Hasil pencarian

PRESIDEN Joko Widodo memakai pakaian adat suku Baduy atau Kanekes ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2021. Jokowi memesan pakaian itu dari Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija. Kepada Kompas.com, Saija menjelaskan, pakaian adat yang dikenakan Jokowi merupakan pakaian sehari-hari warga Baduy Luar yang disebut baju kampret. Baju hitam bermakna kesederhanaan, ikat kepala (lomar) bermakna persatuan, dan tas koja bermakna kelestarian alam yang masih dijaga masyarakat Baduy. Namun, ada yang memaknai baju hitam itu sebagai “lambang kotor atau dosa. Orang Baduy yang lalai atau tak mampu mengikut aturan adat keluar dari kampung dan mulai berbaju hitam sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan diri”.

BELAKANGAN beredar informasi bahwa rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56 tempat Proklamasi dibacakan dibeli oleh pengusaha Arab bernama Faradj Martak. Ini berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Ir. M. Sitompoel, Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan, tanggal 14 Agustus 1950. Melalui surat itu pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Faradj bin Said Awad Martak, direktur utama NV Marba (Martak & Bajdenet), yang telah membeli beberapa gedung di Jakarta antara lain gedung Pegangsaan Timur 56. Dokumen kedua berupa tulisan tangan Sukarno yang berterima kasih kepada Faradj Martak telah mengirimkan madu Arab untuk mengobati sakitnya. Menurut Nabiel A. Karim Hayaze, penulis sejarah tokoh-tokoh Arab di Indonesia, dalam tulisannya di panjimasyarakat.com, surat tersebut adalah bukti otentik, surat resmi negara dengan tanda tangan menteri negara, yang tidak mungkin NV Marba berani dan memiliki kepentingan untuk mengarang sebuah surat resmi negara. Tetapi, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah tulisan “membeli” beberapa gedung. Artinya, NV Marba (memang) tidak menempati rumah tersebut dan bukan pemilik rumah tersebut sebelumnya, tetapi mereka membelinya untuk dihibahkan kepada negara. Sehingga tidak bertentangan dengan bukti sejarah lainnya, yaitu fakta yang sudah tertera dalam buku Chairul Basri (Apa yang Saya Ingat, 2003).

PRESIDEN Joko Widodo mengumumkan secara resmi pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu (03/09/2022) siang di Istana Merdeka, Jakarta. Alasannya subsidi BBM tidak tepat sasaran. Sementara anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. “Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” kata Joko Widodo, dikutip dari setkab.go.id. Keputusan mengalihkan subsidi BBM mengakibatkan harga beberapa jenis BBM bersubsidi mengalami kenaikan. Masyarakat keberatan karena kenaikan harga BBM akan berdampak pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang lain.

HARGA tiga Bahan Bakar Minyak (BBM) yakni Pertalite, Solar subsidi, dan Pertamax naik sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM mendapat penolakan. Selain karena harga minyak mentah dunia tengah turun, kenaikan harga BBM juga dapat memicu naiknya harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM berlangsung di sejumlah titik di Jakarta pada Senin (5/9/2022), di antaranya di depan gedung DPR/MPR RI dan kawasang Patung Kuda Arjuna Wijaya, dekat Istana Merdeka. Demonstrasi mahasiswa juga terjadi di beberapa daerah.

DALAM pidato di hari jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Jakarta, 5 Oktober 1966, Presiden Sukarno menyampaikan pentingnya mikrofon yang digunakannya untuk membacakan Proklamasi kemerdekaan. “Kita telah memiliki pada tanggal 17 Agustus 1945 itu microphone. Satu-satunya hal boleh dikatakan, materiel yang telah kita miliki, satu microphone, yang dengan microphone ini kita dengungkan ke hadapan seluruh manusia di bumi ini bahwa kita memproklamasikan kemerdekaan kita,” kata Sukarno. Dari mana mikrofon itu? Sukarno menyebutnya hasil curian dari Jepang. “Aku berjalan ke pengeras suara kecil hasil curian dari stasiun radio Jepang dan dengan singkat mengucapkan proklamasi itu,” kata Sukarno dalam otobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

SEBAGAI orang yang nyaris 25 tahun menetap di Belanda, saya sering ditanya tentang masa lampau Belanda di Indonesia. Ada pertanyaan menarik seperti adakah bekas-bekas masa lampau itu terlihat di Belanda? Ada pula pernyataan langsung seperti “Apakah Belanda sampai 350 tahun menjajah Indonesia?” Bagi saya, itu tidak terlalu menarik. Apakah benar Belanda menjajah selama itu? Ayo kita hitung. Apakah kita harus bersetuju bahwa Belanda mulai menjajah Indonesia bersamaan dengan berdirinya VOC pada 1602? Mungkin karena tidak tahu versi angka tahun lain, biasanya langsung dijawab setuju. Ada pula versi yang mengatakan penjajahan dimulai pada 1596, ketika kakak beradik De Houtman tiba di Banten. Tapi itu pun sulit disebut sebagai awal penjajahan Belanda, karena Cornelis de Houtman cuma melakukan penjajakan. Belanda belum benar-benar menjajah. Jika awal penjajahan tahun 1602 ditambah 350, kita baru merdeka pada 1952. Bagaimana dengan proklamasi 17 Agustus 1945 dan pengakuan Belanda pada kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949?

KAMP Plantungan terletak di kaki Gunung Prau, Kendal, Jawa Tengah. Tempat sangat terpencil ini jadi “Pulau Buru”-nya tahanan politik perempuan. Mereka yang diasingkan ke Kamp Plantungan merupakan tahanan politik golongan B, yakni terindikasi aktif dalam organisasi komunis tetapi tidak cukup bukti untuk diadili. “Mereka sebagian besar orang-orang yang punya aktivitas politik, seni, maupun olahraga. Mereka orang-orang terdidik,” kata sejarawan Amurwani Dwi Lestariningsih kepada Historia. “Mereka yang diasingkan di Plantungan ada yang aktivis Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), mahasiswa anggota CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), simpatisan PKI, tapi ada juga yang salah tangkap.” Misalnya, Sumilah berusia 14 tahun ditangkap di Yogyakarta. Sumilah yang sebenarnya tinggal di Desa Brosot, sedangkan dia di Prambanan. Ada pula perempuan yang ditangkap sebagai jaminan atas suaminya, seperti Ratih, istri Ooloan Hutapea, anggota Politbiro CC PKI. Ratih tidak berafiliasi dengan organisasi PKI apa pun. Begitu pula dengan istri Nyono, ketua SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), juga tidak aktif dalam gerakan.

NAMA Mario Dandy Satrio mendadak jadi pemberitaan. Anak seorang pejabat di instansi pajak itu viral karena menganiaya David Latumahina hingga koma. Laku tercela Mario tak hanya berbuah pahit bagi dirinya dengan ditetapkan menjadi tersangka dan dikeluarkan dari kampusnya, netizen ramai mencela ulahnya. Terlebih, Mario hobi pamer harta. Banyak netizen pun menghujat ulah sombongnya itu. Fenomena suka pamer bukanlah "barang" baru di negeri ini. Fenomena sosial yang tak lazim juga muncul setelah Revolusi Sosial meletus di Sumatra Timur. Orang yang tadinya hanya jalan kaki ke mana-mana, kini mempunyai mobil. Mereka yang semula hidupnya biasa-biasa sekarang telah bergelimang harta. Mereka hilir-mudik memborong ke pasar, membelikan istri mereka pakaian dan perhiasan. Itulah pemandangan masyarakat di Pematang Siantar yang disaksikan Muhamad Radjab, wartawan Kantor Berita Antara pada 23 Juli 1947. Radjab salah satu anggota rombongan utusan Kementerian Penerangan untuk meliput keadaan revolusi di Sumatra. Menurutnya orang-orang yang kaya mendadak di Sumatra Timur beratus-ratus jumlahnya. Mereka tampil mencolok dengan pameran harta yang entah dari mana asalnya.