegia berpisah dan melalui Traktat Kiel 1814, Kerajaan Denmark mengklaim Greenland, Islandia, dan Kepulauan Faroe dari Kerajaan Norwegia. Maka, sejak 1814 itulah Greenland resmi dikuasai Denmark.

Meski begitu sempat ada kekosongan kekuasaan ketika Denmark diduduki Jerman pada Perang Dunia II (1939-1945). Di saat itulah militer AS menduduki beberapa wilayah Greenland dengan alasan mencegah invasi Jerman. Samuel Eliot Morison dalam History of United States Naval Operations in World War II, Volume 1: The Battle of Atlantic September 1939-May 1943 mencatat, AS sampai membangun Pangkalan Udara Bluie West-1 di Narsarsuaq di pesisir selatan dan Pangkalan Udara Bluie West-8 di Søndre Strømfjord di pesisir barat.

Uniknya, pendudukan AS itu tanpa persetujuan pemerintahan Denmark yang masih diduduki Jerman. Pendudukan itu tercapai setelah Duta Besar Denmark untuk AS Henrik Kauffman menyerahkan kendali pertahanan Greenland yang bikin kaget pemerintahan Denmark sendiri.

Baru pada 1953, pemerintah Denmark menyatakan Greenland bukan lagi koloni, melainkan wilayah yang terintegrasi. Di tahun itu pula Denmark dan AS dalam kerangka NATO, menyepakati persetujuan Greenland Defense Agreement, di mana AS diberikan keleluasaan mendirikan basis militer, yaitu Pangkalan Udara Thule (kini Pangkalan Antariksa Pituffik).

Greenland Ingin Merdeka

Terlepas dari banyaknya tuntutan untuk merdeka, Denmark memberikan status otonomi kepada Greenland pada 2009. Greenland pun punya pemerintahan sendiri, sebagaimana juga Kepulauan Faroe. Meski begitu Denmark masih mengendalikan sektor hubungan internasional dan keamanan. Meskipun demikian bukan berarti keinginan masyarakat Greenland untuk merdeka dari Denmark sirna begitu saja.

“Greenland mengalami ‘Denmark-isasi’ setelah Perang Dunia II hingga memunculkan gerakan kemerdekaan meski baru menghasilkan ‘Home Rule’ atau pemerintahan mandiri pada 1979 hingga lebih jauh menghasilkan Undang-Undang Pemerintahan Mandiri pada 2009,” tulis Ulrik Pram Gad, Uffe Jakobsen, dan Jeppe Strandsbjerg dalam “Politics of Sustainability in the Arctic: A Research Agenda” yang termuat dalam Northern Sustainabilities: Understanding and Addressing Change in the Circumpolar World

Satu dari sekian kasus “Denmark-isasi” yang kontroversial adalah penetapan kebijakan perempuan Inuit di Greenland untuk menggunakan alat kontrasepsi secara paksa untuk membatasi pertumbuhan populasi pada 1960-an dan 1970-an. Baru pada September 2025, PM Denmark Mette Frederiksen menyampaikan permintaan maaf atas nama Pemerintah Denmark.

“Hari ini, hanya ada satu hal yang bisa dikatakan: Maaf. Maaf atas segala hak yang dirampas dari Anda dan rasa sakit disebabkan oleh itu. Sebuah bab dalam sejarah bersama kita yang seharusnya tak pernah tertulis. Atas nama [Pemerintah] Denmark. Maaf,” ujar PM Frederiksen, dilansir ABC, 25 September 2025.

Kini, dengan adanya ancaman aneksasi dari Trump, masyarakat dan politikus yang terus mengupayakan kemerdekaan Greenland seolah mendapat musuh baru. Salah satunya sebagaimana yang disuarakan Aki-Matilda Høegh-Dam, anggota Parlemen Greenland termuda (22 tahun) dari Partai Naleraq yang pro-kemerdekaan.

“Dalam banyak cara, kami terisolasi dari dunia selama 300 tahun, terutama dalam hal hubungan luar negeri. Namun sekarang kami terpojok dan ini semua membuat masyarakat gelisah. Semua partai di Greenland menyatakan bahwa kami tidak ingin jadi orang Amerika –dan kami juga tidak ingin jadi orang Denmark. Kami ingin jadi orang Greenland. Kami sudah punya satu penjajah; kami tidak butuh penjajah baru,” tandas Høegh-Dam, dilansir Al Jazeera, Selasa (13/1/2026).