UNTUK kedelapan kalinya dalam jangka dua tahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatifnya dengan me-reshuffle Kabinet Merah Putih. Kamis (15/10/2026) ini, Presiden Prabowo melantik sembilan pejabat anyar di Istana Negara, Jakarta. Di antaranya Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai wakil panglima TNI, Letjen Kristomei Sianturi menempati posisi kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Marsekal Yusuf Jauhari dan Jenderal Richard Tampubolon masing-masing menjabat wakil menteri pertahanan, dan Maulana Bungaran dilantik jadi wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan.
Sebelumnya, tahun lalu empat kali terjadi reshuffle: 19 Februari 2025, 8 September 2025, 17 September 2025, dan 8 Oktober 2025. Empat lagi tahun ini: 27 April 2026, 14 September 2026, 1 Oktober 2026, dan 15 Oktober 2026. Salah satu akibatnya, baru Kabinet Merah Putih yang dalam dua tahun masa berkuasanya punya tiga menteri keuangan: Sri Mulyani (sampai 8 September 2025), kemudian Purbaya Yudhi Sadewa (sampai 14 September 2026), dan Suahasil Nazara yang menjabat dari 14 September 2026 hingga hari ini.
“Hattrick” lain diukir Badan Gizi Nasional. Lembaga anyar yang mengurusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bakal jadi lembaga dengan anggaran tertinggi tahun 2027 itu juga sudah punya tiga kepala. Dari Dadan Hindayana, Nanik Sudaryati Deyang (2 Juni 2026-22 Juli 2026), hingga Sudaryono.
Kendati “pergantian pemain” para pembantunya di kabinet merupakan hak prerogatif presiden, seringnya reshuffle jadi keunikan pemerintahan Prabowo. Terlebih bila dibandingkan Orde Baru pimpinan Soeharto, mantan mertua Prabowo. Meski berkuasa lebih dari tiga dasawarsa, Soeharto irit dalam merombak kabinet.
Irit Reshuffle Kabinet
Soeharto mulai berkuasa pada 1966 dengan menjadi ketua Presidium Kabinet Ampera I (1966-1967). Terakhir, ia memimpin Kabinet Pembangunan VII (16 Maret 1998-21 Mei 1998) sebelum akhirnya mundur karena salah satunya 14 menterinya menolak bergabung dalam rencana Kabinet Reformasi.
Dari sembilan kabinet yang pernah dipimpinnya selama berkuasa, hanya enam kali Soeharto menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan pergantian pejabat kabinet. Itu pun umumnya karena ada menteri yang wafat atau berpindah menjabat lembaga legislatif.
Reshuffle pertama Presiden Soeharto terjadi di Kabinet Pembangunan I (1968-1973) atau sering disebut Kabinet Perjuangan. Soeharto mengumumkan perombakannya lewat Keppres No. 64 Tahun 1971 Tentang Pemberhentian Sebagian Menteri Kabinet Perjuangan pada 9 September 1971 dan pelantikan pejabat-pejabat barunya dilakoni dua hari kemudian.
Sebanyak empat menteri diberhentikan dalam reshuffle itu dan enam menteri lain dilantik. Pertama, Menteri Agama K.H. Muhammad Dahlan, digantikan K.H. Abdul Mukti Ali. Lalu Menteri Tenaga Kerja Laksdya (Purn.) Mursalin Daeng Mamangung digantikan Mohammad Sadli. Menteri Transmigrasi dan Koperasi dari Sarbini Martodihardjo ke Dr. Soebroto. Mohammad Syafa’at Mintaredja menggantikan Idham Chalid di kursi menteri sosial. Terakhir, Emil Salim menggantikan Harsono Tjokroaminoto sebagai menteri negara urusan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara merangkap wakil ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Adapun dua posisi menteri anyar yang baru diadakan adalah menteri negara bidang perencanaan pembangunan nasional sekaligus mengemban kepala Bappenas ialah Widjojo Nitisastro. Sebelumnya jabatan ini bernama menteri negara urusan pengawasan proyek-proyek pemerintah, yang dipegang Sunawar Sukowati. Sunawar sendiri digeser jadi menteri negara bidang pengawasan operasi pembangunan. Jabatan baru lainnya adalah menteri negara pembantu penertiban pertahanan dan keamanan merangkap wakil panglima ABRI yang dijabat Jenderal Maraden Panggabean.
Ada beberapa alasan perombakan yang mengemuka. Terkait jabatan menteri sosial dari Idham Chalid ke Syafa’at Mintaredja, misalnya, disebabkan Idham, yang juga menjabat menko kesejahteraan rakyat, mesti merangkap jabatan menteri sosial dengan status ad-interim untuk menggantikan Albert Mangaratua Tambunan yang wafat pada 12 Desember 1970.
Adapun pergantian dari beberapa tokoh politikus ke para teknokrat ekonomi yang tenar disebut “Mafia Berkeley”, dianggap sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan dan investasi yang tengah deras masuk ke Indonesia pasca-pergantian rezim. Selain Emil Salim, ada nama-nama seperti Widjojo Nitisastro dan Muhammad Sadli.
Sedangkan soal posisi menteri agama, menurut M. Fuad Nassar dalam Jejak Pengabdian Ulama – Pelopor Penasihatan Perkawinan, saat itu Presiden Soeharto membutuhkan penataan birokrasi di Kementerian Agama yang bebas dari pengaruh organisasi politik. K.H. Muhammad Dahlan dianggap terlalu punya pengaruh di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).
Sebelum penunjukan K.H. Mukti Ali, sejatinya ada kandidat lain, yakni Nasaruddin Latif. Ia sempat dipanggil ke Bina Graha untuk ditawari jabatan menteri agama. Alasannya karena Nasaruddin dianggap ulama yang punya andil dalam memasyaratkan program Keluarga Berencana (KB).
“Konon kabarnya K.H. Dr. Idham Chalid yang mengusulkan kepada Presiden Soeharto. Syarat yang diminta ialah aktif dalam Golongan Karya (Golkar). Nasaruddin tidak menyanggupi syarat harus menjadi fungsionaris Golkar. Presiden Soeharto akhirnya mengangkat Dr. H.A. Mukti Ali, akademisi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seorang intelektual modernis, dekat dengan Muhammadiyah dan non partisan partai politik,” tulis Fuad.
Perombakan posisi menteri berikutnya dilakukan lebih bersifat administratif ketimbang politis. Semisal pada 22 Januari 1974, terjadi reshuffle pertama dari dua kali reshuffle Kabinet Pembangunan II (1973-1978).
Pada perombakan pertama, 22 Januari 1974, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Oemar Senoadji sebagai menteri kehakiman karena Oemar diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA). Naiknya Oemar Senoadji jadi ketua MA membuat posisi menteri kehakiman kosong. Posisi itulah yang diisi Mochtar Kusumaatmadja.
Ada pula Di posisi menteri kebudayaan dan pendidikan (mendikbud), Syarif Thayeb dilantik menggantikan Johannes Baptista Sumarlin yang sebelumnya menjabat sebagai mendikbud ad-interim sekaligus rangkap jabatan dengan posisinya di menteri negara penertiban aparatur negara dan wakil kepala Bappenas. Sebelumnya Sumarlin mengisi kekosongan mendikbud yang ditinggalkan Sumantri Brodjonegoro yang tutup usia pada 18 Desember 1973.
Sedangkan perombakan kabinet kedua terjadi pada 1 Oktober 1977. Mendikbud Syarif Thayeb ditambahi jabatan dengan diangkat jadi menteri luar negeri ad-interim menggantikan Adam Malik yang terpilih jadi Ketua MPR/DPR. Sama halnya dengan Menteri Negara Administrasi dan Keuangan/Sekretaris Negara Sudharmono yang juga dilantik jadi menteri penerangan ad-interim menggantikan Mashuri Saleh yang mesti lepas jabatan karena jadi anggota MPR/DPR.
Pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983), Sudharmono mesti rangkap jabatan lagi ketika terjadi pergantian menteri pada 1 Oktober 1982. Selain menjabat menteri sekretaris negara (mensesneg), ia juga jadi menteri dalam negeri ad-interim menggantikan Jenderal (Purn.) Amir Machmud yang diangkat jadi Ketua MPR/DPR.
Kemudian dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) perombakan terjadi pada 30 Mei 1984. Ismail Saleh dilantik jadi menteri kehakiman menggantikan Ali Said yang diangkat menjadi ketua MA. Pergantian kedua terjadi pada 3 Juni 1985 untuk posisi mendikbud yang sebelumya dijabat Nugroho Notosusanto.
“Mendikbud Prof. Nugroho Notosusanto, wafat 10 Juni 1985. Setelah Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Prof. Dr. J.B. Sumarlin ditunjuk sebagai Mendikbud ad interim selama tiga bulan, maka oleh Presiden ditetapkan Prof. Dr. Fuad Hassan sebagai Mendikbud,” sebut buku Pilihanku Golkar: Susunan dan Program Kabinet-Kabinet Republik Indonesia, 1945-1993 terbitan Departemen Penerangan RI.
Dalam Kabinet Pembangunan VI (1988-1993), hanya terjadi satu pergantian. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Jenderal Try Sutrisno yang masuk masa pensiun (MMP) untuk kemudian dicalonkan jadi wakil presiden, digantikan Jenderal Edi Sudrajat pada 21 Mei 1993.
“Dengan Pemilu 1992, terbentuklah DPR RI, kemudian bersama-sama dengan Utusan Golongan dan Utusan Daerah membentuk MPR dan MPR ini menetapkan lagi pak Harto menjadi Presiden periode 1993-1998 dengan Jenderal Try Sutrisno mantan Panglima ABRI sebagai Wapres. Kassospol Letjen Harsudiono Hartas abituren Akmil ‘60 sebagai Ketua Fraksi ABRI di MPR yang mencalonkan Jenderal Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden. Pak Harto tidak bisa menolaknya walaupun Panitia Sebelas yang dibentuk pak Harto menyampaikan saran untuk Wapresnya adalah (Bacharuddin Jusuf) Habibie,” ungkap Titi Dwi dalam biografi Kivlan Zen: Personal Memoranda.
Di kabinet terakhir Soeharto, Kabinet Pembangunan VI (1993-1998), terjadi reshuffle pertama pada 19 Februari 1993. Jenderal Feisal Tanjung menggantikan Jenderal Edi Sudrajat sebagai panglima ABRI. Perombakan kedua pada 11 Juni 1997, di mana Jenderal (Purn.) R. Hartono menggantikan Harmoko sebagai menteri penerangan. Harmoko sendiri digeser jadi menteri negara urusan khusus. Perombakan ketiga terjadi pada 12 Februari 1998, ketika Jenderal Wiranto menggantikan Jenderal Feisal Tanjung sebagai panglima ABRI.
Menurut Seta Basri dalam Militer dan Politik Indonesia: Referensi Mahasiswa dan Publik Politik, terdapat rivalitas antara dua tokoh militer beberapa bulan sebelum krisis ekonomi dan politik mencapai puncaknya pada Kerusuhan Mei 1998. Yakni Wiranto dan Prabowo yang notabene menantu Presiden Soeharto.
“Rivalitas antara Wiranto dan Prabowo bukanlah semata-mata soal gaya kepemimpinan; ada dimensi struktural dan politis yang lebih dalam. Prabowo, sebagai menantu presiden, diuntungkan oleh kedekatannya dengan Soeharto. Namun, pada Februari 1998, Soeharto justru memilih Wiranto, bukan Prabowo, sebagai Panglima ABRI. Kemungkinan besar karena Soeharto, yang selalu berhati-hati dalam mengelola keseimbangan kekuatan, tidak ingin memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada satu figur militer, termasuk menantunya,” tulis Seta.
Komentar