top of page

Polusi Jenderal

Kelebihan perwira dalam tubuh militer Indonesia kembali terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Bukan fenomena baru.

loading_historia_white.gif
transparant.png

Didi Kartasasmita semasa KNIL (repro buku "Pengabdian bagi Republik"

5 Jul 2019
2 menit membaca

PADA 17 Juni 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia. Melalui peraturan tersebut, personil aktif TNI kembali diperbolehkan menduduki jabatan sipil. 


Pejabat fungsional TNI, yang meliputi pejabat fungsional keahlian dan pejabatan fungsional keterampilan, menurut peraturan tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja atau organisasi di mana yang bersangkutan ditugaskan. Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dipindahkan dalam jabatan struktural, maka jabatan fungsionalnya diberhentikan. Namun, setelah prajurit itu diberhentikan dari jabatan fungsional TNI, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan fungsonal TNI terakhirnya berdasarkan perundang-undangan, apabila tersedia formasi jabatan.


Penandatanganan perpres tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat yang memang sudah khawatir sejak perpres masih jadi wacana. “Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, dikutip kompas.com, 13/2/19.


Terlepas dari pro-kontra yang ada, perpres tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi kelebihan perwira di tubuh TNI yang ada sejak 2010.


“Ini softlanding, bagian dari rencana yang dulu kita tolak, bagaimana tentara masuk wilayah sipil. Secara halus sih baik, tapi semangat di belakangnya, semangatnya bagi-bagi jatah, bagi-bagi jabatan karena banyak jenderal yang nganggur; surplus perwira,” kata Muhammad Isnur, ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dikutip cnnindonesia.com, 2 Juli 2019.


Masalah kelebihan perwira bukan fenomena baru di Indonesia. Pada 1999, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto sampai menggulirkan rencana pemensiunan 4000 militer aktif yang dikaryakan di berbagai jabatan sipil. “Tentara yang dikaryakan itu diberi dua pilihan. Mereka dipersilakan untuk mengambil pensiun dengan tetap menjadi pejabat sipil atau kembali ke ABRI, tetapi kehilangan jabatan sipilnya,” tulis PanjiMasyarakat No. 48, 17 Maret 1999.


Langkah tersebut diambil Wiranto sebagai upaya perlahan penghapusan dwifungsi ABRI sebagaimana diamanatkan Reformasi sekaligus mengatasi kelebihan jumlah perwira yang tak sebanding dengan ketersediaan jabatan di tubuh ABRI. “Mereka yang kembali ke Mabes ABRI tak dapat jabatan karena sudah berada di luar struktur. Dia harus ngantri lagi dan tidak tahu jabatannya apa. Mungkin dia juga kalah bersaing dengan rekan-rekan seangkatan yang masih berada di dalam struktur,” kata Wiranto, dikutip PanjiMasyarakat.


Akibat kebijakan itu, banyak perwira lebih memilih pensiun dari militer. Letjen Sutiyoso, yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, salah satunya. “Wong saya sudah di sini. Saya juga mulai mencintai pekerjaan atau tugas ini. Kalau memang harus memilih, saya akan memilih sebagai sipil saja,” kata Sutiyoso.


Namun, masalah kelebihan perwira itu jelas belum separah pada masa revousi. Kelindan antara keterlambatan pemerintah membentuk institusi militer, kondisi institusi militer yang dibentuk masih jauh dari ideal, dan suasana revolusi menjadi pangkal persoalan itu. Siapapun orang bisa jadi jenderal, entah lewat penunjukan dari kelompoknya atau penunjukan diri sendiri. “Bayangkan saja, ada anak muda yang dapat pangkat jenderal, lalu bikin pasukan sendiri yang bisa diindoktrinasinya,” ujar panglima Komandemen Jawa Barat Jenderal Mayor Didi Kartasasmita dalam memoarnya, Pengabdian Bagi Kemerdekaan.


Akibatnya, jenderal-jenderal bermunculan. Di ibukota Yogyakarta bahkan sampai muncul gurauan “Tidak mungkin kita kalah oleh tentara Belanda, sebab jumlah jenderal kita lebih banyak!”


Didi yang ikut diminta membantu pengorganisasian militer secara profesional sampai heran bercampur kesal melihat realitas tersebut. “Ya, pada waktu itu di Yogya sudah polusi jenderal,” ujarnya.

Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian
bg-gray.jpg
Mengapa dosen UI rumahnya di Ciputat, sementara kampusnya di Depok? Begini ceritanya.
bg-gray.jpg
Proyek beras sintetis Tekad menjadi skandal korupsi pada awal pemerintahan Soeharto. Dua pengusaha ditangkap di Jepang.
bg-gray.jpg
It was not without reason that Ahmad Subardjo was nicknamed “The Guarantor of Independence” in Indonesia. However, he was absent when Sukarno proclaimed independence.
bg-gray.jpg
Saat memimpin Jakarta, Sudiro dihadapkan pada kondisi berantakan. Putar otak demi pembangunan kota, termasuk cari dana di luar lungsuran dari pusat. Sering pula gagasannya ditolak pemerintah pusat.
Habis cuju, terbitlah sepakbola modern. Tim Naga membuka peluang mengulang lolos ke Piala Dunia usai membekap “Garuda”.
Habis cuju, terbitlah sepakbola modern. Tim Naga membuka peluang mengulang lolos ke Piala Dunia usai membekap “Garuda”.
Rekor gol Ali Daei dibidik Cristiano Ronaldo setelah melewati torehan legenda Afrika hingga Negeri Jiran.
Rekor gol Ali Daei dibidik Cristiano Ronaldo setelah melewati torehan legenda Afrika hingga Negeri Jiran.
Seperti negara-negara Asia lainnya, Bahrain mengenal sepakbola dari penjajah Inggris. Sudah dua kali timnasnya memberi pil pahit buat Indonesia.
Seperti negara-negara Asia lainnya, Bahrain mengenal sepakbola dari penjajah Inggris. Sudah dua kali timnasnya memberi pil pahit buat Indonesia.
Sosok legendaris dengan cap super-sub bertuah. Diharapkan mendongkrak performa Manchester United yang tengah gudrah.
Sosok legendaris dengan cap super-sub bertuah. Diharapkan mendongkrak performa Manchester United yang tengah gudrah.
Kediktatoran lalim Rafael Trujillo di Republik Dominika mendorong tiga bersaudari Mirabal melawan. Perjuangan mereka dijadikan PBB International Day for the Elimination of Violence against Women.
Kediktatoran lalim Rafael Trujillo di Republik Dominika mendorong tiga bersaudari Mirabal melawan. Perjuangan mereka dijadikan PBB International Day for the Elimination of Violence against Women.
Pantomim bukan sekadar bahasa bisu. Ia seni ekspresi dengan estetika yang tak semata memancing gelak tawa.
Pantomim bukan sekadar bahasa bisu. Ia seni ekspresi dengan estetika yang tak semata memancing gelak tawa.
transparant.png
bottom of page