Kontroversi Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Pro dan kontra masih membayangi pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto. Cara Golkar untuk meraih dukungan publik?

Risa Herdahita Putri

Aktivis KontraS, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65), dan mahasiswa berdemonstrasi menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, 12 Juni 2014. (Micha Rainer Pali/Historia.ID).

19 Mei 2024

6 menit membaca

Diperbarui: 17 Des 2025

KADER partai Golongan Karya sepakat akan terus berusaha agar pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Kesepakatan itu diputuskan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Nusa Dua, Bali bulan Mei 2016.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang

Postingan Terkait

Lihat Semua

Gedung rektorat Universitas Indonesia di kampus Depok. (Bisri/Historia.ID).

Kampus UI Tak Jadi di Ciputat

Ilustrasi pedagang beras di pasar induk Cipinang, Jakarta. (IPPHOS/Perpusnas RI).

Skandal Korupsi Proyek Beras Sintetis

A statue of Ahmad Subardjo in a reenactment of the drafting of the Proclamation text at the Museum of the Drafting of the Proclamation (munasprok.or.id)

Ahmad Subardjo, The Guarantor of Independence

PREMIUM

Kampus UI Tak Jadi di Ciputat

Mengapa dosen UI rumahnya di Ciputat, sementara kampusnya di Depok? Begini ceritanya.

Skandal Korupsi Proyek Beras Sintetis

Proyek beras sintetis Tekad menjadi skandal korupsi pada awal pemerintahan Soeharto. Dua pengusaha ditangkap di Jepang.

Ahmad Subardjo, The Guarantor of Independence

It was not without reason that Ahmad Subardjo was nicknamed “The Guarantor of Independence” in Indonesia. However, he was absent when Sukarno proclaimed independence.

Sudiro Berencana, Pusat Memutuskan

Saat memimpin Jakarta, Sudiro dihadapkan pada kondisi berantakan. Putar otak demi pembangunan kota, termasuk cari dana di luar lungsuran dari pusat. Sering pula gagasannya ditolak pemerintah pusat.