SIAUW Giok Tjhan geram. Anggota parlemen dari wakil minoritas Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan (Baperki) itu melihat rencana pemerintah menerapkan Pajak Bangsa Asing (PBA) sebagai bentuk “kolonialisme”.
Siauw dan ratusan ribuan orang Tionghoa yang hidup turun-temurun di Indonesia akan semakin berat menjalani hidup bila PBA benar-benar diterapkan. Sebab, regulasi tersebut menempatkan etnis Tionghoa ke dalam golongan orang asing. Pajak dengan nilai fantastis pun harus mereka bayar meskipun banyak orang Tionghoa yang miskin.
“Pemerintah ternyata hingga kini belum dapat melepaskan dirinya dari politik ekonomi dan kenangan zaman kolonial dengan menggantungkan sumber keuangan negara terutama pada pungutan pajak-pajak,” ujar Siauw sebagaimana dikutip Harian Rakjat, 3 September 1957.
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.




.jpg)













