PT Freeport Indonesia (PTFI) punya sederet reputasi buruk. Perusahaan asal Amerika ini dikenal sebagai "penjarah" kekayaan alam di Papua lewat eksploitasi pertambangan. Selama setengah abad lebih beroperasi, Freeport terus mendulang laba. Sementara itu, kontribusi bagi masyarakat Papua sebagai tuan rumah tidak begitu kentara. Berbagai media asing bahkan membubuhkan predikat “number one public enemy” kepada Freeport. Benarkah demikian? “Sangat tidak masuk akal bila PTFI yang dianggap sebagai VOC, neokolonialisme dan lain-lain, predikat buruk melekat di dalamnya, tetapi dapat bertahan lebih dari 50 tahun,” kata Marsekal (Purn.) Chappy Hakim dalam peluncuran bukunya Freeport: Catatan Pribadi Chappy Hakim di Perpustakaan Nasional RI, 28 Oktober 2019. Chappy pernah menjabat Kepala Staf AU (KSAU) periode 2002-2005. Pada 2016, pemerintah Indonesia dan Presiden Direktur Freeport McMoran Richard C. Akerson menunjuk Chappy sebagai presiden direktur PTFI. Ketika menduduki jabatan eksekutif tertinggi, Chappy memikul beban untuk menambal sejumlah “bopeng” di wajah PTFI. Namun tidak lama Chappy menjabat presiden direktur karena mengundurkan diri pada 2017. Ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan peraturan (PP No. 1 tahun 2017) yang mengharuskan PTFI menghentikan kegiatannya di Papua. Peluncuran buku Freeport: Catatan Pribadi Chappy Hakim di auditorium Perpustakaan Nasional. (Martin Sitompul/Historia.ID). Mengubah Citra “Penjarah” Dalam catatan pribadinya, Chappy meluruskan banyak hal tentang Freeport. Menurutnya pegunungan Grasberg yang jadi basis utama eksploitasi PTFI bukanlah tambang emas, melainkan tambang tembaga dengan kandungan emas dan perak terbesar di dunia. Soal komposisi tenaga kerja, Chappy mencatat PTFI memperkerjakan lebih kurang 99 persen orang Indonesia yang 36 persennya adalah putra daerah asal Papua. Hanya 1 persen yang ekspatriat. Tidak seperti kebanyakan perusahaan milik negara (BUMN), Chappy mengatakan bahwa PTFI bersih dari kelakuan korupsi.   “Selama 50 tahun lebih tidak pernah ada skandal korupsi di Freeport, salah satu penyebabnya adalah sistem manajamen dan pengawasan yang sangat ketat,” ujar Chappy. Chappy mencatat, sejak 1996, PTFI telah menggelontorkan Rp9,1 trilyun untuk masyarakat setempat yang bermukim dekat lokasi penambangan. Investasi yang tidak banyak terekspose ke publik ini meliputi pembangunan Kota Kuala Kencana sebagai percontohan kawasan bebas penyakit malaria, infrastruktur (darat dan udara) di Tembagapura dan Mimika. Dalam pengembangan sumber daya manusia, PTFI membangun berbagai fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan. PTFI juga mensponsori klub sepak bola Persipura dan membangun kompleks olahraga Mimika Sport Complex yang dipersiapkan untuk PON 2020.    Menurut Chappy seandainya pun PTFI tidak beroperasi, pegunungan Grasberg yang sulit dijangkau ini hanyalah kawasan hampa manusia. Pemerintah Indonesia belum tentu punya modal dan kemampuan untuk mengolahnya. “Freeport tidak bermasalah,” kata Chappy merujuk sistem manajemen maupun tata kelola internal, “yang bermasalah itu orang-orang yang ada di rumah kita sendiri.” Dalam hal ini, Chappy merujuk kasus “Papa Minta Saham” pada 2015 yang menyeret nama Setya Novanto, ketua DPR saat itu.   “Kalau melihat sejarah masuknya PTFI ini banyak menimbulkan pertanyan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab dan jawaban-jawaban itu –sesuai dengan kreativitas kita– banyak sekali. Itulah sebabnya kemudian ia menjadi number one public enemy,” kata Chappy. Kiri-kanan: Ninok Laksono, Chappy Hakim, Gayus Lumbuun, dan Jaya Suprana. (Martin Sitompul/Historia.ID). Terlanjur Buruk Sepak terjang Freeport dalam catatan Chappy Hakim menuai berbagai tanggapan. Kehadiran Freeport di Indonesia berkaitan sekali dengan persoalan memori di masa lalu. Sederet reputasi buruk yang melekat pada Freeport melalui proses yang begitu panjang. Perlu diingat, kedatangan Freeport ke Indonesia merupakan undangan dari pemerintah Orde Baru yang saat itu berkuasa. Wartawan senior Ninok Laksono mengatakan, nama Freeport tidak dapat terlepas dari citra perambah kekayaan alam Papua demi untung sebesar-besarnya. Belum lagi isu ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan sebagai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi. Pada 1980-an, Ninok menyaksikan kejomplangan yang terjadi antara orang Papua yang masih tidak berpakaian sementara di komplek permukiman pekerja Freeport di Tembagapura dibangun laiknya kota Amerika. “Bagaikan langit dan bumi,” kata Ninok. Menurut Ninok berbicara mengenai Freeport maka merujuk bagaimana sejarah masuknya ke Indonesia. Freeport merupakan perusahaan asing pertama yang digandeng rezim Orde Baru lewat Undang-Undang Penamanan Modal tahun 1967. Sejak itulah malai Freeport mengeruk isi gunung tembaga di Grasberg. “Ini terjadi karena di satu sisi kita membangun resources untuk pembangunan yang dicanangkan Presiden Soeharto tapi tidak memiliki dana dan teknologi. Jadi, win-win nya itu diberikan kesempatan kepada investor asing untuk mengolah sumber daya kita. Memang masa itu, dan masa berikutnya kita tidak mengerti persislah,” kata Ninok. Citra yang sama turut dirasakan budayawan Jaya Suprana. Menurut pendiri  Museum Rekor Indonesia (MURI) ini, Freeport tidak ubahnya seperti perampok yang menggerogoti kekayaan alam di Papua. “Sangat buruk,” katanya. Kendati demikian, Jaya juga secara adil menyatakan kesan positifnya terhadap kontribusi Freeport, terutama dalam mendukung keanekaragaman beragama. “Satu-satunya mesjid dan gereja di dalam tambang di bawah tanah di dunia itu hanya ada di Freeport. Itu kan makanannya Museum Rekor Indonesia,” ujar Jaya, “saya perlu meletakan itu bukan untuk memberikan nilai tapi memberi penjelasan kepada masyarakat Indonesia apa sebenarnya Freeport ini.”    Sementara itu, ekonom Kwik Kian Gie menegaskan Freeport menangguk untung yang sangat besar selama beroperasi di Papua. Dia pun mengakui tidak ada korupsi di perusahaan raksasa itu. Tapi Kwik yang pernah jadi menteri koordinator ekonomi di era Megawati itu menutup uraiannya dengan sebuah tanya. “Kalau kita melihat Konferensi Jenewa tahun 1967 –yang membagi-bagi kekayaan alam Indonesia– apakah tidak ada corruption of mind di sana yang menimbulkan berbagai pertentangan dan perdebatan?”*

HOMEBASE untuk klub-klub besar Indonesia sudah sewajarnya punya penampakan megah dan berstandar internasional sebagai wajah sepakbola yang dibanggakan. Persija punya Stadion Utama Gelora Bung Karno atau Stadion Patriot di Bekasi. Persib punya Gelora Bandung Lautan Api atau Stadion Si Jalak Harupat. Sriwijaya FC punya Jakabaring. Persebaya punya Gelora Bung Tomo. Kendati statusnya masih sewa alias bukan milik klub, stadion-stadion megah itu rencananya akan dijadikan bagian dari 10 venue untuk Piala Dunia U-20 tahun 2021. Sayang tak semua klub besar memiliki stadion megah. PSM Makassar contohnya. Stadion Andi Mattalatta yang menjadi homebase-nya sejak lama, kondisinya bikin gerah hati. Sisi muka tribun utama bagian dalam Stadion Andi Mattalatta-Mattoanging (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Selain rumput di lingkar luar lapangannya gersang, stadion yang dibangun 1957 itu kondisi bangunannya kusam, tribunnya pun memprihatinkan. Seat di tribun VIP-nya diselimuti debu. Persoalan yang jauh lebih penting, kini stadion yang dulu bernama Mattoanging itu sedang jadi rebutan. Sebagaimana diuraikan di artikel sebelumnya, Stadion Mattoanging dibangun Letkol Andi Mattalatta, panglima Penguasa Perang Daerah (Peperda) Sulawesi Selatan. Pada 1950-an, lokasinya masih dikuasai banyak gerombolan, mulai dari eks-KNIL (Tentara Hindia Belanda) Andi Azis, gerombolan eks-laskar DI/TII Kahar Muzakkar, hingga Permesta. “Dulu di sini sudah ada lapangan. Itu yang sekarang jadi kantor TVRI Sulsel (di sisi timur stadion). Rintisan pertamanya yang mengelola itu Yayasan Stadion Makassar. Tapi kemudian dia kesulitan dana. Lalu banyak juga lahannya diserobot bekas pejuang. Lalu datanglah Andi Mattalatta yang kemudian mengondusifkan situasi di Makassar pada 1957,” tutur Ketua Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) Andi Karim Beso Manggabarani kepada Historia. Mattalatta membangunnya dengan kocek pribadi sebagai realisasi sistem uitholling, sistem untuk menarik kembali para pemuda yang sebelumnya tergoda ikut gerombolan pengacau. Ia ingin para pemuda itu menyalurkan energinya di bidang olahraga ketimbang jadi pengacau. Puncaknya, Mattalatta mendatangkan Pekan Olahraga Nasional (PON) IV ke sana, 27 September-6 Oktober 1957. Prasasti berdirinya Stadion Mattoanging yang pada 2006 diubah namanya menjadi Stadion Andi Mattalatta (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Namun, Andi Mattalatta tak menasbihkan diri sebagai pemiliknya. Ketika pada 1959 dia melanjutkan pendidikan ke Seskoad, pengelolaan stadion pun diserahkan pada pihak lain. Dalam catatan Andi Mattalatta bertajuk “Asal-Usul Tanah Complex Sarana Olahraga Mattoanging dan Terbentuknya YOSS” tertanggal 10 Juli 2004, tanggungjawab stadion sebelum Andi Mattalatta masuk Seskoad diserahkan ke Ketua Harian Komite Olahraga Indonesia (KOI) Sulawesi Andi Pangerang Pettarani. “Lalu pada 1960-an diserahkan ke provinsi. Ternyata pak Achmad Lamo (Gubernur Sulsel 1966-1978) enggak ada jiwa olahraganya. Dia kasih urus DORI (Dewan Olahraga RI, kini KONI) Sulsel. Stadion terbengkala karena DORI tak punya dana. Jadi istilahnya Pak Andi Mattalatta hanya titip. Setelah pulang sekolah (Seskoad) saya ambil alih,” lanjut Andi Karim. Maka setelah pulang ke Makassar pada 1971, Mattalatta terkejut. Selain stadion dan beberapa venue yang ia bangun untuk PON 1957 tak terurus KONI, dia juga mendapati venue kolam renang dialihfungsikan menjadi bioskop. “Sintel-baan (trek lari/atletik) stadion telah dibongkar, diganti dengan sintebaan batu-bata. Saluran air lapangan pecah-pecah akibat sering dibuat apel persenjataan dan panser-panser berat. Ruangan penampungan atlet dijadikan tempat tinggal pegawai KONI dan keluarganya,” tulis Mattalatta. Mayjen (Purn) Andi Mattalatta yang membangun Stadion Mattoanging sejak 1957 (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Pengelolaan stadion pun diambil kembali oleh Mattalatta dari gubernur. Setelah Mattalatta jadi ketua KONI Sulsel, ia mencanangkan pendirian yayasan pengelola kompleks olahraga Mattoanging. Meski sudah direncanakan pada 1979, baru pada 1982 YOSS berdiri lewat Akta Notaris Nomor 146, tertanggal Ujung Padang, 22 Januari 1982. Serah-terimanya dari KONI Sulsel ke YOSS lewat Keputusan Rapat Paripurna KONI Sulsel XIV Nomor 02 tahun 1984. “Karena sebelumnya KONI juga anggarannya terbatas. Kalau dibentuk yayasan, bisa bergerak mencari kerjasama. Sejak itu kita juga mendanai semua pemeliharaan, tidak memakai dana APBD. Kalau dibilang ini (stadion) jelek, kenapa pemda tidak mau kasih dana?” sambung Andi Karim. Pengesahannya diperkuat Berita Acara Serahterima Nomor 055 tahun 1985 yang juga ditandatangani Gubernur Sulsel Achmad Amiruddin. Sejak itu, YOSS pengelola Stadion Mattoanging yang sah. “Pak Andi Mattalatta juga sudah terbitkan ini gedung olahraga dan stadion, surat ukur tanah tahun 1986,” imbuhnya. Awal-mula jadi Rebutan Lokasi stadion yang terletak di kawasan ramai itu menarik banyak pihak untuk menguasainya. Pada 1992, seorang konglomerat via PT. Asindo Griyatama berupaya memilikinya guna dijadikan kawasan bisnis. Mengutip Pedoman Rakyat, 30 Juli 1993, perusahaan itu ingin membeli lahan stadion senilai Rp17 miliar dan untuk gantinya, mereka akan menyediakan stadion anyar di Sudiang. Hal itu terjadi lantaran pada 1992 terjadi ketegangan antara YOSS dan Pemprov Sulsel. Pemprov mengklaim kawasan stadion adalah asetnya dan hendak menjualnya ke pihak swasta tersebut. Landasan hukumnya, konon pemprov membuatkan sertifkat palsu. Rencana tukar-guling itu bahkan disebutkan sudah lewat persetujuan DPRD Sulsel. Namun pada akhirnya rencana itu batal. “Andi Mattalatta melapor lewat surat pribadinya ke Presiden RI (Soeharto), Ketua BPK M. Jusuf, dan Mendagri Rudini. Surat beliau itulah barangkali yang membuat upaya transaksi itu tak berkelanjutan,” terang anggota Dewan Pembina YOSS M. Arief Wangsa dalam catatannya bertanggal 24 November 2004 bertajuk “YOSS Pasca Andi Mattalatta, Gelora Perjuangan dan Gelora Andi Mattalatta. Masalahnya, banyak pihak merasa kondisi stadion tak dipelihara YOSS sebagaimana mestinya. Kondisi stadion yang memprihatinkan jadi buktinya. Puncaknya, PSM Makassar tak lolos verifikasi untuk mendapatkan lisensi guna berlaga di AFC Cup 2017 akibat stadion tak memenuhi standar AFF dan AFC. “AFC Licensing itu memberi gambaran yang sangat jelas seperti apa tatanan pengelolaan sepakbola. Padahal saat itu kami mendapat tiket AFC karena finis nomor tiga (klasemen liga),” ujar CEO PSM Munafri Arifuddin kepada Historia. Pengusaha yang akrab disapa Appi itu menyatakan klub sudah berulangkali melakukan pendekatan pada YOSS, sejak klub masih dipegang Nurdin Halid. “Dari berapa tahun lalu sudah dibicarakan. Tapi ini tidak bisa karena secara internal antara YOSS dengan Pemprov belum selesai persoalannya. Selama ini kami mendandani sendiri (stadion). Itulah yang terjadi. Kalau kita tak berbuat, jangankan berpikir standar internasional, standar Liga 1 saja mungkin tidak bisa kita laksanakan di sini,” lanjutnya. CEO PSM Makassar Munafri Arifuddin (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Sekjen Macz Man (basis suporter terbesar PSM) Mustafa Amri menyatakan, dia bersama manajemen klub mencoba menawarkan klub mengambil alih pengelolaan agar stadion bisa direnovasi menjadi stadion yang bisa dibanggakan. “Saya ke anaknya Pak (Sadikin) Aksa, dia (Erwin Aksa) bilang sama saya: ‘Sampaikan ke YOSS, berapa dalam setahun yang bersumber dari stadion. Kalau misal dalam setahun Rp1 miliar, saya bisa berikan dia Rp2 miliar untuk saya kelola.’ Saya temui (pembina YOSS) Ilham Mattalatta. Saya sampaikan begitu, dia tidak mau,” kata Mustafa menimpali. Alhasil, Mustafa dan kawan-kawan harus menanggung malu. “Teman-teman suporter lain sampai heran, kenapa tim sekaliber PSM punya stadion kayak gini. Anak-anak Aremania kalau bertandang ke sini bilang, ‘Ini sawah apa stadion?’ Kawan-kawan lain juga bilang ini stadion atau kandang kambing. Mau bagaimana lagi? YOSS sebagai pengelola tidak pernah ada kontribusinya sampai sekarang,” ujarnya. Sengketa Memanas September 2019, sengketa YOSS dengan Pemprov memanas lagi. Pemprov berniat mengusir paksa YOSS dari stadion itu. Sejak Oktober, di depan stadion terpasang papan pengumuman bertuliskan: Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 40 Tanggal 1 Oktober 1987. YOSS lantas melayangkan gugatan yang prosesnya sudah sampai Kejati Sulsel. YOSS mensinyalir ada permainan Pemprov dengan mengalihkanStadion Andi Mattalatta menjadi asetnya. Dengan begitu, pemprov bisa menutupi kasus mangkraknya Stadion Barombongyang sudah menghabiskan dana besar dengan dalih dananya untuk revitalisasi Stadion Andi Mattalatta. “Sebenarnya waktu Dirjen Kemendagri tahun 2017 menjabat Plt. gubernur, ditemukan aset pemda kurang lebih 300 mobil dinas tak jelas. Makanya dia minta KPK buka cabang supervisi di Sulsel dan sertifikat aspal dimasukkan sebagai aset (Stadion Andi Mattalatta). Terus ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini untuk mengontrak kompleks stadion selama 25 tahun. Ini sebenarnya pengalihan isu pemda yang gagal membangun stadion (Barombong) dua periode sudah habis Rp300 miliar dan belum dipakai sudah roboh,” ujar Andi Karim lagi. Soal klaim Pemprov dengan sertifikat hak pakai tahun 1987 di atas, Andi Karim heran lantaran stadion sudah dibangun Andi Mattalatta sejak jauh sebelum itu dan YOSS sebagai pengelola pun sudah berdiri pada 1982, legalitas lahan pun sudah ada lewat surat ukur tanah tahun 1986. “Kan lucu. Ini barang (stadion) sudah dibangun 1957. Sekarang bicara PSM ingin punya stadion bagus, kenapa dia tidak pakai itu Barombong supaya bisa dilihat buktinya. Nah dia mainkan pers, membalikkan fakta. Apalagi yang kurang di sana? Hampir setahun belum dibentuk pengelolanya. Rumput sudah dibiayai Rp200 juta hancur karena tidak ada pengelola. Jadi dia mau cari yang praktis di tengah kota dan dia tak mau keluar uang, makanya dia manfaatkan pemda.” Ketua YOSS Andi Karim Beso berupaya pertahankan hak pengelolaan Stadion Andi Mattalatta yang disebutkan akan direbut Pemprov Sulses (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Klaim pemda yang disebutkan Andi Karim itu perkaranya bermula dari surat Sekda Sulsel yang berbunyi kawasan stadion dialihfungsikan YOSS yang tidak ada hubungannya dengan olahraga. Andi Karim pun membantah. “Saya tanya, kalau ini aset pemerintah, perlihatkan saya satu lembar bukti saja, ada uang pemda bangun ini aset? Satu rupiah saja. Soal alih fungsi, apa ada buktinya? Justru KONI (Sulsel) dulu tahun 1970 dipihakketigakan jadi bioskop. Lalu sekarang (klaim) gubernur apa hubungannya sama kita? Kan mestinya ada surat dulu dari KONI panggil kita mau ambil ini barang. Baru ke Pemda, lalu ke YOSS. Ini dari prosedurnya saja sudah salah,” cetus salah satu menantu almarhum Andi Mattalatta itu. Soal status sertifikat “hak pakai” yang diklaim Pemprov, Andi Karim kembali membantah. “Ternyata bukan sertifikat hak milik. Hak pakai 25 tahun. Logikanya kalau pemda yang punya ini lahan, kenapa dia terbitkan hak pakai? Ini berarti niatnya sudah lain. Ini pengalihan karena gagal pemerintah yang lalu bangun Barombong,” tandas Andi Karim.

Pada masa Jawa kuno, penguasa membagi-bagikan jatah kekuasaan adalah hal lumrah. Inilah cara mengganjar mereka yang berjasa mengantarkan dan mempertahankan singgasana kekuasaan. Ninie Sunsati, arkeolog Universitas Indonesia dalam Airlangga Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI menjelaskan, raja berada di puncak hierarki pelapisan sosial. Sebagai balas jasa, seorang raja berhak memberikan hak khusus atau istimewa kepada seseorang atau sekelompok orang. Data prasasti membuktikan daftar hak istimewa sudah ada sejak masa Mpu Sindok, penerus takhta Medang di wilayah Jawa Timur. Catatannya bahkan semakin panjang pada masa Kadiri dan Majapahit.   Lumrahnya anugerah raja berupa hak-hak istimewa, seperti kepemilikan jenis budak tertentu, mendapat status sima, memiliki dayang, dan pengikut seperti raja. Pada perkembangan selanjutnya, hak istimewa dapat berupa gelar kehormatan, hak memakai atribut tertentu, dan hak untuk memiliki model bangunan tertentu. “Kebiasaan menganugerahi hak-hak istimewa ini dianut dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh raja-raja Janggala, Kadiri, dan berlanjut hingga zaman Majapahit,” jelas Ninie. Hal itu nampak paling tidak sejak masa Airlangga, raja di Kahuripan. Tercatat dalam Prasasti Terep (1032), sang raja memberi anugerah kepada Rakai Pangkaja Dyah Tumambong, seorang bangsawan daerah yang berjasa membantu raja dalam peperangan melawan musuh. Dia terus berdoa kepada Bhatari memohon kemenangan bagi Airlangga. Raja pun memberinya hadiah gelar halu,gelar tertinggi dalam struktur pemerintahan di bawah putra mahkota. Dengan gelar itu, ia dianggap sebagai adik raja. Gelar Rakai Halu biasanya dijabat oleh putra kedua raja atau garis keturunan kedua yang berhak menerima takhta. “Ia mendapat segala hak sebagai adik raja. Namanya menjadi Rakai Halu Dyah Tumambong Mapanji Tumanggala,” jelas Ninie. Seorang lagi yang mendapat hak istimewa adalah Narottama, pengikut setia Airlangga sejak sebelum naik takhta. Ceritanya, saat usia 16 tahun, Airlangga dikirim dari Bali ke Jawa untuk menikah dengan putri Dharmmawangsa Tguh, penguasa Medang keempat setelah Mpu Sindok. Namun, sebagaimana berita dalam Prasasti Pucangan (1041), tak lama setelah pesta perkawinan, ibukota kerajaan diserbu raja bawahan bernama Wurawari. Istana pun hancur. Sang putri bersama Dharmawangsa Tguh gugur dalam peperangan itu. Airlangga berhasil melarikan diri dengan ditemani abdi setianya, Narottama. Dua tahun sejak kematian Dharmawangsa Tguh, yaitu pada 1019, berdasarkan prasasti yang sama Airlangga pun naik takhta. Sejak 1030, Narottama disebut dalam Prasasti Baru sebagai pejabat tinggi kerajaan yang melaksanakan perintah raja. Gelarnya Rakai Kanuruhan. Dua tahun kemudian,dalam Prasasti Terep, Narottama naik pangkatmenjadi penerima perintah raja yang menggantikan kedudukan putra mahkota. Tiga tahun kemudian, dalam Prasasti Turunhyang A, Narottama kembali menerima kedudukan sebagai pejabat pelaksana perintah raja. Dari gelarnya, Rakai Kanuruhan, bisa diketahui kalau ia adalah penguasa wilayah Kanuruhan. “Tentu saja raja telah menghadiahkan watak Kanuruhan kepada Narottama,” kata Ninie. Balas budi juga dilakukan oleh Ken Angrok setelah ia berhasil duduk di takhta Tumapel (Singhasari). Pararaton berkisah, Ken Angrok membantu semua orang yang pernah menolongnyadulu ketika masih dirundung malang. Yang terpenting adalah Bango Samparan, ayah angkat yang mengurusnya. Lalu ada pendeta di Turyantapada, Mpu Palot yang membagi Ken Angrok keahlian pengrajin emas. Bahkan Ken Angrok membantu anak-anak Mpu Gandring, pandai besi di Lulumbang yang dia bunuh. “Seratus orang pandai besi di Lulumbang supaya dibebaskan dari saarik purih, satampaking waluku, dan wadung pacul,” catat Pararaton. Suwardono, mantan pengajar sejarah di IKIP Budi Utomo Malang, dalam Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha menafsirkan istilah-istilah itu sebagai pembebasan pajak. Mereka diberi hak istimewa dengan mendapat daerah perdikan (sima). Ada pula Kebo Hijo yang mati setelah difitnah membunuh Tunggul Ametung oleh Ken Angrok. Anak-anaknya disamakan haknya dengan anak-anak Mpu Gandring.“Ketika Ken Angrok menjadi raja, banyak orang yang pernah menolongnya dibalas jasanya oleh Ken Angrok. Mereka diberi kedudukan di dalam pemerintahannya,” tulis Suwardono. Imbal jasa yang paling nampak mungkin yang dilakukan oleh Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Para pengikut Sang Kertarajasa yang setia dan andil dalam mendirikan kerajaan diberikan kesempatan untuk menikmati hasil perjuangannya. Mereka diangkat menjadi pejabat tinggi dalam kerajaan. Sebagian nama pengikut Kertarajasa itu dijumpai dalam beberapa prasasti. Prasasti Kudadu (1294 M) menyebut Arya Wiraraja sebagai mantri mahawiradikara. Wiraraja menerima Wijaya dengan baik di Madura ketika ia melarikan diri dari istana Singhasari yang diserang pasukan Jayakatwang dari Glang Glang. Bupati Wiraraja pula, bersama masyarakat Madura, yang membantu Wijaya membuka hutan dan membangun permukiman di wilayah Trik. Desa itu kemudian berkembang menjadi Kerajaan Majapahit. Prasasti Sukamrta (1296 M) menyebut Mpu Tambi (Nambi) sebagai rakryan mapatih dan Mpu Sora sebagai rakryan apatih di Daha. Dalam hierarki Majapahit, Nambi memperoleh kedudukan yang tinggi sedangkan Sora mendapat tempat kedua. Teks Panji Wijayakrama menunjukkan betapa hubungan Mpu Sora atau Lembu Sora dan Wijaya tak terpisahkan. Terutama sejak pertempuran mereka melawan serbuan pasukan Jayakatwang ke Singhasari. Dalam berbagai kesempatan, Lembu Sora selalu memberikan nasihat bijak kepada Wijaya. Serangan balik malam hari terhadap tentara Glang Glang yang menduduki Singhasari juga atas saran Lembu Sora. Dalam serangan itu, Wijaya menewaskan banyak musuh dan menemukan kembali putri Kertanagara, Tribuwana. Lembu Sora juga yang menahan Wijaya ketika berkeras ingin membebaskan Gayatri, putri Kertanagara lainnya yang masih tertinggal dalam pura. Dia menasihati agar Wijaya dan Tribuwana menyelamatkan diri. Jumlah tentara musuh jauh lebih besar daripada sisa tentara Singhasari. Pun ketika mereka memutuskan mengungsi ke Madura Timur untuk minta bantuan Wiraraja. Menurut Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan, Lembu Sora selalu menunjukkan keperwiraan dan kebijaksanaan,baik dalam persiapan mendirikan Majapahit maupun dalam melawan Jayakatwang dan pasukan Mongol. “Berdasarkan hal-hal itu, sudah selayaknya Sora menjadi kekasih Raja Kertarajasa dan menduduki tempat terhormat dalam pemerintahan,” tulis Slamet Muljana. Sementara Nambi, baik Pararaton maupun Kidung Panji Wijayakrama mengisahkannya sebagai pengikut setia Wijaya yang ikut mengungsi ke Madura. Pararaton mencatat, ia dan Wijaya telah bersahabat sejak keduanya masih tinggal di Singhasari. Dalam berbagai medan perjuangan, Nambi diceritakan sebagai tokoh yang intelek dan memiliki kecerdikan administrasi. Sumber lain, Kidung Ranggalawe, menyebut Wenang atau Lawe, putra Wiraraja, sebagai amanca nagara di Tuban dan adhipati di Datara. Ia diangkat karena ikut membantu Wijaya membangun Majapahit. Ia gagah berani. Sebagai orang Madura, ia digambarkan jago siasat perang, lincah di pertempuran, dan piawai menggunakan senjata. Siasatnya terlihat pula sewaktu mengusir tentara Tartar (Mongol). Adapun tokoh yang pernah memimpin pasukan Singhasari ke Malayu dijadikan panglima perang. Ia mendapat nama Kebo Anabrang. Belakangan, para pengikut setia Wijaya itu,satu per satu memberontak kepada Majapahit. Alasannya macam-macam. Yang pertama memberontak adalah Ranggalawe. Ia tak terima hanya dianggap sebagai adipati Tuban. Dia merasa dirinya atau Lembu Sora lebih pantas menjadi patih amangkubhumi dibanding Nambi yang dipilih Wijaya. “Andaikata saya dan Sora tidak berani bertaruh jiwa saat menghadapi tentara Tartar, Majapahit pasti sudah hancur lebur,” kata Ranggalawe dalam Kidung Ranggalawe yang anonim. Kemudian Lembu Sora memberontak karena difitnah Mahapati, menteri di pemerintahan Wilwatikta (Majapahit). Namanya disebut dalam Kidung Sorandaka dan Serat Pararaton. Setelah Lembu Sora, Mahapati memfitnah Nambi. Pemberontakannya terjadi ketika Majapahit di bawah Raja Jayanagara, putra Wijaya. Dia mencurigai para pengikut ayahnya tak setia. Ditambah lagi fitnah Mahapati, maka pecahlah pemberontakan. Dari apa yang terjadi pada masa Wijaya terlihat bahwa ganjaran kursi jabatan bagi pendukung setia tak cukup membuat mereka tetap ajeg di samping penguasa. Pemberontakan bisa saja terjadi.

SAMPAH berserakan di berbagai sudut pelataran Stadion Andi Mattalatta jelang laga Liga 1 antara PSM Makassar melawan Arema FC, Rabu, 16 Oktober 2019. Terlepas dari kultur pecinta bola tanah air yang masih jauh dari peduli kebersihan dan kerapian, Stadion yang kerap disebut Mattoanging itu memang kondisinya tidak terawat. Gerbang masuk utamanya kusam dan banyak dipenuhi lumut. Beberapa huruf di plang nama “Stadion Andi Mattalatta” sudah gompal dan nyaris terlepas. Sebelum masuk ke dalam stadion, penonton akan disambut coretan vandalisme di beberapa bidang tembok stadion. Sejak beberapa waktu belakangan ini, sebuah papan baru berdiri di halaman stadion. Tulisan di papan itu berbunyi: Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 40 Tanggal 1 Oktober 1987. Rupanya, stadion ini tengah dibelit sengketa antara Pemprov Sulsel dengan YOSS sebagai pengelola. Begitulah kisah terbaru stadion yang selama puluhan tahun menjadi kandang PSM Makassar itu. Sebagai klub yang diakui tertua di Indonesia, PSM memang tak hanya masih eksis namun juga acap jadi unggulan juara di antara sedikit tim tradisional lain. Ia sejak lama mewakili wajah sepakbola Indonesia bagian timur. Ironisnya, PSM tak punya stadion berstandar internasional. Di bagian dalam stadion, sebelas-dua belas dengan bagian luarnya. Kursi VIP yang diduduki Historia tebal oleh debu. Pun bagian-bagian lain yang tak mungkin disebutkan satu per satu. Kolase kondisi seat VIP di Stadion Andi Mattalatta di laga PSM vs Arema (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Namun, ada hal menarik di dekat pintu utama. Manajemen menyiapkan ruang salat untuk para penonton. Seruan ‘Aaamiiin’ selepas imam membacakan Surah al-Fatihah di waktu Salat Maghrib terdengar kencang dari para jamaah sebelum laga dimulai sekitar pukul 19.30 Wita. Selain kemenangan telak 6-2 PSM atas Arema, mungkin hanya rumput lapangan dan empat menara lampu di tiap sudutnya yang bisa menyenangkan mata di Mattoanging malam itu. “Lapangan dan lampu itu manajemen klublah yang memasangnya, bukan pihak pengelola, Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS),” kata Sulaeman, mediaofficer PSM, kepada Historia. “Kalau di tempat lain, fasilitas sudah lengkap baru penyewa (klub) masuk. PSM tidak. Dia (klub) yang renovasi stadion, dia yang biayai stadion, baru setelah itu dia sewa (dari YOSS). Kan aneh,” kata Mustafa Amri, sekjen Macz Man (basis suporter terbesar PSM). Lahan Bekas Peternakan Stadion Andi Mattalatta di kompleks olahraga Mattoanging berdiri di atas lahan seluas tujuh hektar. Pada masa kolonial, lahan itu merupakan lahan peternakan sapi Boerderij & Melkerijk (Peternakan dan Pemerahan Susu) Frisian. Lahan 20 hektare milik pemerintah Hindia Belanda itu disewa orang Jerman berkewarganegaraan Belanda, Zwanziger, pemilik peternakan tadi. Tampak dalam Stadion Andi Mattalatta, di mana mulanya merupakan peternakan sapi milik Belanda (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Semasa pendudukan Jepang hingga era revolusi, lahan peternakan itu berturut-turut jadi tangsi Belanda, Jepang, hingga pejuang. Demikian menurut catatan Andi Mattalatta tertanggal 10 Juli 2004 dalam jurnal Asal-Usul Tanah Complex Sarana Olahraga Mattoanging dan Terbentuknya YOSS yang diarsipkan YOSS. Pada 1952, lahan itu sempat dikuasai kelompok Andi Azis yang memberontak kepada republik. Butuh waktu lima tahun bagi Letkol Andi Mattalatta, saat itu menjabat sebagai pangdam/ketua Penguasa Perang Daerah (Peperda) Sulawesi Selatan dan Tenggara, untuk membebaskan lahan itu. Mattalatta lalu memanfaatkan lahan itu untuk kawasan olahraga, demi melancarkan sistem uitholling. Sistem uitholling adalah sistem untuk menarik kembali para pemuda yang sebelumnya tergiur seragam hijau dan ikut gerombolan pemberontak, untuk kemudian menyalurkan darah muda mereka ke beragam kegiatan olahraga. Ruang salat sederhana di Stadion Andi Mattalatta (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Saat hendak merelokasi mereka, Mattalatta ditemani Walikota Mas Yunus Daeng Mile. “Hei, lanubono’a? (Hei, kamu mau bunuh saya?),” kata Mattalatta pada seorang eks tentara yang menguasai lahan dan mengacungkan senjata tajam (sajam) di depan gerombolannya. “Kenapa bapak begitu? Sedangkan bapak suruh kami pergi untuk kemungkinan mati menghadapi Belanda, saya tidak ragu, apalagi kalau mau disuruh saja pergi dari sini,” jawab si serdadu pembawa sajam. Mendengar jawaban itu, Mattalatta memaparkan bahwa kedatangannya bukan untuk mengusir, melainkan untuk merelokasi. Andi Mattalatta memberi kompensasi untuk mereka mencari tempat tinggal baru. Langkah persuasifnya itu pun berhasil. Pembangunan stadion pun dimulai pada April 1957. Menurut Ketua umum YOSS Andi Karim Beso Manggabarani, stadion itu dibangun menggunakan uang pribadi Andi Mattalatta tanpa sepeser pun bantuan dari pemerintah daerah. “Sejak 1952 di sini sudah ada lapangan dan kompleks olahraga. Yang mengelola itu Yayasan Stadion Makassar. Tapi kemudian sempat jadi barak-baraknya pasukan Andi Azis sampai Permesta. Lalu datanglah pasukan dari Jawa untuk menguasai Makassar, termasuk Pak Andi Mattalatta yang ikut dari Jawa kembali ke Sulawesi,” ujar Karim kepada Historia. Ketua YOSS Andi Karim Beso Manggabarani (kiri) & Andi Mattalatta, pendiri Stadion Andi Mattalatta-Mattoanging (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Setelah stadion jadi, PSM pun berkandang di sana. “Sebelum stadion dibangun, PSM mainnya di lapangan dekat sini juga. Itu yang sekarang jadi kantor TVRI Makassar (kini TVRI Sulsel),” ujar Karim sambil menunjuk sisi timur stadion. Lapangan itu, sambung Karim, ditukar-guling pada 1970-an oleh Intje Saleh Daeng Tompo, walikota harian Makassar cum ketua PSM kala itu. “Dia merasa perlu ada TVRI (di Sulsel) dan TVRI mau lokasinya di situ. Ditukar-guling. Jadi yang ditukar-guling berdasarkan dokumennya Pemda, ya lapangan yang jadi TVRI itu,” sambungnya. Proyek Gila Andi Mattalatta Sehubungan dengan uitholling, Mattalatta punya alasan yang lebih fenomenal terkait pembangun stadion Mattoanging. Mattalatta ingin menjadikan kawasan itu jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) IV 1957 sebagai puncak pelaksanaan uitholling. Untuk itulah dia terbang ke Jakarta guna menemui ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kepada Sultan, Mattalatta meminta restu agar tuan rumah PON 1957, yang sudah ditentukan KOI bertempat di Jakarta, dipindah ke Makassar. Interior lorong utama Stadion Andi Mattalatta (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) “Banyak di antara pengurus KOI menganggap permohonan saya menyelenggarakan PON di daerah yang masih berstatus dalam keadaan darurat perang, suatu rencana yang gila. Tetapi Bapak Sri Sultan HB IX sangat percaya kepada saya, sebagaimana beliau ketahui prestasi saya pada Perang Kemerdekaan,” kata Mattalatta mengenang. Berbekal restu Ketua KOI, Mattalatta lalu merogoh koceknya Rp250 juta untuk membangunkan stadion. Ia juga mengerahkan sekira 300 prajuritnya untuk membantu pekerjaan pembangunannya agar stadion rampung September tahun itu juga. Enam bulan sejak peletakan batu pertama, stadion itu pun selesai. Lantas, dinamai Stadion Mattoanging, diambil dari dua kata bahasa Makassar: Mattoa dan Anging. Artinya, menengok angin, lantaran lokasi lahan berada dekat pantai yang biasa dijadikan tempat pengamatan cuaca kapal-kapal yang hendak melaut atau berlabuh. Sementara, untuk venue-venue cabang olahraga lain, Mattalatta meminjam dana pembangunannya dari Presiden Soekarno via Kementerian P & K. Dana sejumlah 33 juta rupiah itu kemudian dilunasinya Desember 1957 usai penyelenggaraan PON. Stadion Andi Mattalatta saat jadi tuan rumah PSM menjamu Arema (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Hingga kini, bentuk stadion tiada yang berubah. Meski sudah mengalami beberapakali renovasi, diakui YOSS yang sejak 1982 memegang pengelolaannya serta mengganti nama stadion menjadi Stadion Andi Mattalatta, kondisinya tetap sama. “Makanya, untuk di tingkat AFC stadion kita tidak memungkinkan untuk main di kandang. Akhirnya harus main di luar (Makassar). Kami tentu punya cita-cita besar punya sebuah stadion berstandar internasional. Kami ingin atmosfer sepakbola Makassar diketahui dunia. Selama ini kami sebagai penyewa mendandani sendiri. Karena kalau tidak berbuat, standar Liga 1 saja mungkin tidak bisa kita laksanakan,” ujar CEO PSM Makassar Munafri Arifuddin.

MENYUSUL bumi hangus yang dilakukan Tentara Republik Indonesia (TRI) terhadap kota Bandung, gelombang pengungsi pun berbondong-bondong keluar dari kota berhawa sejuk itu sejak 24 Maret 1946. Emma Poeradiredja, pegawai Djawatan Kereta Api yang menjadi anggota Palang Merah Indonesia (PMI) setelah Perang Kemerdekaan pecah, di dalam gelombang pengungsian itu. Begitulah keadaan masyarakat kota Bandung semenjak Perang Kemerdekaan. Kedatangan Inggris/Sekutu sebagai pemenang perang mengakibatkan Bandung secara politis terbagi dua. Bandung utara dikuasai pasukan Inggris dan Belanda. Bandung selatan dikuasai pemuda dan penduduk pro-republik yang mengungsi dari utara ke selatan. Meski ada pembagian itu, kaum republiken tak menggubrisnya. Serangan gerilya ke Bandung utara dan penghadangan terus mereka lacarkan. Pertempuran paling banyak terjadi di front Viaduct, di mana pasukan pejuang dan TRI berjaga di selatan rel dan pasukan Gurkha berjaga di sisi sebaliknya. Tak jauh dari sana, di Jalan Veteran (Bungsu) berdiri markas PMI. Di sanalah Emma, dr. Djundjunan Setiakusumah, dan anggota-anggota PMI lain bertugas. Selain mengurusi pejuang yang terluka, Emma juga ikut mengatur suplai makanan dan menjadikan rumahnya sebagai markas pemuda pejuang. Ketika Bandung menjadi lautan api, Emma ikut mengungsi. Dalam Saya Pilih Mengungsi karya Ratnayu Sitaresmi dan kawan-kawan, disebutkan mereka diperintahkan untuk mengungsi sejauh 11 km ke selatan Bandung. Emma memilih mengungsi di Ciamis. Di Ciamis, Emma tinggal bersama orang tua dan dua anaknya yang sudah lebih dulu diungsikan, Saraswati dan Amarawati Poeradiredja. Tak lama di Ciamis, Emma bergerak ke Cisurupan, Garut, membawa dua anaknya. Stasiun Cisurupan oleh Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia Ir. Djuanda Kartawidjaja dijadikan kantor untuk sementara menyusul didudukinya Bandung. Pegawai-pagawai kereta api di Bandung yang non-kooperatif dengan Belanda, berbondong-bondong mengungsi ke Cisurupan. Mereka mengadakan rapat konsolidasi dan menginventarisasi aset-aset perkeretaapian yang belum terdata. Emma Poeradiredja (kedua dari kiri) bersama Soekarno di sebuah stasiun kereta api. (Koleksi pribadi Amarawati Poeradiredja). “Bu Emma tidak mau bekerja untuk perusahaan kereta Belanda (Staatsspoorwegen) maunya ke  (jawatan, red.) kereta api yang dikuasai Indonesia. Di sana ada rekan Bu Emma, seperti Effendi Saleh, Toha Sumanagara, dan Pupela,” kata Amarawati kepada Historia. Amarawati ingat, saat berada di Cisurupan ia tinggal di bedeng-bedeng sekitar stasiun. Ketika Belanda melancarkan serangan, para pegawai kereta api pindah ke Yogyakarta. Amarawati yang kala itu masih berusia 6 tahun, tidak diajak karena terlalu berbahaya. Ia diungsikan ke Ciamis, sementara Emma dan Saraswati yang kala itu berusia sekira 10 tahun, ikut rombongan pegawai kereta api. Dari Cisurupan, Emma singgah di Gombong pada Juni 1947. Pada Agustus 1947, Emma dan Saraswati tiba di Yogyakarta. Di kota gudeg, mereka menginap di rumah Ir. Djuanda yang istrinya, Julia Wargadibrata, masih berkerabat dengan Emma. Mereka kemudian tinggal di tempat Sentot Iskandardinata. Dari situ Emma kemudian pindah ke rumah Mochtar Kusumaatmadja. Amarawati Poeradiredja Soesmono saat diwawancara oleh Historia di Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Ketika tinggal di Yogyakarta, Emma tetap aktif berjuang bersama kaum republiken. Emma mengompori pegawai kereta api lain untuk menolak bekerja pada Belanda. Agitasinya itu berujung pada penangkapannya pada 10 Februari 1949. “Sudah sembunyi di kolong tempat tidur, tapi ditangkap. Lalu dibikin huisarrest (tahanan rumah, red. ) di Yogya,” kata Amarawati. Pada 18 Februari, Emma dipindahkan ke Jakarta. Saraswati yang ikut bersamanya berusaha pulang ke Ciamis dengan bantuan rekan-rekan sesama pegawai kereta api. “Kakak saya terlunta-lunta, tidur di stasiun, kurang makan. Waktu keretanya mulai masuk Jawa Barat, dilempari batu,” sambungnya. Saraswati akhirnya sampai rumah kakeknya dengan selamat, sementara Emma ditahan hingga Mei 1949. Emma kemudian kembali ke Bandung dan tinggal di Jalan Dago 133. Rumah tersebut milik adik Emma, Adil Poeradiredja, mantan perdana menteri Negara Pasundan yang mengundurkan diri pada 1948. Emma kembali bekerja pada Djawatan Kereta Api yang bermarkas di Jalan Gereja No. 1 Bandung. Sebagai Direktur Kematian Warga Kereta Api, Emma mengurusi kesejahteraan buruh kereta api dan jaminan sosial janda buruh kereta api yang suaminya gugur masa perjuangan kemerdekaan. “Saya kalau pulang sekolah seringnya ke situ, biar bisa bareng ke rumah jam 3 sore,” kata Amarawati.

Di media sosial beredar video seorang santri yang ditanya Presiden Joko Widodo nama-nama menterinya. Santri itu menjawab Prabowo. Jokowi dan hadirin pun tertawa terbahak-bahak. Meski salah, santri itu tetapdapat sepeda. Apa yang dikatakan santri itu kemudian terjadi. Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

PRESIDEN Joko Widodo telah mengumumkan jajaran menterinya untuk Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 34 menteri diperkenalkan Jokowi di Istana Negara. Ada satu nama anyar yang menduduki kursi Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto. Meski telah santer diberitakan, penunjukan Prabowo terbilang mengejutkan. Joko Widodo dan Prabowo sempat bertarung dalam dua kali gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres). Kini, keduanya akan bahu-membahu menjalankan roda pemerintahan.

GEGARA kakaknya di-bully lawannya, Susi Susanti kecil (diperankan Moira Tabina Zayn) menantang balik sang jawara bulutangkis Tasikmalaya. Susi menang. Dari kemenangan itu, Susi mendapat tawaran berlatih di PB Jaya Raya medio 1985. Dari sinilah perjalanan sang “Ratu Bulutangkis” Indonesia itu bermula. Secuplik kisah masa kecil Susi itu jadi pembuka biopik bertajuk Susi Susanti: Love All garapan sineas Sim F. Scene lalu beralih, ke dalam sebuah bus yang ditumpangi Susi menuju menuju Jakarta. Susi duduk terdiam dekat jendela lalu dikagetkan oleh hinaan seorang pedagang asongan yang tak terima Susy menolak membeli dagangannya. “Dasar sipit, pelit!” Di masa Orde Baru berkuasa itu, masyarakat etnis Tionghoa acapkali jadi mangsa perundungan diskriminasi rasial. Susi mencoba tegar. Ia juga harus menahan rindu lantaran lama meninggalkan keluarganya demi menebus utang ayahnya, Rishad Haditono (Iszur Muchtar), mantan pebulutangkis level PON, terkait prestasi emas olimpiade. Beruntung, Susi mendapat tambahan motivasi dari idolanya, Rudy Hartono (Irwan Chandra), yang melihat bakat hebat dalam diri Susi. “Tetapi bakat saja tidak cukup. Butuh kerja keras dan kedisiplinan,” cetus Rudy kala menasihati Susi yang tengah jenuh dengan rutinitas latihan PB Jaya Raya. Alur cerita lantas bergulir cepat. Setahun kemudian (1986), Susi (diperankan Laura Basuki) sudah menginjakkan kaki di Pelatnas PBSI Cipayung. Ia langsung ditangani pelatih bertangan besi Liang Tjiu Sia (Jenny Zhang Wiradinata). Sia dan Tong Sinfu (Chew Kin Wah), digambarkan bekas eksil di Cina, didatangkan Ketum PBSI Try Sutrisno (Farhan) untuk mendongkrak prestasi bulutangkis Indonesia yang tengah menukik. Target pertama adalah Sudirman Cup perdana di Jakarta, 1989. Sebelum ke Indonesia, Sia dan Sinfu sempat mempertanyakan status kewarganegaraan mereka. Namun Try Sutrisno dan Sekjen PBSI Mangombar Ferdinand Siregar (Lukman Sardi) ingin lebih dulu mendapatkan bukti prestasi dari keduanya. Sudirman Cup 1989 juga jadi satu dari sekian ujian berat Susy, yang dibebani harus mencetak poin lantaran dua laga sebelumnya dimenangkan wakil Korea Selatan. Meski tertekan, Susi mampu keluar sebagai pemenang. Moira Tabina Zayn sebagai Susi Susanti kecil (Foto: Instagram @sim_f) Sementara, berada di Pelatnas dalam waktu lama membuat Susi mendapatkan “pelabuhan” hati dari sesama penghuni pelatnas asal PB Djarum, Alan Budikusuma (Dion Wiyoko). Acapkali keduanya melanggar jam malam demi berkencan, terpapar kenakalan remaja laiknya pebulutangkis lain yang juga menjalin kasih, Sarwendah Kusumawardhani (Kelly Tandiono) dan Hermawan Susanto (Rafael Tan). Drama-drama itu jadi bumbu tersendiri dalam film berdurasi 96 menit ini. Agar bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya kasmaran yang bergonta-ganti dengan kesedihan, ketegangan, maupun tangis kebahagiaan Susi setelah memetik emas Olimpiade Barcelona 1992, jauh lebih baik Anda saksikan sendiri film yang tayang di bioskop-bioskop mulai 24 Oktober 2019 ini. Yang Tercecer dan Melenceng dari Fakta Coloring dan music scoring film ini ditata dengan sangat apik. Beberapa adegan menegangkan terbukti terasa menegangkan lantaran diiringi efek suara menggebu. Tata warna dalam film ini juga diracik dengan ciamik oleh Sim F yang sebelumnya sudah malang melintang menyutradarai iklan dan video klip. Pokoknya feel dan suasana 1980-an hingga 1990-an sangat terasa. Sayangnya, karakter dua sosok utama yang diperankan Laura dan Dion dibawakan kurang maksimal. Emosi penonton yang mulai dibangun lewat scene persiapan dan pertandingan, termasuk saat Susy pontang-panting menghadapi lawannya di final tunggal putri bulutangkis Olimpiade Barcelona 1992, sekonyong-konyong buyar. Adegan Susi menangis di puncak podium arena Pavelló de la Mar Bella gagal jadi klimaks yang memuaskan. Mungkin publik akan lebih terpuaskan jika memutar lagi footage aslinya yang bertebaran di YouTube. Bisa jadi karena beberapa faktor teknis yang menggerogotinya, seperti lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’ yang dipotong. Atau, venue-nya tak menyerupai venue asli di Barcelona. Dilihat dari ciri-ciri bangunannya, syuting adegan itu diambil di BritAma Arena, Kelapa Gading untuk adegan indoor dan Museum Bank Indonesia untuk adegan outdoor. Namun yang lebih fundamental, soal muatan isu rasial. Dari setengah durasi ke belakang, isu diskriminasi yang pernah jadi luka bagi etnis Tionghoa itu begitu dominan. Film ini kembali membongkar luka yang telah lama “diperban”. Dominasi pesan ini menjadikan film ini terlena menampilkan perjuangan Susi, baik sejak di klub maupun di pelatnas. Porsi-porsi latihan berat Susi di bawah asuhan Tjiu Sia dan Alan di bawah besutan Tong Sinfu dan Rudy Hartono tak digambarkan sebagaimana mestinya. “Dulu kita latihan sampai jam 10 malam biasanya. Kalau sudah latihan, kita sudah sampai enggak bisa bangun dari tempat tidur,” kata Alan mengenang, kepada Historia. Alan juga menguraikan, dia dan Susi sampai tak sempat memikirkan waktu berpacaran, terlebih saat persiapan olimpiade. “Kalaupun ada waktu libur, biasanya kalau pergi pun bareng-bareng dengan kawan-kawan pelatnas lainnya, enggak berduaan,” tambahnya. Dion Wiyoko dan Laura Basuki sebagai Alan Budikusuma dan Susy Susanti (Foto: Instagram @filmsusisusanti) Maka aneh jika di film Alan dan Susi acap digambarkan jalan-jalan berduaan, bahkan sampai berkencan di kawasan Melawai. Bayangkan betapa jauhnya mereka mencuri waktu berpacaran dari Cipayung di ujung Jakarta Timur ke Melawai di Jakarta Selatan. Peran Tjiu Sia dan Tong Sinfu dalam beberapa adegan juga “menggantung”, terlepas dari akting Jenny sebagai Tjiu Sia dan Chew Kin Wah sebagai Tong Sinfu patut diacungi jempol ketimbang Laura dan Dion. Problem status warga negara Sia dan Sinfu sekadar dijadikan pelengkap isu rasial yang menerpa Susi hingga kerusuhan Mei 1998. Padahal tanpa tokoh Susi dan Alan pun, kisah asli kedua tokoh tersebut tak kalah mengharukan. Lebih runyam lagi, beberapa adegan melenceng jauh dari aslinya. Kendati lumrah dalam hal-hal yang dialihwahanakan ada bumbu-bumbu tambahan, alangkah baiknya tak menyerong jauh dari fakta. Celakanya, itu terjadi bahkan sedari awal, di adegan yang menggambarkan klub pertama Susi adalah PB Jaya Raya. Padahal, sebelum itu Susi sudah “memoles” bakatnya di PB Tunas Tasikmalaya. Lalu, soal sosok Rudy Hartono yang diperankan Irwan Chandra. Pada masa Susi masuk PB Jaya Raya, 1985, hampir semua anak didik berebut ingin bisa latihan dengan Rudy. Well, kurun 1981-1985 sejatinya Rudy masih disibukkan tugas sebagai Kabid Pembinaan PBSI di Senayan. Yang juga aneh karena anakronisme, saat Susi pertamakali masuk pelatnas, ia langsung berlatih di Cipayung. Faktanya, gedung Pelatnas PBSI itu baru dibangun pada 1992. Semasa angkatan Susi, Pelatnas masih di GOR Asia Afrika, Senayan. Chew Kin Wah dan Jenny Zhang Wiradinata sebagai Tong Sinfu dan Liang Tjiu Sia (Foto: Instagram @chewkinwah) Pelatih Alan juga digambarkan hanya Tong Sinfu. Padahal dalam biografinya, MF Siregar menguraikan para pebulutangkis putra, termasuk Alan, juga dipegang Rudy (selepas menjabat Kabid) dan Indra Gunawan. “Indonesia kalah di Thomas Cup Mei 1992 jelang olimpiade. Pelatih Alan ketika itu, Rudy Hartono dan Indra Gunawan, marah besar. Menimpakan penyebab kekalahan kepada pundak pemain kelahiran Surabaya itu,” kata Siregar dalam biografinya yang ditulis oleh jurnalis olahraga Brigitta Isworo Laksmi dan Primastuti Handayani, Matahari Olahraga Indonesia. Adegan kehadiran Siregar di final Olimpiade Barcelona 1992, yang menyaksikan pertandingan dari tribun kehormatan bersama Try Sutrisno, dalam film juga menunjukkan lemahnya riset film ini. Faktanya, Siregar tak sempat menyaksikan Susi berlaga di momen besar itu lantaran sedang pemulihan kondisi pasca-operasi jantung. Lukman Sardi (kanan) sebagai teknokrat olahraga Mangombar Ferdinand Siregar (Foto: Instagram @lukmansrd) Dalam biografinya, Siregar dituliskan hanya memantau laga final Susi sembari menemani para penghuni pelatnas lain yang tak ikut ke Barcelona, di Gedung Bulutangkis PBSI DKI Jakarta. Ia hanya menerima informasi jalannya pertandingan dari asistennya, Richard Mainaky. Jika menyaksikan langsung, dikhawatirkan jantung Siregar belum kuat. “Saat Richard keluar dengan kedua jempol ke atas dan bersorak kegirangan, Siregar tak bisa menahan luapan emosi. Namun Siregar berusaha tetap kalem menerima sukses besar yang sesuai prediksinya itu,” sebut Brigitta dan Primastuti. Terlepas dari banyaknya kekurangan itu, biopik ini patut diapresiasi. Ia hadir di tengah dahaga penonton Indonesia akan film yang membangkitkan nasionalisme lewat nostalgia prestasi Susi Susanti. Ia juga berani berbeda di tengah persaingan ketat antar-genre yang didominasi action, horor, dan komedi; dan banjir film Hollywood.

Hasil tes DNA Ariel menunjukkan ada gen Yunani-Siprus, Jepang, dan didominasi India dalam jejak moyangnya.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo masuk dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Edhy sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Padahal Prabowo dan partainya merupakan rival Jokowi dalam Pilpres 2019. Drama rekonsiliasi antara lawan tanding politik semacam itu pernah terjadi pada era Kerajaan Singhasari. Saling rebut kursi pimpinan hingga saling tikam selama beberapa generasi akhirnya reda lewat jalan berbagi kekuasaan antara dua cabang keturunan Ken Dedes. Itu ketika Wisnuwarddhana, keturunan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung naik takhta. Ia memilih memerintah bersama sepupunya, Narasinghamurti, keturunan Ken Dedes dengan Ken Angrok. Serat Pararatonmenceritakan kisah itu dimulai dari kiprah seorang anak Desa Pangkur bernama Ken Angrok. Ia membunuh Tunggul Ametung, akuwu Tumapel yang berada di bawah Kerajaan Kadiri. Angrok menggantikan kedudukannya sebagai akuwu sekaligus memperistri jandanya, Ken Dedes. Karier politik Ken Angrok makin naik setelah mengalahkan Dandang Gendis, Raja Kertajaya dari Kadiri pada 1222. Ia pun menjadi raja yang berkedudukan di Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Menurut Suwardono, mantan pengajar sejarah di IKIP Budi Utomo Malang, sejak masa Tunggul Ametung, Tumapel berfungsi sebagai kuwu (perumahan). Ia berkembang pesat hingga menjadi sebuah kerajaan pada masa Ken Angrok. Dwi Cahyono, arkeolog dan pengajar sejarah di Universitas Negeri Malang, mengatakan setelah Kadiri diduduki Ken Angrok, kondisi keluarga kerajaan menjadi rumit. Paling tidak ada tiga faksi yang sedang berebut ingin naik kursi pimpinan. Selain Ken Dedes, Ken Angrok kemudian memperistri Ken Umang. Ken Dedes telah hamil seorang putra dari Tunggul Ametung ketika dinikahi Ken Angrok. Anaknya dipanggil Anusapati. Dari Ken Dedes, Ken Angrok memperoleh putra bernama Mahisa Wong Ateleng. Sementara dari Ken Umang, Ken Angrok mempunyai putra bernama Tohjaya. “Kan masih ada mantan pejabat atau keturnanannya Dandang Gendis. Ini satu faksi. Di tubuh keluarga Ken Angrok paling tidak ada tiga, trah Ken Angrok-Ken Dedes, Ken Angrok-Ken Umang, Ken Dedes-Tunggul Ametung,” kata Dwi. Perpecahan itu, kata Dwi, makin mencuat setelah Ken Angrok mati. Berdasarkan Prasasti Mulamalurung, keturunan Ken Angrok beruntun menjadi raja Kadiri sesudah matinya Dandang Gendis. Mereka adalah Bhatara Parameswara (Mahisa Wong Ateleng), Gunung Bhaya (Agni Bhaya), dan Tohjaya. Slamet Muljana dalam Tafsir Sejarah Nagarakrtagama menyebutkan penobatan Mahisa Wong Ateleng sebagai penguasa di Kadiri membuat iri Anusapati. Karena merasa anak sulung, Anusapati punya hak menduduki takhta.  “Ibu, saya bertanya, apa sebab ayahanda kalau melihat kepadaku, berbeda tampaknya dengan saudara-saudara saya semua, apa lagi dengan putera ibu muda (Tohjaya, red.), semakin berbeda pandangan ayah,” tanya Anusapati suatu hari pada Ken Dedes. Anusapati akhirnya tahu kalau bukan anak kandung Ken Angrok. Ia pun membunuhnya untuk membalas dendam kematian ayah kandungnya, Tunggul Ametung. Di luar persoalan dendam, menurut Slamet Muljana,ada latar belakang politik di balik pertanyaan Anusapati. Pertanyaan itu harus ditafsirkan: “mengapa bukan saya, melainkan adik saya Mahisa Wong Ateleng yang dinobatkan sebagai raja Kadiri.” Setelah kematian Ken Angrok, Anusapati dinobatkan menjadi penggantinya di Tumapel. Dari sana, kekuasaan pun terbelah dua: Kadiri di bawah Mahisa Wong Ateleng dan Tumapel di bawah Anusapati. Sementara Prasasti Mulamalurung tak menyinggung nama Anusapati. Karenanya, Slamet Muljana menjamin, tokoh itu tak dibunuh Tohjaya dengan Keris Gandring sebagaimana cerita Pararaton. Kalaupun keterangan di Pararaton ada benarnya, yang ditikam keris oleh Tohjaya bukan Anusapati. Tapi Guning Bhaya yang memerintah di Kadiri menggantikan kakaknya, Mahisa Wong Ateleng. Pembunuhan itu pun bukan karena balas dendam. Namun, lebih kepada ingin merebut kekuasaan. Pasalnya, dalam Prasasti Mulamalurung disebut Tohjaya adalah pengganti Raja Guning Bhaya di takhta Kadiri. “Tohjaya punya anggapan dia memiliki hak yang sama seperti saudara-saudaranya. Hanya saja, menurut Pararaton, dia dilahirkan dari selir, Ken Umang,” tulis Slamet Muljana. Kendati berhasil menduduki Kadiri, Tohjaya memerintah tanpa rasa tenang. Dia selalu curiga kepada keponakan-keponakan tirinya, putra Anusapati yang bernama Mapanji Sminingrat dan putra Mahisa Wong Ateleng yang bernama Mahisa Campaka atau Narajaya. Prasangka buruknya terbukti karena kedua ponakan tirinya itu kemudian menyingkirkannya. Sepeninggal Tohjaya, Mapanji Sminingrat menjadi raja dan digelari nama Wisnuwarddhana. Sementara Narajaya dimahkotai sebagai Ratu Angabhaya bergelar Narasinghamurtti. “Keduanya pun memerintah bersama laksana Wisnu dan Indra, bagaikan dua ekor ular dalam satu lubang,” catat Pararaton. Menurut Suwardhono dalam Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha, keputusan itu dibuat karena Wisnuwardhana tak ingin memisahkan lagi kekuasaan Kadiri dan Tumapel seperti yang pernah dilakukan oleh kakeknya, Sri Rajasa. Tak cukup di situ, kakak tertua Mahisa Campaka, yaitu Nararya Waningyun yang menjadi putri mahkota Kerajaan Kadiri, ia jadikan permaisuri. “Bersatu kembalilah Kadiri dan Tumapel,” tulis Suwardhono. Prasasti Mulamalurung juga menyebut saat itu administrasi pemerintahan dibagi ke dalam delapan nagari. Masing-masing anggota keluarga mendapat kekuasaan sebagai vasal. “Dikokohkan secara birokrasi militer. Ini politik berbagi kekuasaan agar benturan politik bisa diminimalkan,” kata Dwi.   Langkah Wisnuwardhana itu kemudian dikenang oleh putranya, Raja Kertanegara. Ia mencatat kembali peristiwa pembagian Kerajaan Janggala dan Panjalu yang pernah dipisah oleh Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Perpecahan yang pernah terjadi sejak itu, menurutnya telah disatukan kembali berkat ayahnya. “Sebagaimana tertulis dalam Prasasti Wurara, di atas lapik arca Buddha Aksobhya sebagai tumbal magis di daerah Wurara, bekas pertapaan Pu Bharada. Tujuannya agar tak ada pemisahan lagi,” kata Suwardhono.   Pilihan Wisnuwardhana berbagi kekuasaan dengan lawan politiknya agaknya berhasil menjadi pondasi bagi keemasan Singhasari pada masa berikutnya. Tapi itu dulu. Bagaimana dengan sekarang, akankah Indonesia maju dengan memberikan kekuasaan kepada lawan?

BULUTANGKIS boleh dibilang merupakan permainan merakyat paling sering menghadirkan kebanggaan buat Indonesia. Prestasi mulai dari tingkat regional hingga internasional, macam olimpiade, yang dimiliki Indonesia datang darinya. Di pentas olimpiade, mestilah menyebut Susi Susanti dan Alan Budikusuma. Keduanya merupakan atlet pertama yang memberi Indonesia medali emas olimpiade, yakni di Olimpiade Barcelona 1992. Di seantero bumi pertiwi, nyaris semua orang mengenal sosok Susi. Sosok pahlawan olahraga itu kisahnya diangkat ke layar perak oleh Daniel Mananta dengan tajuk Susi Susanti: Love All, mulai tayang di bioskop-bioskop pada Kamis, 24 Oktober 2019. “Iya, beberapa tahun lalu dia (Daniel) ketemu Susi. Buat dia, sayang kalau kisahnya tidak difilmkan. Badminton kan olahraga yang merakyat, jadi dia memberanikan diri untuk mengambil tema olahraga dan mengangkat kisahnya Susi ini ke layar lebar,” kata Dion Wiyoko, aktor yang ikut terlibat dalam film, kala bertandang ke redaksi Historia, Senin (21/10/2019). Dion bermain memerankan Alan Budikusuma, kekasih Susi yang bareng dalam mempersembahkan emas olimpiade. Sementara, Susi diperankan Laura Basuki. “Susi sosok legenda perempuan untuk badminton. Hanya Susi, belum ada yang menggantikan rekornya dia memenangkan olimpiade. Film ini tentang perjuangannya, terus juga kisah cintanya. Biopik ini dimulai dari awal perjuangan Susi sebagai atlet,” kata Laura menimpali. Laura Basuki sebagai pemeran Susi Susanti. (Fernando Randy/Historia). Selain Dion dan Laura, turut bercerita Nathaniel Sulistiyo yang di film erperan sebagai Ardy B. Wiranata, pebulutangkis Indonesia yang jadi rival Alan di final  bulutangkis tunggal putra Olimpiade Barcelona 1992. Nathan ingin masyarakat Indonesia bisa melihat langsung bagaimana pontang-pantingnya atlet sebelum berlaga di arena. “Film ini seperti membawa kita flashback lagi. Mungkin orang akan nostalgia lagi tentang momen itu. Tapi di sisi lain, kita ingin orang bisa mengapresiasi atlet-atlet. Banyak prosesnya. Panjang prosesnya untuk seorang atlet sampai bertanding membawa nama negara,” ujar Nathan yang juga mantan pebulutangkis dari PB Tangkas itu. Keringat dan Air Mata Tidak mudah jalan yang dilalui Susi sampai bisa berdiri di podium tertinggi penyerahan medali di Barcelona 27 tahun lewat. Tidak hanya peras keringat dalam persiapan, aral-rintang di luar arena juga membebaninya hingga meneteskan air mata. Sebagai atlet berdarah Tionghoa, Susi, Alan, dan para pebulutangkis lain terimbas isu-isu rasialisme yang kental di masa Orde Baru. “Dalam olahraga, kita lupa mengingat ras, agama, atau apapun itu. Di lapangan, kita hanya tahu bahwa kita bawa nama Indonesia. Buat saya di film ini, kita enggak ingat lagi nih, dia orang (etnis) apa. Di lapangan ya tahunya kita mewakili Indonesia,” lanjut Laura. Demi bisa merasakan keringat dan air mata itu yang lantas mengkristal jadi prestasi di Barcelona laiknya Susi 27 tahun lampau, Laura rela dikarantina selama enam bulan guna dilatih oleh pembesut Susi saat itu, Liang Tjiu Sia. Selain Laura, Dion pun ditempa latihan keras serupa selama empat bulan oleh pelatih yang sama. Laura, Dion, dan Nathan pun ingin mengajak publik untuk datang berbondong-bondong ke bioskop-bioskop terdekat mulai 24 Oktober 2019. Pasalnya film ini bakal mengungkap banyak hal, apa-apa saja yang jadi “musuh” Susi dan Alan dalam kesehariannya di pelatnas maupun kehidupan pribadi di luar lapangan. “Film ini ingin menyampaikan bahwa mengasihi adalah jawaban dari semua tantangan yang dialami oleh seorang Susi menjadi seorang juara dunia dan dirinya sendiri. Film ini harus ditonton karena akan banyak hal yang tidak pernah masyarakat tahu latar belakang Susi yang bisa menjadi seorang juara dunia dan legenda,” ujar sang sutradara Sim F ketika dihubungi Historia dalam kesempatan berbeda.

Mahfud MD salah satu yang dipanggil Presiden Joko Widodo pada Senin, 21 Oktober 2019. Dari latar belakangnya, diduga dia akan menjabat menteri terkait hukum. Sebelumnya, dia pernah menjabat Menteri Pertahanan kemudian Menteri Kehakiman dan HAM pada masa pemerintahan Gus Dur. Setelah menjabat ketua Mahkamah Konstitusi, dia menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dia sempat dikabarkan akan mendampingi Jokowi sebagai wakil presiden, namun gagal. Jokowi didamping KH Ma’ruf Amin. Viktor Kamang, @vctrkmng, mencuit “dilihat dari gelarnya keknya Pa Mahfud MD ini calon Menkes.” Mungkin karena MD singkatan dari Medical Doctor. Ternyata, MD ada ceritanya. Mahfud mengungkapnya dalam buku Setahun Bersama Gus Dur. Ketika masuk PGA (Pendidikan Guru Agama) tahun 1971 di Pamekasan, Madura, di sekolah itu ada banyak murid bernama Mahfud. Di kelas Mahfud MD sendiri ada dua Mahfud. Setiap kali guru mengabsen, dua Mahfud itu selalu mengacungkan tangan bersama atau berteriak bersama, “hadiiir.” Gurunya, Asbun Nawawi, mengusulkan agar yang satu dipanggil dengan nama Mahfud A sedangkan yang satunya lagi, yaitu Mahfud MD, dipanggil dengan Mahfud B. Seminggu setelah mereka dipanggil Mahfud A dan Mahfud B, guru yang lain mengusulkan agar A dan B diganti dengan nama bapaknya masing-masing agar lebih enak didengar. Mahfud A menjadi Mahmud Musyaffa sedangkan Mahfud B menjadi Mahfud Mahmodin. Sejak menjadi pegawai negeri di kantor kecamatan, Mahmodin diganti namanya menjadi Emmo Prawirotroeno, sehingga teman-temannya memanggilnya Pak Emmo. Kata Emmo adalah suku kata yang kedua dari nama Mah-mo-din yang ditambah awalan Em. Mahfud tidak tahu mengapa nama asli perlu diganti dengan nama gelar ketika diangkat menjadi pegawai negeri. Namun, nama yang melekat pada Mahfud tetap nama aslinya, Mahmodin. “Dirasakan bahwa sebutan Mahfud Mahmodin kurang keren didengar sehingga diusulkan lagi agar kata Mahmodin disingkat menjadi MD. Jadilah nama saya Mohammad Mahfud MD,” kata Mahfud. Jadi, kata Mahfud, MD itu bukanlah gelar kesarjanaan atau singkatan dari kata Muhammadiyah. Ini perlu dijelaskan karena ada yang mengira dia berijazah Doctor of Medicine yang biasanya disingkat MD. Juga ada yang mengaitkannya dengan Muhammadiyah karena dia besar di Yogyakarta dan mempunyai banyak guru dan teman dari Muhammadiyah. “Semula kata MD itu dimaksudkan untuk keperluan membedakan pemanggilan di kelas saja,” kata Mahfud, “tetapi kemudian kata itu melekat pada ijazah resmi sehingga semua ijazah pendidikan formal (sampai doktor) serta semua besluit kepegawaian (sampai profesor) yang saya miliki memakai nama Moh. Mahfud MD.”