Bakulapura, demikian nama daerah itu pada masa Singhasari. Kelak, pada masa Majapahit dan seterusnya, wilayah itu masih punya hubungan dengan Jawa. Namanya bukan lagi Bakulapura, melainkan Tanjungpura.

“Bakulapura merupakan embrio dari Tanjungpura,” kata Dwi Cahyono, pengajar sejarah di Universitas Negeri Malang.

Di antara raja-raja Singhasari, Kertanagara yang pertama memiliki pandangan politik ke luar Jawa. Berdasarkan laporan Prapanca dalam Kakawin Negarakrtagama, Bakulapura menjadi salah satu nagari yang ditundukkan sang prabu.

Pada era Majapahit, Mahapatih Gajah Mada mengungkit kembali keberadaan wilayah ini. Tanjungpura disebut sebagai bagian dari cita-cita dalam sumpahnya.

“Sesudah kalah Nusantara, saya menikmati istirahat, sesudah kalah daerah Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, waktu itulah saya istirahat,” serunya di hadapan pejabat keraton Majapahit.

Arkeolog Hasan Djafar dalam Masa Akhir Majapahit menyebut letak Tanjungpura sebenarnya belum bisa dipastikan. Namun, para sarjana selalu dihubungkan dengan daerah di Kalimantan.

Dalam Nagarakrtagama, Tanjungpura nampaknya digunakan untuk menyebut seluruh Pulau Kalimantan sekarang. Pulau itu dikatakan sebagai salah satu wilayah yang tunduk pada kekuasaan Majapahit.

Prapanca menulis, negara-negara di Pulau Tanjungnegara: Kapuas-Katingan, Sampit, Kota Lingga. Kota Waringin, Sambas, Lawai ikut tersebut. Kandandangan, Landa Samadang, dan Tirem tak terlupakan Sedu, Barune, Kalka, Saludung, Solot, dan juga Pasir Barito, Sawaku, Tabalung, ikut juga Tanjung Kutei. Malano tetap yang terpenting di Pulau Tanjungpura.

Hubungan Kalimantan dan Jawa mengalami pasang surut sejak pertama kali diincar Kertanagara.

Dwi Cahyono mengatakan perpolitikan antara Singhasari dan Tanjungpura ikut bubar dengan berakhirnya Kerajaan Singhasari pada 1292. Karenanya, Wijaya yang menjadi peletak batu pertama Majapahit harus kembali menggandeng daerah itu. Ada sebuah prasasti dari masa cicitnya, Hayam Wuruk, yang mungkin menceritakan prosesnya. Disebutkan di sana kalau Sri Kretarajasa Jayawarddhana Anantawikrama Uttungga memiliki empat permaisuri.

 “…empat permaisurinya setara dengan dewi-dewi, yang menjadi prakreti Pulau Bali, Melayu, Madhura, dan Tanjungpura…,” catat prasasti itu.

Menurut Dwi, dari prasasti itu tersirat bahwa pada masa pemerintahan Sri Kretarajasa kekuasaan Majapahit meliputi Bali, Melayu, Madhura dan Tanjungpura. Untuk merangkul wilayah itu, menantu Kertanagara ini pun kemungkinan mengikat perkawinan politik dengan putri dari Tanjungpura.

“Dengan demikian, semenjak awal Majapahit diperkirakan telah lahir generasi buah perkawinan antara penguasa Majapahit dan putri Tanjungpura,” kata Dwi.

Itu bisa dimaklumi melihat nama Tanjungpura disebutkan pula dalam Prasasti Waringinpitu dari masa Dyah Krtawijaya tahun 1447. Tanjungpura adalah satu dari 14 nagari yang berada di bawah Majapahit.

Hasan Djafar menjelaskan, 14 nagari yang disebutkan dalam prasasti itu berada di bawah kendali sejumlah penguasa. Secara hierarki, mereka ada di bawah raja Majapahit. Adapun yang berkuasa di sana adalah para kerabat raja yang punya jabatan Paduka Bhattara.

“Mereka berkedudukan sebagai Paduka Bhattara. Majapahit dari struktur perwilayahannya merupakan kerajaan yang terdiri dari kesatuan negara daerah,” jelas Hasan.

Menurut Hasan, berdasarkan Prasasti Waringinpitu, raja di daerah Tanjungpura adalah Dyah Suragharini. Sementara dalam Serat Pararaton dijelaskan bahwa Bhre Tanjungpura adalah anak Bhre Tumapel Dyah Krtawijaya.

Tanjungpura dalam Sumber Tiongkok

Wilayah yang berkaitan dengan Tanjungpura juga diberitakan dalam sumber Tiongkok, seperti Sejarah Dinasti Ming. Wilayah itu disebut Bu-ni, yang diartikan oleh W.P. Groeneveldt dalam Nusantara dalam Catatan Tionghoa, sebagai Pantai Barat Kalimantan.

Dalam catatan resmi kekaisaran Tiongkok itu dikisahkan bahwa kaisar mengeluarkan pengumuman pengangkatan Hiawang sebagai Raja Pu-ni. Pengangkatan ini untuk menggantikan ayahnya.

Konon dulu, kerajaannya setiap tahun mempersembahkan upeti sebanyak 40 kati kapur barus kepada raja Jawa. Mereka pun memohon agar kaisar bersedia mengeluarkan pengumuman tentang pembatalan upeti itu, agar upeti itu dapat dikirim ke istana kaisar.

Keterangan itu mirip dengan pernyataan dalam Kidung Harsawijaya bahwaTanjungpura ada di antara sebelas negeri yang tunduk di bawah Majapahit.

“…Sangat luas, dan juga takluk, berbakti, terutama Bali, Tatar, Tumasik, Sampi, Koci, dan Gurun, Wandan, Tanjung-Pura, apalagi Dompo, Palembang, Makassar, datang bersama-sama dengan pesembahan segala isi negeri,” sebut naskah itu.

Menurut Slamet Muljana pengertian daerah pada abad ke-14 berbeda dengan pengertian koloni pada masa modern. Persembahan upeti yang tak banyak nilainya dari daerah tertentu kepada Majapahit sudah dapat dianggap sebagai bukti pengakuan kekuasaan Majapahit.

“Sudah dianggap bukti pengakuan kekuasaan Majapahit atas daerah yang bersangkutan dan karenanya daerah itu dianggap sebagai daerah bawahan,” jelas Muljana.

Namun, menurut Hasan Djafar, sebagaimana disebutkan dalam Nagarakrtagama, hubungan yang terjalin dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara merupakan kerja sama regional yang saling menguntungkan. "Nagarakrtagama menyebut daerah di Nusantara itu merupakan daerah yang dilindungi oleh Sri Maharaja Majapahit,” tulis Hasan.

Kendati begitu, pada masa yang lebih modern lewat catatan Tome Pires, Suma Oriental, diketahui bahwa Tanjungpura beberapa kali diserang oleh penguasa Jawa. Salah satunya adalah Pati Unus, yang dicatatnya sebagai penguasa Jawa dari Jepara.