KELUARGA adalah inti terpenting dalam tatanan sosial masyarakat Mesir Kuno. Orang Mesir memiliki rasa bangga yang besar terhadap keluarga dan garis keturunan mereka. Bahkan, sudah menjadi kebiasaan untuk mengabadikan bukan hanya sosok sang pria pada prasasti makamnya, tetapi juga istri, anak-anak, orangtua, dan sering kali kakek-neneknya.
Potret kehidupan keluarga yang bahagia ini juga terpancar jelas melalui patung-patung di dalam makam. Figur istri digambarkan duduk berdampingan dengan suaminya, sembari melingkarkan lengan dengan penuh kasih di pinggang sang suami. Sementara itu, anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, berada di dekat kaki kedua orang tuanya.
Keharmonisan yang terpancar dalam karya seni tersebut nyatanya ditopang oleh pembagian peran yang jelas serta pengakuan hukum yang adil di dalam rumah tangga. Dalam struktur keluarga di Mesir Kuno, suami bertindak sebagai kepala rumah tangga. Kendati demikian, istri tetap dihormati sebagai mitra sejajar, dan status hukumnya yang setara dengan pria tidak memudar setelah mereka menikah.
“Seperti yang telah kita lihat, meskipun memiliki status sosial yang tinggi, perempuan tidak bersaing dengan laki-laki di masyarakat. Tapi di rumah, di wilayahnya sendiri, seorang perempuan adalah penguasa dan tugasnya adalah membesarkan anak-anaknya dan mengelola rumah tangga seefisien mungkin,” catat egiptologis Barbara Watterson dalam karyanya Women in Ancient Egypt.
Kedudukan hukum perempuan yang mandiri serta besarnya penghormatan terhadap institusi domestik inilah yang membentuk keunikan sistem hukum perkawinan di Mesir Kuno. Ikatan pernikahan tidak dipandang sebagai penyerahan hak istri kepada suami, melainkan sebuah kemitraan yang diatur secara adil.
Untuk memahami bagaimana keharmonisan keluarga tersebut dijaga, penting untuk melihat bagaimana masyarakat Mesir Kuno mengatur hak finansial dan perlindungan hukum sejak awal bersatunya sepasang kekasih, hingga mekanisme yang terjadi apabila ikatan tersebut harus berakhir.
Makna Pernikahan
Dalam masyarakat Mesir Kuno, menikah di usia muda sangat disarankan dan dianjurkan. Menikah muda dipandang sebagai sebuah pilar penting demi mewujudkan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun rumah tangga dan memiliki anak.
Tak ada batas hukum formal mengenai usia minimal untuk menikah. Namun rata-rata masyarakat Mesir Kuno melakukannya segera setelah mereka memasuki masa dewasa. Biasanya untuk pria berusia 16 hingga 20 tahun, sedangkan perempuan di usia 14 tahun. Menurut arkeolog Douglas J. Brewer dan egiptologis Emily Teeter dalam Ancient Egyptian Society and Family Life, tanda seseorang mulai memasuki masa dewasa adalah menstruasi bagi perempuan dan upacara sunat bagi anak laki-laki.
Kendati pernikahan muda sangat dianjurkan demi kelangsungan garis keturunan, masyarakat Mesir Kuno tetap bersikap realistis. Pada kenyataannya, tidak ada jaminan bahwa pasangannya cocok dan menghasilkan keturunan. Karena itu, beberapa orang memilih melakukan semacam “pernikahan sementara” atau “pernikahan percobaan”. Selama satu tahun, pasangan suami istri tinggal bersama. Apabila tak sesuai yang diharapkan, mereka bisa berpisah dan dianggap bercerai. Sebaliknya, jika ternyata cocok, mereka bisa mengukuhkan pernikahan mereka.
Bagi masyarakat Mesir Kuno, pernikahan memiliki arti penting yang mendalam dengan banyak makna. Barbara Watterson dalam Women in Ancient Egypt mencatat, kata paling umum untuk “menikah” adalah mni. Menariknya, kata ini juga berarti “menambatkan perahu” atau “bergabung dengan pelayanan kultus”. Selain itu mni punya makna lain, yakni “mati”, yang menurut Watterson dibumbui selera humor, mudah-mudahan tidak pernah digunakan untuk merujuk pernikahan.
Pemaknaan tersebut tentu tak bisa lepas dari lanskap budaya mereka. Bagi orang Mesir Kuno, Sungai Nil adalah urat nadi kehidupan. Menambatkan perahu (mni) setelah perjalanan panjang melambangkan keamanan, stabilitas, dan menemukan pelabuhan terakhir untuk menetap. Pernikahan, bagi mereka, adalah fase di mana seseorang berhenti berkelana dan berkomitmen untuk melabuhkan hidupnya bersama pasangan dalam sebuah ikatan suci yang menuntut kedisiplinan dan pengabdian penuh.
Frasa lain yang sering digunakan untuk makna menikah adalah ‘k r pr yang berarti "masuk ke rumah", hmsi r-c yang berarti "duduk bersama", dan grg pr yang berarti “mendirikan rumah tangga”.
Hal tersebut sejalan dengan realitas yang terjadi di masa itu. Orang Mesir menganggap sebuah pernikahan terjadi ketika dua orang memutuskan untuk mulai tinggal bersama di bawah satu atap. Biasanya, perempuan akan pindah ke rumah milik suaminya.
Menariknya, tak ada upacara keagamaan atau ritual khusus kendati perayaan atau pesta bisa saja diadakan oleh keluarga. Tak ada juga akta nikah karena negara menganggap pernikahan sebagai urusan privat.
Perjanjian Pernikahan
Sebelum pasangan tersebut tinggal serumah, pihak laki-laki biasanya akan meminta izin kepada ibu dari pihak perempuan. Selain itu membuat perjanjian pernikahan dengan ayah perempuan, kendati calon istri sering kali menjadi pihak yang menentukan.
Perjanjian pernikahan merinci hadiah atau mahar yang diberikan untuk keluarga perempuan, harta bawaan sang istri, dan apa yang dimilikinya apabila terjadi perceraian atau suami meninggal dunia. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di depan beberapa saksi. Salinannya diserahkan kepada pihak netral untuk disimpan atau ditempatkan di arsip sebuah kuil.
Perjanjian pernikahan sama sekali tidak berfungsi sebagai bukti perkawinan, juga bukan persyaratan hukum. “Sebuah pernikahan dapat dilakukan tanpa adanya dokumen apapun. Jadi, perjanjian tertulis tidak diperlukan untuk pernikahan sah, yang tentu saja tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian tertulis, baik segera setelah menikah maupun nanti,” catat P.W. Pestman, sejarawan dan ahli papyrologi dari Belanda, dalam Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt.
Perjanjian pernikahan sering kali disebut 'n hmt', 'dm' n hmt', atau yang paling umum 'sh n hmt'. Secara harfiah, masing-masing frasa tersebut berarti “dokumen mengenai seorang istri”, yang oleh para ahli sering diartikan sebagai “kontrak pernikahan”. Namun Watterson menilai istilah kontrak pernikahan kurang tepat dan lebih aman menerjemahkannya sebagai “penyelesaian pernikahan”.
Selain itu, terdapat perjanjian khusus bernama sh n s'nh yang secara harfiah berarti “dokumen yang menyebabkan hidup”, atau dengan kata lain, dokumen nafkah. Dalam dokumen nafkah, seorang suami berjanji untuk mendukung istrinya dalam segala hal dan membayar tunjangan, dihitung setiap tahun tetapi dibayarkan setiap bulan.
Menurut P.W. Pestman, saat memasuki pernikahan, calon suami membayar mahar (sp) dan memperoleh hak tertentu atas istrinya (hp n hm.t). Mahar bukanlah uang untuk "membeli" istri melainkan simbol sakral transisi sosial bahwa ikatan si perempuan dengan keluarganya terputus dan ikatan baru dengan suaminya dimulai. Istilah hp n hm.t juga bukan berarti suami memiliki tubuh atau harta (properti) istri melainkan hak moral agar sang istri menjalankan perannya dengan baik seperti mengelola rumah tangga dengan bijak, menjaga kesetiaan (tidak berzina), dan lain-lain.
Menariknya, alih-alih berupa hadiah dari pihak suami, ada pula jenis pernikahan yang justru mengedepankan pemberian hadiah dari pihak istri, yang dikenal dengan sebutan "uang untuk menjadi istri". Tipe perkawinan unik ini tercatat muncul untuk pertama kalinya pada tahun 517 SM.
Dengan kata lain, perjanjian pernikahan sering kali terjadi di antara pasangan yang setara dan dapat berlaku dua arah. Fleksibilitas ini berakar kuat pada struktur sosial masyarakat Mesir Kuno yang menempatkan kedudukan hukum laki-laki dan perempuan secara sejajar. Praktik ini juga membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah nilai yang hidup dalam masyarakat Mesir Kuno.
P.W. Pestman menambahkan, seiring waktu, fungsi mahar di Mesir Kuno mengalami evolusi. Selaras dengan kuatnya status hukum kaum perempuan, mahar tersebut sepenuhnya menjadi hak milik istri, bukan orang tuanya. Perlahan, peran ayah dalam mengatur pernaikahan anak perempuannya mulai memudar, sehingga nilai mahar pun ikut berkurang. Pada tahap akhir, mahar tidak lagi diserahkan di awal pernikahan namun kalau terjadi perceraian yang ditetapkan di dalam perjanjian.
Menurut Douglas J. Brewer dan Emily Teeter, berdasarkan teks peninggalan Mesir, setiap pasangan tetap memegang hak milik atas harta yang mereka bawa sebelum menikah, sedangkan properti yang didapatkah setelah menikah akan menjadi milik bersama. Mengenai kepemilikan harta selanjutnya ketika terjadi perceraian bisa diatur dalam perjanjian pernikahan.
Dalam keadaan normal, seorang pria Mesir kuno memiliki satu istri. Kendati jarang, mereka bisa mengambil istri lain dengan persetujuan sang istri. Kendati demikian, ideal hubungan Mesir kuno adalah pasangan yang tetap setia satu sama lain dan memiliki anak.
Perceraian yang Fleksibel
Di Mesir Kuno, perceraian merupakan proses yang mudah dan tidak dipandang sebagai hal yang tabu oleh masyarakat. Sama seperti pernikahan yang sah cukup dengan cara mulai tinggal bersama, perceraian pun dianggap sah secara sosial hanya dengan tindakan sebaliknya, yaitu berpisah rumah.
“Jika pernikahan berakhir dengan bercerai, tinggal bersama juga berakhir. Karena rumah perkawinan biasanya milik suami, istri lah yang meninggalkan rumah ini jika terjadi perceraian, baik atas keinginan sendiri atau karena ditinggalkan oleh suaminya,” catat P.W. Pestman.
Karena perceraian juga dianggap sebagai urusan privat, negara sama sekali tidak ikut campur di dalamnya. Pihak suami atau istri dapat langsung menyampaikan keinginan mereka untuk berpisah secara lisan, membagi harta bersama sesuai kesepakatan dalam perjanjian pernikahan, dan dengan begitu hubungan pernikahan mereka sudah dinyatakan berakhir.
“Namun sesederhana apa pun perceraian dalam teori, dalam praktiknya sering kali tidak semudah itu. Tekanan sosial, keuangan, dan keluarga kadang-kadang bisa menentang pasangan untuk bercerai; dan kesepakatan yang dibuat sebelum pernikahan bisa saja menetapkan hukuman finansial yang begitu berat sehingga pemisahan hukum menjadi tidak praktis,” catat Watterson.
Ada banyak alasan pasangan bercerai, entah karena tidak cocok, kekerasan dalam rumah tangga, tidak memiliki anak, atau perselingkuhan. Perceraian dapat diinisiasi oleh pihak suami maupun istri.
Jika suami menceraikan istrinya, ia berkewajiban mengembalikan seluruh harta bawaan atau mahar sang istri (nkwt n shmt) serta menyerahkan "hadiah pernikahan" (sp n shmt) yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Selain itu, ia harus membayar sejumlah uang kompensasi dan memberikan bagian harta bersama (biasanya sepertiga, namun terkadang setengah bagian) dari seluruh properti yang diperoleh selama masa pernikahan. Sebaliknya, apabila inisiatif perpisahan datang dari pihak istri, ia berhak mendapatkan kembali seluruh harta bawaan pribadinya serta bagian dari harta bersama.
Ketentuan pembagian gono-gini sangat bergantung pada faktor kesalahan. Jika perceraian terjadi murni karena kesalahan di pihak istri (misalnya terbukti tidak setia), maka ia akan kehilangan hak atas harta bersama tersebut.
P.W. Pestman mencatat bahwa kendati bukan merupakan syarat formal, dalam beberapa kasus, terutama yang terjadi di wilayah Thebes dan sekitarnya, masyarakat membuat akta khusus pasca-perceraian. Dokumen ini menyatakan bahwa sang perempuan tidak lagi terikat oleh hubungan pernikahan sebelumnya dan bebas untuk menikah kembali.
Setelah bercerai, baik laki-laki maupun perempuan bebas menikah lagi kapan pun mereka mau. “Kenyataan bahwa banyak dari mereka melakukannya, meskipun mungkin bukan contoh dari kemenangan harapan atas pengalaman, adalah bukti betapa orang Mesir kuno menghargai pernikahan,” catat Watterson.
Kendati demikian, sebuah pernikahan diharapkan berlangsung seumur hidup, bahkan terus berlanjut hingga ke alam baka. Masyarakat Mesir Kuno meyakini bahwa hubungan pernikahan berpengaruh besar terhadap kehidupan mereka di akhirat, karena pasangan yang mendampingi mereka selama hidup di dunia akan terus bersama mereka di kehidupan selanjutnya.*
Komentar