SEWAKTU berkuasa, pemerintah Hindia Belanda biasanya mengerahkan tentara kolonial Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) untuk menyelesaikan segala kerusuhan di Nusantara (Indonesia) sebagai solusinya. Kerusuhan yang berakar dari ketimpangan ekonomi, misalnya, adalah perkara penting yang harus diselesaikan pemerintah kolonial selalu dengan kekerasan.

Hal itu antara lain berangkat dari fakta tak memadai jumlah polisi yang berada di bawah kendali dari Binnenland Bestuur (BB/Departemen Dalam Negeri) di banyak daerah. Polisi desa atau polisi umum biasanya kalah jumlah oleh perusuh.

Mula-mula, tentara KNIL jadi andalan. Namun, penggunaan militer lebih luas yang diinginkan Gubernur Jenderal Van Heutz mendapat banyak penolakan. Sang “penakluk” Aceh itu akhirnya mendapat jawaban pada kepolisian. Ia pun segera menugaskan Boekhoudt dan Priester untuk merancang usulan reorganisasi kepolisian.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang