SABTU, 23 Januari 1926, seorang wanita bernama Padmosoemadhio, yang menyebut dirinya Woro Ati, diadili di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Dia ditangkap karena kata-katanya dalam pertemuan umum Sarekat Rakyat di Donomulyo pada Agustus 1925 dianggap mempermalukan priayi.
Sejak sidang dimulai pada pukul 08.30 pagi, Woro Ati tak menampakkan sikap gentar atau takut. Sorot matanya jernih. Dia menjawab dengan tenang dan tanpa ragu pertanyaan mengenai tuduhan penghinaan lisan yang didakwakan kepadanya.
“Benarkah Anda telah berpartisipasi dalam rapat umum yang diselenggarakan di Donomoelio pada 6 Agustus 1925?” tanya ketua sidang sebagaimana dalam Verslag der handelingen – Staten Generaal Netherlands. Tweede Kamer (1925).
“Ya, benar,” jawab Woro Ati.
“Apakah anda mengakui telah menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini yang menghina para perwakilan pihak berwenang: ‘Dulu jika menyangkut pernikahan, seorang wanita selalu lebih memilih seorang ‘prijaji’, tetapi sekarang orang tidak lagi menunggu sosok seperti itu’. Apakah ini benar?” tanya ketua sidang.
Woro Ati menjawab, kalimat itu memang dikatakannya ketika bicara di hadapan perserta rapat Sarekat Rakyat. Tetapi, dia tegas menyatakan bahwa kata “priayi” tidak secara khusus mengacu kepada pegawai pemerintah kolonial seperti yang dituduhkan oleh pihak berwenang. Menurutnya, kata “priayi” merujuk kepada semua orang yang memiliki penghasilan besar dan tidak mencari nafkah dengan kerja kasar. “Mereka semua disebut ‘prijaji’,” katanya.
Namun, pengadilan memutuskan bahwa perkataan Woro Ati yang menyinggung “priayi” di muka umum sebagai penghinaan lisan terhadap pegawai pemerintah kolonial. Dia dijatuhi hukuman satu tahun penjara.
Kasus Woro Ati, yang terjadi beberapa bulan sebelum pecah pemberontakan PKI pada 1926, memberikan gambaran bagaimana pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan kebijakan represif untuk meredam gerakan perlawanan.
Perempuan Melawan Penindasan
Menurut Rianne Subijanto dalam Communication Against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia, kasus Woro Ati yang dikenal sebagai salah satu pemimpin perempuan terkemuka di Jawa menjadi ilustrasi bagaimana pemerintah kolonial menindas masyarakat yang berani bersuara dengan Pasal 156. Woro Ati adalah perempuan pertama yang didakwa atas tindak pidana pencemaran nama baik.
Woro Ati didakwa melanggar undang-undang negara karena, dalam pidatonya di pertemuan tahun 1925, mengajak perempuan lain untuk tidak memilih priayi sebagai suami, terutama jika hal itu hanya untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman.
Woro Ati menyarankan agar kaum perempuan bergabung dalam gerakan melawan penindasan yang dilakukan pemerintah kolonial dengan cita-cita mewujudkan kemerdekaan. Baginya, keadaan yang merdeka serta jiwa yang bebas itulah yang akan menciptakan kehidupan yang nyaman. Sebab, mereka bebas memilih untuk menentukan nasibnya sendiri.
“Sebenarnya yang menyebabkan Woro Ati dipenjara satu tahun tidak hanya karena dia mempermalukan kelas ‘priayi’, pada saat yang sama dia dengan berani menyatakan bahwa jika ‘dihalangi dan dibunuh’, kita ‘tidak akan menyerah’, dan dengan demikian diduga menghasut kekerasan,” tulis Subijanto.
Woro Ati tidak hanya dianggap telah secara sengaja menyatakan permusuhan terhadap pejabat pemerintah (priayi), tetapi juga melakukannya dengan memicu sentimen ekstrem, yang menurut hakim, dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum. “Ati adalah salah satu dari sekian banyak pemimpin yang ditangkap tanpa tuduhan yang jelas,” tulis Subijanto.
Rekan-rekan seperjuangan Woro Ati, baik laki-laki maupun perempuan, berdatangan ke pengadilan untuk menyasikan proses persidangan dan memberikan dukungan moral. Surat kabar Api tidak hanya melaporkan jalannya persidangan, tetapi juga memuat surat perpisahan yang ditulis Woro Ati.
“....Terutama para wanita di antara kalian, yang tidak mampu menahan air mata... tetapi ketahuilah, renungkanlah baik-baik, bahwa air mata tidak akan membawa hasil apa pun, jika kalian menunda untuk segera dan sebaik mungkin bekerja sama dalam hal-hal yang bermanfaat bagi gerakan ini,” tulis Woro Ati sebagaimana dikutip oleh De Tribune, 20 Maret 1926.
“Teman-teman, hukuman penjara selama setahun itu tidak berarti apa-apa. Lagipula, saya sudah mengatakannya di persidangan: Kami para perempuan tidak akan menghindar dari rintangan apa pun, sekalipun nyawa kami dipertaruhkan. Kami tidak akan mundur selangkah pun, sebelum kami memperoleh kebebasan,” tambahnya.
Dalam surat perpisahan itu, Woro Ati menyatakan telah siap dengan risiko yang akan ditanggung ketika memutuskan terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Jalan yang dia pilih merupakan hasil dari kehendak bebas dan tanpa paksaan meski itu berarti dibayangi ancaman penjara, pengasingan, dan hukuman lainnya.
Woro Ati kemudian menyerukan kepada semua orang untuk tidak mementingkan diri sendiri, mengesampingkan segala hal pribadi, dan hanya memandang rakyat. Akhir suratnya ditutup dengan permohonan agar seruan tersebut diteruskan sehingga dapat diketahui lebih banyak orang.
Dibahas di Parlemen Belanda
Kasus Woro Ati tidak hanya menjadi perhatian masyarakat di wilayah koloni. Persidangannya juga dibahas oleh anggota Tweede Kamer atau Majelis Rendah di Belanda. Para anggota menjadikan laporan sidang Woro Ati sebagai kritikan terhadap ambisi berlebihan pemerintah kolonial di Indonesia.
L.L.H. de Visser, anggota Tweede Kamer dan pemimpin Fraksi CPN (Communistische Partij Nederland atau Partai Komunis Belanda) tahun 1925–1941, mengatakan tuduhan yang diarahkan kepada Woro Ati sangat tidak beralasan, sebab perempuan itu tidak melakukan kesalahan apa pun selain menyuarakan pandangannya.
Oleh sebab itu, de Visser menyebut jika kasus Woro Ati terjadi di Belanda, tidak ada respons lain selain kemarahan dari seluruh orang Belanda atas ketidakadilan dan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa.
“Bukankah ini benar-benar di luar batas kewajaran dalam hal apa yang dapat diklaim sebagai hak dan keadilan... Mengapa? Lagi-lagi karena wanita ini adalah penggerak gerakan rakyat dalam negeri; sudah jelas bahwa dia dianggap sebagai bagian dari kaum komunis, sebagai seseorang yang menghasut rakyat, yang berbahaya bagi kekuasaan kapitalisme. Terhadap orang-orang seperti itu, segala sesuatu diizinkan dari sudut pandang kapitalis. Saya berani mengatakan bahwa kerusuhan terhadap gerakan serikat pekerja, politik, dan rakyat di Hindia sedang berlangsung,” kata De Visser dalam Verslag der handelingen–Staten Generaal Netherlands. Tweede Kamer (1925).
Kasus Woro Ati juga menarik perhatian pers di Belanda. Surat kabar De Tribune: Sociaal-Democratische Weekblad, organ penting SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij atau Partai Buruh Sosial-Demokrat), gencar melaporkan perkembangan kasus Woro Ati. Selain melaporkan hasil persidangan dan surat perpisahan Woro Ati, De Tribune juga mengajak para pembaca untuk ambil bagian dalam upaya membebaskan Ati.
De Tribune, 27 Maret 1926, melaporkan, organisasi pekerja perdagangan, kantor, toko, dan gudang Belanda telah mengirimkan telegram kepada Menteri Koloni memprotes putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap Woro Ati di Malang dan menuntut Ati segera dibebaskan. Namun, pemerintah kolonial Hindia Belanda tetap menghukum Woro Ati. Bahkan, surat kabar De Locomotief, 13 Juni 1927, melaporkan, Woro Ati dibuang ke Boven Digul, Papua.*


















Komentar