ISTILAH zakenkabinet berasal dari bahasa Belanda. Konsepnya mengacu pada sejarah pemerintahan di Belanda. “Prinsip ini dalam praktik demokrasi di Belanda terjadi ketika para menteri terpilih karena kemampuan teknisnya ketimbang basis kekuatan politiknya,” tulis Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. 

Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia pernah memiliki beberapa zakenkabinet. Yang pertama berasal dari masa Revolusi Fisik. Ini masa awal Indonesia mencicipi sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri. Dalam sistem ini, peran partai politik (parpol) sangat menonjol. Parpol berhak mengisi kabinet dan parlemen untuk menjalankan pemerintahan. 

Sedangkan presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Wewenangnya antara lain menunjuk formatur, baik perorangan maupun kelompok. Formatur bertugas menyusun kabinet dan memilih perdana menteri dengan memperhatikan kekuatan parpol. Formatur kemudian menyerahkan susunan kabinet ke presiden untuk disahkan. Tapi kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan presiden. Kabinet bisa jatuh oleh mosi parlemen. Selama kurun 1945–1948, tercatat ada lima kabinet koalisi parpol. Semua tak bertahan lama. Parlemen menjatuhkan mereka.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang