DERU mesin pesawat DC-3 Dakota RI-002 memecah keheningan pagi 17 Oktober 1947. Pilot Bob Freeberg, veteran AL AS yang menjadi pilot Commercial Air Lines Incorporated (CALI), dan co-pilot Mayor Makmur Suhodo berkonsentrasi penuh mencari dropping zone, Sapanbiha, Kalimantan. Langit masih gelap. Belantara Kalimantan di bawah hanya terlihat hamparan warna hitam. Mata Mayor (Ud.)Tjilik Riwut, pemuda Dayak yang menjadi perwira di Bagian Siasat Perang Sekretaris KSAU, terus memelototi daratan yang akan dijadikan titik penerjunan. Meski sulit, dia tak ingin gagal. Misi kali ini menjadi pertaruhan baginya sekaligus AURI dalam mempertahankan kemerdekaan di bumi Kalimantan. Sejak Indonesia diproklamirkan, para republiken berjuang secara swadaya mengusir Belanda yang dipasrahi AS memegang kendali ketertiban dan keamanan di Kalimantan. Perjuangan para republiken di Kalimantan dilakukan dengan bergerilya menggunakan persenjataan alakadarnya. Bantuan dari pusat selalu gagal mencapai tujuan lantaran blokade pasukan Belanda amat ketat.

GERBANG perjuangan bangsa Indonesia telah terbuka sejak dekade pertama abad ke-20. Melalui berbagai organisasi, tokoh-tokoh nasionalis di negeri ini telah berupaya menghapuskan praktek ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Pergerakan mereka yang sebelumnya terpisah pun berhasil disatukan dalam satu wadah yang sama, yakni Volksraad (Dewan Rakyat). Nama-nama besar seperti Muhammad Husni Thamrin, Haji Agus Salim, H.O.S. Tjokroaminoto, dan Oto Iskandar di Nata, pernah menduduki kursi Volksraad. Mereka adalah perwakilan rakyat Indonesia di depan parlemen Belanda. Umumnya para anggota dewan dipilih mewakili partainya masing-masing, namun tidak sedikit yang menjadi wakil dari daerah. Salah seorang tokoh Volksraad yang cukup banyak diperbincangkan kala itu adalah Muhammad Yamin. Menurut Restu Gunawan dalam Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan, Yamin dikenal sebagai sosok yang keras oleh sesama anggota dewan.

MOHAMMAD Yamin adalah sosok di balik konsep teritorial Indonesia Raya yang kita anut sampai hari ini. Dari Sabang yang terletak di ujung utara Aceh sampai Merauke di Papua bagian selatan. Meliputi lima pulau besar: Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dari kawasan itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentang. Gagasan ini setidaknya terjejaki ketika Yamin berpidato dalam sidang perdana BPUPKI pada 31 Mei 1945. “Kelima daerah itu kita namai daerah yang delapan: Sumatra, Malaya, Borneo, Jawa, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku dan Papua," kata Yamin sebagaimana termaktub dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945—19 Agustus 1945. Soal Papua, Yamin yakin betul wilayah di ujung timur ini bagian dari Indonesia. Yamin mendasarkan pendapatnya atas telaah di masa silam. Menilik sejarah 1000 tahun kebelakang, Yamin mengatakan Papua telah bersatu dengan tanah Maluku maka dengan sendirinya Papua bersatu-padu dengan Indonesia. Argumentasi Yamin diuji dalam debat sidang kedua BPUPKI 10—11 Juni 1945.

KIPRAH Prabowo Subianto begitu mentereng sebagai prajurit TNI. Potretnya yang gagah acapkali terlihat dalam balutan seragam Kopassus. Namun cerita masa kecil calon presiden kita ini tak banyak dikulik kepada publik. Bagaimana kisah masa kecil Bowo –panggilan akrab Prabowo? “Waktu itu (masa kecil), saya banyak dipengaruhi kakek saya, Pak Margono seorang pejuang perintis kemerdekaan,” kata Prabowo kepada tabloid The Politic dilansir Gerindra TV. Trah Prabowo berasal dari keluarga aristokrat yang ikut mewarnai perjalanan sejarah negeri ini. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo adalah pengikut Budi Utomo, anggota BPUPKI, dan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI). Nama kedua Prabowo diambil dari nama pamannya, Subianto Djojohadikusumo, perwira yang gugur dalam Pertempuran Lengkong di Tanggerang, Januari 1946.

PENDIDIKAN Adam Soepardjan di kelas tujuh sekolah dasar Hollandsche Inlandsche School (HIS) jadi berantakan tahun 1942. Hindia Belanda menyerah kepada Jepang sehingga pendidikan pun berubah. Adam tak jadi lulusan HIS, melainkan lulusan Sekolah Rakjat 6B. Setelah mendapatkan ijazah sekolah dasar, ia bekerja sebagai calon juru gambar di sebuah kantor yang dipimpin teknisi Jepang. Ketika ada tawaran bekerja di Kalimantan selama enam bulan, Adam mengajukan diri bersama kawan masa kecilnya bernama Ribut. Ia senang karena berharap bisa bertemu kakaknya yang berkerja di Kalimantan dan sudah lama tidak pulang. “Saya anak kolong. Ayah saya pensiunan KNIL,” kata Adam Soepardjan dalam Mendobrak Penjara Rezim Soeharto. Kakaknya, Soekatmin, mengikuti jejak ayahnya sebagai tentara KNIL.

DIA dihargai layaknya Robinhood. Aksi-aksinya merepotkan pemerintah kolonial, tapi dicintai rakyat. Dialah salah satu bandit sosial ternama di negeri ini. Tolo' namanya. Tapi orang juga mengenalnya sebagai Daeng Gasing alias Kraeng Lompo alias Poea Apada. Nama Poea Apada disandangnya karena dia adalah ayah dari Apada. Ibu dari Apada atau istri Tolo' adalah perempuan yang tak pernah ditinggalkan Tolo' meski dia berkali-kali kawin dengan banyak perempuan. Lelaki kekar ini tampaknya idaman para perempuan di zamannya. Tolo' bukan dari kalangan bangsawan, ia hanyalah anak petani bernama Kade dengan istrinya yang orang Parigi, Malino. De Preanger Bode edisi 25 November 1915 menyebut Tolo' lahir di Parapa Tajadi, Gallesong, Takalar, Sulawesi Selatan, sekitar tahun 1875. Dia tinggal bersama putrinya di Makassar.

AWAL September 1945, kota Makassar yang telah diisi oleh tentara Jepang kedatangan tentara Australia. Tentara Australia datang sebagai tentara pendudukan yang mewakili Sekutu dan menggantikan tentara Jepang yang kalah perang sejak 14 Agustus 1945. Di dalam kelompok Sekutu, terdapat pula Belanda yang tentaranya belum kuat waktu itu. Hilangnya Jepang berarti menjadi zaman baru bagi warga kota Makassar. Cerita tentang kekejaman berganti menjadi harapan. “Karena tentara Australia baru mendarat maka waktu itu disebut zaman Australia,” sebut Nasarudin Koro dalam Ayam Jantan Tanah Daeng. Cerita akan harapan itu semakin terbukti dengan tindak-tanduk “pendatang” baru itu. Umumnya, tentara Australia yang bertugas di daerah Sulawesi, Kalimantan dan sekitarnya bersikap baik penduduk lokal. Tentara Australia yang datang di Makassar dengan ransum-ransumnya itu tak pelit untuk berbagi.

NIYEM baru berusia sepuluh tahun ketika dibawa dari rumahnya di Karangmojo, Yogyakarta, ke kamp militer Jepang terdekat. Di sana, ia selama dua bulan diperkosa berulang kali. Bertahun-tahun kemudian setelah berhasil kabur dan kembali ke rumah, Niyem memilih tidak mengatakan nasib buruk yang dialaminya kepada siapapun. Selain takut menyakiti hati orang tuanya, ia juga khawatir akan dikucilkan bila orang-orang sekitarnya mengetahui apa yang terjadi pada dirinyaselama menghilang. Meski begitu keputusan Niyem untuk tutup mulut tak membuatnya lepas dari stigma negatif masyarakat. Puluhan tahun berlalu, gerakan aktivisme transnasional yang menuntut permintaan maaf dan ganti rugi kepada pemerintah Jepang atas kekerasan seksual yang dialami para penyintas ianfu di masa pendudukan bermunculan di sejumlah negara, termasuk Indonesia pada 1990-an.

SATU dekade lalu, isu ianfu mencuat ke permukaan. Ia menjadi perhatian nasional maupun internasional. Sebuah upaya menekan pemerintah Jepang agar mengakui kesalahan masa lalunya, meminta maaf, dan memberikan kompensasi dilakukan dalam berbagai bentuk: dari testimoni hingga penyingkapan dokumen. Kini, isu ini kembali senyap. Sementara satu per satu para penyintasnya meninggal dunia dengan membawa kepedihan masa lalunya. Historia.ID menyajikan laporan khusus mengenai ianfu untuk mengingatkan kembali sisi kelam dalam sejarah peradaban manusia. Untuk mengerjakan laporan ini, kami dibantu Eka Hindra, peneliti independen yang sejak 1999 memfokuskan diri pada isu ianfu. Istilah ianfu dipakai berdasarkan kesepakatan yang dibuat dalam "Internasional Solidarity Conference Demanding Settlement of Japan’s Past" yang dihelat di Korea Selatan tahun 2004.Istilah jugun ianfu, yang arti har­fiahnya “perempuan penghibur yang ikut militer”, dianggap tak tepat. Sebab, dalam banyak kasus di Asia-Pasi­fik, terutama di Indonesia, mereka tak dibawa militer Jepang ke garis depan seperti banyak kasus di China dan Korea. Mereka ditahan di suatu tempat yang lokasinya jauh dari medan pertempuran. Mereka ditipu dengan iming-iming akan disekolahkan atau dipekerjakan, padahal dipaksa menjadi budak seksual tentara Jepang. Para perempuan malang itu ditempatkan di ianjo (rumah bordil) yang didirikan Jepang di berbagai wilayah. “Aku percaya kalian tidak akan suka menjadi korban bangsa apapun. Juga tidak suka bila anak-anak gadis kalian mengalami nasib malang seperti itu. Artinya, kalian juga tidak akan suka bila ibu-ibu kalian –para perawan remaja pada 1943–1945– menderita semacam itu,” begitulah Pramoedya Ananta Toer menyampaikan pesan, dalam Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer. Berikut ini laporan khusus ianfu: Perawan Remaja yang Terluka Kegagalan Sekutu dalam Pengadilan Tokyo Ianjo Tak Jauh dari Tangsi Militer Jepang Pengadilan untuk Nona dan Nyonya Belanda Menguak Dokumen Tentara Dua Sejoli dari Sakura Club Santunan yang Tak Santun Tuntut Tanpa Rasa Takut “Kami Ditipu Kaisar Hirohito” Helaan Napas Para Penyintas Kisah Suharti dan Nakasone Metamorfosis Ianfu Aktivisme Penyintas Ianfu Petisi untuk Negeri Matahari Perempuan Penghibur Disiplinkan Tentara

UNTUK kedelapan kalinya dalam jangka dua tahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatifnya dengan me-reshuffle Kabinet Merah Putih. Kamis (15/10/2026) ini, Presiden Prabowo melantik sembilan pejabat anyar di Istana Negara, Jakarta. Di antaranya Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai wakil panglima TNI, Letjen Kristomei Sianturi menempati posisi kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Marsekal Yusuf Jauhari dan Jenderal Richard Tampubolon masing-masing menjabat wakil menteri pertahanan, dan Maulana Bungaran dilantik jadi wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan. Sebelumnya, tahun lalu empat kali terjadi reshuffle: 19 Februari 2025, 8 September 2025, 17 September 2025, dan 8 Oktober 2025. Empat lagi tahun ini: 27 April 2026, 14 September 2026, 1 Oktober 2026, dan 15 Oktober 2026. Salah satu akibatnya, baru Kabinet Merah Putih yang dalam dua tahun masa berkuasanya punya tiga menteri keuangan: Sri Mulyani (sampai 8 September 2025), kemudian Purbaya Yudhi Sadewa (sampai 14 September 2026), dan Suahasil Nazara yang menjabat dari 14 September 2026 hingga hari ini. “Hattrick” lain diukir Badan Gizi Nasional. Lembaga anyar yang mengurusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bakal jadi lembaga dengan anggaran tertinggi tahun 2027 itu juga sudah punya tiga kepala. Dari Dadan Hindayana, Nanik Sudaryati Deyang (2 Juni 2026-22 Juli 2026), hingga Sudaryono. Kendati “pergantian pemain” para pembantunya di kabinet merupakan hak prerogatif presiden, seringnya reshuffle jadi keunikan pemerintahan Prabowo. Terlebih bila dibandingkan Orde Baru pimpinan Soeharto, mantan mertua Prabowo. Meski berkuasa lebih dari tiga dasawarsa, Soeharto irit dalam merombak kabinet. Presiden Prabowo melantik para pejabat baru dalam reshuffle kali kedelapan pekan lalu (BPMI Setpres/presidenri.go.id) Irit Reshuffle Kabinet Soeharto mulai berkuasa pada 1966 dengan menjadi ketua Presidium Kabinet Ampera I (1966-1967). Terakhir, ia memimpin Kabinet Pembangunan VII (16 Maret 1998-21 Mei 1998) sebelum akhirnya mundur karena salah satunya 14 menterinya menolak bergabung dalam rencana Kabinet Reformasi. Dari sembilan kabinet yang pernah dipimpinnya selama berkuasa, hanya enam kali Soeharto menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan pergantian pejabat kabinet. Itu pun umumnya karena ada menteri yang wafat atau berpindah menjabat lembaga legislatif. Reshuffle pertama Presiden Soeharto terjadi di Kabinet Pembangunan I (1968-1973) atau sering disebut Kabinet Perjuangan. Soeharto mengumumkan perombakannya lewat Keppres No. 64 Tahun 1971 Tentang Pemberhentian Sebagian Menteri Kabinet Perjuangan pada 9 September 1971 dan pelantikan pejabat-pejabat barunya dilakoni dua hari kemudian. Sebanyak empat menteri diberhentikan dalam reshuffle itu dan enam menteri lain dilantik. Pertama, Menteri Agama K.H. Muhammad Dahlan, digantikan K.H. Abdul Mukti Ali. Lalu Menteri Tenaga Kerja Laksdya (Purn.) Mursalin Daeng Mamangung digantikan Mohammad Sadli. Menteri Transmigrasi dan Koperasi dari Sarbini Martodihardjo ke Dr. Soebroto. Mohammad Syafa’at Mintaredja menggantikan Idham Chalid di kursi menteri sosial. Terakhir, Emil Salim menggantikan Harsono Tjokroaminoto sebagai menteri negara urusan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara merangkap wakil ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Adapun dua posisi menteri anyar yang baru diadakan adalah menteri negara bidang perencanaan pembangunan nasional sekaligus mengemban kepala Bappenas ialah Widjojo Nitisastro. Sebelumnya jabatan ini bernama menteri negara urusan pengawasan proyek-proyek pemerintah, yang dipegang Sunawar Sukowati. Sunawar sendiri digeser jadi menteri negara bidang pengawasan operasi pembangunan. Jabatan baru lainnya adalah menteri negara pembantu penertiban pertahanan dan keamanan merangkap wakil panglima ABRI yang dijabat Jenderal Maraden Panggabean. Ada beberapa alasan perombakan yang mengemuka. Terkait jabatan menteri sosial dari Idham Chalid ke Syafa’at Mintaredja, misalnya, disebabkan Idham, yang juga menjabat menko kesejahteraan rakyat, mesti merangkap jabatan menteri sosial dengan status ad-interim untuk menggantikan Albert Mangaratua Tambunan yang wafat pada 12 Desember 1970. Adapun pergantian dari beberapa tokoh politikus ke para teknokrat ekonomi yang tenar disebut “Mafia Berkeley”, dianggap sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan dan investasi yang tengah deras masuk ke Indonesia pasca-pergantian rezim. Selain Emil Salim, ada nama-nama seperti Widjojo Nitisastro dan Muhammad Sadli. Sedangkan soal posisi menteri agama, menurut M. Fuad Nassar dalam Jejak Pengabdian Ulama – Pelopor Penasihatan Perkawinan, saat itu Presiden Soeharto membutuhkan penataan birokrasi di Kementerian Agama yang bebas dari pengaruh organisasi politik. K.H. Muhammad Dahlan dianggap terlalu punya pengaruh di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Sebelum penunjukan K.H. Mukti Ali, sejatinya ada kandidat lain, yakni Nasaruddin Latif. Ia sempat dipanggil ke Bina Graha untuk ditawari jabatan menteri agama. Alasannya karena Nasaruddin dianggap ulama yang punya andil dalam memasyaratkan program Keluarga Berencana (KB). “Konon kabarnya K.H. Dr. Idham Chalid yang mengusulkan kepada Presiden Soeharto. Syarat yang diminta ialah aktif dalam Golongan Karya (Golkar). Nasaruddin tidak menyanggupi syarat harus menjadi fungsionaris Golkar. Presiden Soeharto akhirnya mengangkat Dr. H.A. Mukti Ali, akademisi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seorang intelektual modernis, dekat dengan Muhammadiyah dan non partisan partai politik,” tulis Fuad. Perombakan posisi menteri berikutnya dilakukan lebih bersifat administratif ketimbang politis. Semisal pada 22 Januari 1974, terjadi reshuffle pertama dari dua kali reshuffle Kabinet Pembangunan II (1973-1978). Pada perombakan pertama, 22 Januari 1974, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Oemar Senoadji sebagai menteri kehakiman karena Oemar diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA). Naiknya Oemar Senoadji jadi ketua MA membuat posisi menteri kehakiman kosong. Posisi itulah yang diisi Mochtar Kusumaatmadja. Ada pula Di posisi menteri kebudayaan dan pendidikan (mendikbud), Syarif Thayeb dilantik menggantikan Johannes Baptista Sumarlin yang sebelumnya menjabat sebagai mendikbud ad-interim sekaligus rangkap jabatan dengan posisinya di menteri negara penertiban aparatur negara dan wakil kepala Bappenas. Sebelumnya Sumarlin mengisi kekosongan mendikbud yang ditinggalkan Sumantri Brodjonegoro yang tutup usia pada 18 Desember 1973. Sedangkan perombakan kabinet kedua terjadi pada 1 Oktober 1977. Mendikbud Syarif Thayeb ditambahi jabatan dengan diangkat jadi menteri luar negeri ad-interim menggantikan Adam Malik yang terpilih jadi Ketua MPR/DPR. Sama halnya dengan Menteri Negara Administrasi dan Keuangan/Sekretaris Negara Sudharmono yang juga dilantik jadi menteri penerangan ad-interim menggantikan Mashuri Saleh yang mesti lepas jabatan karena jadi anggota MPR/DPR. Pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983), Sudharmono mesti rangkap jabatan lagi ketika terjadi pergantian menteri pada 1 Oktober 1982. Selain menjabat menteri sekretaris negara (mensesneg), ia juga jadi menteri dalam negeri ad-interim menggantikan Jenderal (Purn.) Amir Machmud yang diangkat jadi Ketua MPR/DPR. Kemudian dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) perombakan terjadi pada 30 Mei 1984. Ismail Saleh dilantik jadi menteri kehakiman menggantikan Ali Said yang diangkat menjadi ketua MA. Pergantian kedua terjadi pada 3 Juni 1985 untuk posisi mendikbud yang sebelumya dijabat Nugroho Notosusanto. “Mendikbud Prof. Nugroho Notosusanto, wafat 10 Juni 1985. Setelah Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Prof. Dr. J.B. Sumarlin ditunjuk sebagai Mendikbud ad interim selama tiga bulan, maka oleh Presiden ditetapkan Prof. Dr. Fuad Hassan sebagai Mendikbud,” sebut buku Pilihanku Golkar: Susunan dan Program Kabinet-Kabinet Republik Indonesia, 1945-1993 terbitan Departemen Penerangan RI. Dalam Kabinet Pembangunan VI (1988-1993), hanya terjadi satu pergantian. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Jenderal Try Sutrisno yang masuk masa pensiun (MMP) untuk kemudian dicalonkan jadi wakil presiden, digantikan Jenderal Edi Sudrajat pada 21 Mei 1993. “Dengan Pemilu 1992, terbentuklah DPR RI, kemudian bersama-sama dengan Utusan Golongan dan Utusan Daerah membentuk MPR dan MPR ini menetapkan lagi pak Harto menjadi Presiden periode 1993-1998 dengan Jenderal Try Sutrisno mantan Panglima ABRI sebagai Wapres. Kassospol Letjen Harsudiono Hartas abituren Akmil ‘60 sebagai Ketua Fraksi ABRI di MPR yang mencalonkan Jenderal Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden. Pak Harto tidak bisa menolaknya walaupun Panitia Sebelas yang dibentuk pak Harto menyampaikan saran untuk Wapresnya adalah (Bacharuddin Jusuf) Habibie,” ungkap Titi Dwi dalam biografi Kivlan Zen: Personal Memoranda. Di kabinet terakhir Soeharto, Kabinet Pembangunan VI (1993-1998), terjadi reshuffle pertama pada 19 Februari 1993. Jenderal Feisal Tanjung menggantikan Jenderal Edi Sudrajat sebagai panglima ABRI. Perombakan kedua pada 11 Juni 1997, di mana Jenderal (Purn.) R. Hartono menggantikan Harmoko sebagai menteri penerangan. Harmoko sendiri digeser jadi menteri negara urusan khusus. Perombakan ketiga terjadi pada 12 Februari 1998, ketika Jenderal Wiranto menggantikan Jenderal Feisal Tanjung sebagai panglima ABRI. Menurut Seta Basri dalam Militer dan Politik Indonesia: Referensi Mahasiswa dan Publik Politik, terdapat rivalitas antara dua tokoh militer beberapa bulan sebelum krisis ekonomi dan politik mencapai puncaknya pada Kerusuhan Mei 1998. Yakni Wiranto dan Prabowo yang notabene menantu Presiden Soeharto. “Rivalitas antara Wiranto dan Prabowo bukanlah semata-mata soal gaya kepemimpinan; ada dimensi struktural dan politis yang lebih dalam. Prabowo, sebagai menantu presiden, diuntungkan oleh kedekatannya dengan Soeharto. Namun, pada Februari 1998, Soeharto justru memilih Wiranto, bukan Prabowo, sebagai Panglima ABRI. Kemungkinan besar karena Soeharto, yang selalu berhati-hati dalam mengelola keseimbangan kekuatan, tidak ingin memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada satu figur militer, termasuk menantunya,” tulis Seta.

AKBP Achiruddin Hasibuan menjadi sorotan setelah kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya, Aditya Hasibuan, terekspos media. Achirudin yang berada di rumahnya sekaligus tempat kejadian penganiayaan, bukannya melerai anaknya. Dalam rekaman yang viral, dia tampak menyemangati anaknya menggebuk kawannya sendiri bernama Ken. Padahal, Achiruddin merupakan aparat penegak hukum di Polda Sumut yang menjabat sebagai kepala Bagian Pembinaan Operasi Direktorat Narkoba. Seperti biasa, netizen Indonesia cukup cekatan menguliti setiap pejabat negara bermasalah yang sedang viral. Rumah mewah Achiruddin yang terletak di pinggir Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Helvetia, Kota Medan itu turut jadi pemberitaan. Achiruddin disebut-sebut memiliki harta kekayaan tidak wajar. Dilansir, Achiruddin terindikasi pencucian uang senilai puluhan miliar rupiah. Tidak jauh dari rumahnya di Helvetia, bahkan ditemukan gudang penimbunan solar oplosan. Toponimi Helvetia sendiri bukanlah jenama lokal. Helvetia berasal dari bahasa Latin yang berarti kota kecil dari pegunungan, merujuk pada negeri Swiss di Eropa Tengah. Jauh sebelum rumah Achiruddin berdiri megah, tanah Helvetia merupakan milik Kesultanan Deli. Ia kemudian dikontrak lewat konsesi oleh pemilik perkebunan asal Swiss, Mots dan Erven Albert Breker.