Kisah dari Kotak Teater

Selama pendudukan Jepang di Indonesia, kamishibai menjadi media propaganda. Salah satu tonggak awal yang memengaruhi manga dan animasi Jepang.

Annisa Mardiani

Masyarakat dan anak-anak tampak antusias menyaksikan pertunjukan kamishibai. (Djawa Baroe, 15 November 1944).

27 Apr 2023

5 menit membaca

PARA dalang berkeliling Jawa menggunakan sepeda. Begitu berhenti di pinggir jalan atau tanah lapang atau sekolah, mereka membuka kotak kayu yang dibawa di belakang sepeda. Setelah warga berkerumum atau para siswa duduk manis di bangku sekolah, sang dalang memulai pertunjukannya. Hiburan kamishibai –dari kata kami untuk kertas dan shibai sandiwara– menjadi salah satu media propaganda Jepang ketika menduduki Indonesia.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang

Postingan Terkait

Lihat Semua

Ilustrasi penangkapan Wali Kota Manado Augustine "Tiene" Magdalena Waworuntu di Bandara Mapanget. (Muhammad Awaludin Yusuf/Historia.ID).

Walikota Perempuan Pertama Ditangkap di Bandara

Semaoen dipanggul rekan-rekannya setiba di Amsterdam, Belanda pada 1923. (Repro Di Negeri Penjajah).

Pembuangan Semaoen ke Belanda

Semaoen setahun menjelang kepulangan ke Indonesia. (Suara Merdeka, 5 Februari 1955).

Senjakala Semaoen

PREMIUM

Walikota Perempuan Pertama Ditangkap di Bandara

Pemilihan Augustine Magdalena “Tiene” Waworuntu sebagai walikota Manado menjadikannya walikota perempuan pertama pasca pembubaran RIS. Pemilihannya menimbulkan polemik daerah-pusat, hingga menyeret militer.

Pembuangan Semaoen ke Belanda

Dibuang ke Belanda tak menghentikan pergerakan Semaoen. Bekerjasama dengan kelompok sosialis dan komunis serta para pelaut Indonesia. Namun, keputusan membuat kesepakatan dengan Perhimpunan Indonesia mengakibatkan pemecatan.

Senjakala Semaoen

Kepulangan Semaoen ke Indonesia setelah 33 tahun di pengasingan disambut semarak. Presiden Soeharto menawarkan keluarga agar jenazahnya dimakamkan di Kalibata.

Empat Wajah Pengadil Perkara

Memutus perkara adalah amanah, bukan mainan. Siapa mengkhianatinya harus menanggung akibat yang sepadan. Itulah yang tersurat dalam sistem dan tata kelembagaan hukum Jawa yang diterapkan Kesultanan Demak hingga Yogyakarta.