PAJAK telah dibebankan kepada orang-orang sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, ada pajak aneh atau tidak masuk akal, seperti pajak air seni, janggut, hingga jendela.

Pajak air seni diberlakukan pada masa Romawi Kuno. Pajak ini bukan dikenakan kepada mereka yang buang air kecil, tetapi kepada mereka yang menggunakan air seni untuk kepentingan komersial.

Pajak Air Seni

Sarah Anne Lloyd dalam artikel “The Roman Empire Taxed Urine”, termuat di History Fact, 26 Oktober 2023, mencatat, kandungan amonia dalam air seni membuat cairan ini banyak dicari untuk digunakan sebagai larutan pembersih di masa Romawi Kuno.

“Pencuci pakaian Romawi menggunakan air seni yang telah disimpan untuk membersihkan pakaian dan mewarnai kain, sementara perajin kulit menggunakannya untuk melepaskan daging dari kulit hewan... Meski terdengar aneh di masa kini, tetapi pada masa itu, mengumpulkan air seni manusia merupakan praktik umum untuk memanfaatkan sifat pembersihnya,” tulis Lloyd.

Para fuller, sebutan untuk pencelup kain, akan berkeliling kota untuk menguras air seni dari urinoir jalanan umum. Menurut penulis sejarah Kerajaan Romawi, Suetonius dalam Vespasian, kain yang diambil oleh fuller dari alat tenun akan dicelupkan ke dalam cairan yang merupakan campuran air, air seni yang sudah lama, dan tanah. Proses ini dilakukan untuk membersihkan kotoran yang ada di kain.

Menyadari kegunaan air seni, Kaisar Romawi Vespasian, terdorong untuk mengenakan pajak atas air seni. Vespasian (berkuasa 69–79 Masehi), yang dikenal sebagai pemimpin yang kerap menerapkan dan menaikkan pajak, memberlakukan vectigal urinae yang berarti pajak air seni, kepada air seni yang diambil dari toilet umum.

Pajak air seni mampu mengisi kas negara yang sebelumnya terbatas. Namun, banyak orang Romawi Kuno, termasuk putra Vespasian, Titus, yang merasa pajak itu menjijikan. Sebuah anekdot yang dikisahkan Suetonius memberikan gambaran mengenai respons sang kaisar.

“Ketika Titus mengungkapkan kemarahannya atas pajak yang dibebankan pada toilet umum, Vespasian berkata sambil mengambil beberapa keping emas yang diperoleh dari sumber tersebut dan memperlihatkannya kepada Titus: ‘Lihatlah, anakku, apakah mereka memiliki bau’,” tulis Suetonius.

Menurut Lloyd, anekdot tentang keping emas yang dihasilkan pajak air seni itu menjadi awal mula munculnya frasa Latin, “pecunia non olet” atau “uang tidak berbau”, yang artinya uang kotor tetaplah uang.

Pajak Janggut

Pajak janggut diberlakukan di Rusia pada masa pemerintahan Tsar Peter the Great. Pajak ini berakar pada masa sang kaisar berkeliling Eropa tahun 1697. Ia bepergian secara rahasia dengan nama Sergeant Pyotr Mikhaylov. Perjalanan selama berbulan-bulan itu melibatkan banyak orang, termasuk para pejabat seperti duta besar tingkat tinggi. Kaisar Rusia dapat berbaur dan menghabiskan waktu untuk mempelajari Eropa secara langsung.

Selama beberapa waktu, Tsar Peter bekerja di galangan kapal Belanda untuk mempelajari teknik pembuatan kapal. Ia juga bertemu kepala negara, melihat koleksi keajaiban alam, dan teater anatomi, serta mengadakan pesta-pesta. Setelah kembali dari Grand Embassy, Tsar Peter memulai proyek ambisius untuk memodernisasi Rusia agar dapat bersaing dengan kekuatan besar Eropa.

Kat Eschner dalam “Why Peter the Great Established a Beard Tax”, termuat di Smithsonian Magazine, 5 September 2017, mencatat, di antara reformasinya, Tsar Peter merevisi kalender Rusia, memperkenalkan perubahan dalam penulisan bahasa Rusia, mengubah militer secara menyeluruh, dan berusaha membuat orang Rusia bercukur janggut, seperti orang Eropa Barat ‘modern’ yang ia temui selama perjalanannya.

Tsar Peter memulai bercukur janggut dengan cara cukup dramatis dalam sebuah resepsi yang diadakan untuk menghormatinya tak lama setelah kembali dari Eropa. Di hadapan sejumlah undangan yang hadir, ia mengeluarkan pisau cukur yang sangat besar untuk memangkas janggutnya. Setelah itu, ia menyatakan bahwa semua pria di Rusia harus mencukur janggutnya, kebijakan yang sangat tidak populer, termasuk di kalangan Gereja Ortodoks Rusia.

Tsar Peter menyadari kebijakannya mewajibkan para pria mencukur janggut tak disetujui orang-orang Rusia. Oleh karena itu, ia memungut pajak dari mereka yang mempertahankan janggut. Para bangsawan dan pedagang yang tetap memelihara janggut akan dibebankan pajak mencapai 100 rubel per tahun. Sementara rakyat biasa dikenakan pajak sebesar 1 kopek. Mereka yang membayar pajak diberi token, perak untuk bangsawan dan tembaga untuk rakyat biasa. Mereka yang menolak membayar pajak bisa dicukur paksa di depan umum.

Pajak Jendela

Pajak lain yang tak lazim dan memicu kritik masyarakat adalah pajak jendela yang diberlakukan di Inggris dari abad ke-17 hingga abad ke-19.

Menurut Chantal Stebbings dalam “The Impact of Tax on the Landscape: Social Expectations and the Built Environment in Nineteenth-Century England”, termuat di Challenges to Authority and the Recognition of Rights, pajak jendela pertama kali diberlakukan di Inggris pada 1696. Pajak dikenakan pada jendela bangunan yang dihuni dengan skala progresif.

Tarif pajak mencapai puncaknya pada 1808, dan pada 1820-an, pajak ini menghasilkan sekitar 2 juta poundsterling per tahun. Ketika Revolusi Industri mencapai puncaknya pada 1833, pajak ini dibebankan kepada pemilik rumah dengan jumlah jendela yang banyak. Tarif pajak untuk rumah dengan 40 jendela adalah 14 poundsterling, sementara rumah dengan 100 jendela dibebankan pajak sebesar 29 poundsterling.

Stephen Barkoczy dalam Foundations of Taxation Law mencatat, pajak jendela diberlakukan untuk membebani orang kaya, yang memiliki rumah lebih besar dengan lebih banyak jendela. Namun, para kritikus memandangnya secara sinis sebagai pajak atas cahaya matahari. Dampak penerapan pajak jendela membuat beberapa pemilik properti menutup jendela dengan batu bata atau membangun rumah dengan jendela lebih sedikit.

“Sebelumnya, antara tahun 1662 dan 1689, pajak perapian, dikenal juga sebagai pajak cerobong asap, dipungut di Inggris dengan tarif 2 shilling untuk setiap perapian atau kompor di sebuah rumah. Asal mula pajak perapian berasal dari Kekaisaran Bizantium di mana pajak serupa, yang dikenal sebagai kapnikon, dikenakan pada rumah tangga,” tulis Barkoczy.

Selama penerapannya, pajak jendela menuai kritikan dari berbagai kalangan. Mereka yang menutup jendela guna mengurangi tarif pajak yang tinggi harus rela mengurangi kenyamanan, termasuk cahaya dan udara, dengan konsekuensi kesehatan, terutama di perumahan kumuh tempat penyewa miskin tinggal.

Menurut Miranda Stewart dalam Tax and Government in the 21st Century, dari perspektif keadilan, pajak jendela juga bermasalah. Meskipun pajak ini seharusnya lebih memberatkan orang kaya yang memiliki lebih banyak jendela, pajak ini tidak adil antara pemilik rumah karena tidak ada hubungan yang jelas dengan nilai properti yang mendasarinya. Kritik yang terus menerus muncul akhirnya membuat pajak jendela dicabut pada 1851.*